Pasal 408

Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas di bidang pengembangan kawasan permukiman.