Pasal 20

(1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dijadikan bahan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda pada setiap tingkatan. (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota menunjuk pejabat terkait untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau atas permintaan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai masukan untuk meningkatkan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda pada tahun berikutnya.