Peraturan Menteri Nomor 64-m-ind-per-7-2014 Tahun 2014 tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI ROKOK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

2. Industri Rokok Kretek adalah usaha pengolahan tembakau dengan menambahkan bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh dan/atau aroma cengkeh.

3. Industri Rokok Putih adalah usaha pengolahan tembakau dengan tidak menambahkan komponen cengkeh.

4. Industri Rokok lainnya adalah rokok selain rokok kretek atau rokok putih, yang meliputi cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung, termasuk industri tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (snuff).

5. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang diperlukan bagi setiap pendirian perusahaan industri.

6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran dibidang cukai.

7. Status kepemilikan adalah status yang menunjukkan kepemilikan oleh penanam modal asing atau penanam dalam negeri.

8. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dila-kukan oleh satu Pperusahaan Industri Rokok atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan industri rokok lain yang telah ada dan selanjutnya perusahaan industri rokok yang menggabungkan diri menjadi berakhir.

9. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan Industri Rokok atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perusahaan Industri Rokok baru dan masing-masing Perusahaan Industri Rokok yang meleburkan diri menjadi berakhir karena hukum.

10. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham Perusahaan Industri rokok yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan industri rokok tersebut.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, yang melibatkan pelaku Industri Kecil dan Industri Menengah dengan Industri Besar.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Industri Rokok Kementerian Perindustrian.

15. Direktur adalah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Industri Rokok Kementerian Perindustrian.

16. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

17. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/ Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Industri Rokok diklasifikasikan dalam: a. Industri Rokok Kretek (KBLI 12011) atau perubahannya; b. Industri Rokok Putih (KBLI 12012) atau perubahannya; dan c. Industri Rokok lainnya (KBLI 12019) atau perubahannya.

(1) Perusahaan Industri Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI). (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. Penanaman Modal Asing diterbitkan oleh PTSP Pusat; dan b. Penanaman Modal Dalam Negeri diterbitkan oleh PTSP Daerah.

(1) IUI Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan kepada Industri Kecil dan Industri Menengah yang bermitra dengan Industri Besar. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub-kontrak, bagi hasil, kerjasama operasional dan/atau usaha patungan (joint venture). (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. lokasi bangunan pabrik paling sedikit memiliki luas 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan b. pabrik berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.

(1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal. (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat dengan melampirkan paling sedikit dokumen: a. copy akte pendirian perusahaan; b. copy NPWP; c. copy surat perjanjian kerjasama kemitraan dengan Perusahaan Industri Rokok berskala besar; d. copy bukti kepemilikan tanah disertai dengan peta lokasi pabrik; dan e. rencana jenis rokok dan kapasitas terpasang.

(1) Perusahaan Industri Rokok yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dapat

diberikan IUI Kecil atau IUI Menengah. (2) Pemberian IUI Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri atau perubahannya.

(1) Perusahaan Industri Rokok yang telah memiliki IUI sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan dan Perusahaan Industri Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan perubahan terhadap IUI yang dimiliki. (2) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan perubahan sebagai berikut: a. alamat perusahaan; b. alamat lokasi pabrik; c. nama perusahaan; d. pindah lokasi pabrik; e. status kepemilikan; f. perluasan untuk penambahan kapasitas produksi; atau g. penggabungan/peleburan/pengambilalihan perusa-haan. (3) Perusahaan Industri Rokok yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perubahan terhadap IUI yang dimiliki. (4) Perubahan IUI terkait dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada: a.ayat (2) huruf a dan huruf b, Perusahaan Industri Rokok wajib menyampaikan pemberitahuan per-ubahan secara tertulis kepada pejabat penerbit IUI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan; dan b. ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat diterbitkan dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal. (5) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan IUI yang dimiliki.

Perusahaan Industri Rokok dalam mengajukan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. perubahan nama perusahaan, melampirkan paling sedikit dokumen:

1. copy IUI dan menunjukkan asli;

2. copy NPPBKC;

3. copy akte kepemilikan perusahaan;

4. copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok; dan

5. laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai. b. pindah lokasi pabrik, melampirkan paling sedikit dokumen:

6. copy IUI dan menunjukkan asli;

7. copy NPPBKC;

8. persetujuan tertulis dari Dinas Kabupaten/Kota di lokasi lama dan lokasi baru;

9. copy akte kepemilikan perusahaan;

10. copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok;

11. copy sertifikat hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri; dan

12. laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai. c. perubahan status kepemilikan, melampirkan paling sedikit dokumen:

13. IUI dan menunjukkan asli;

14. copy NPPBKC;

15. copy akte kepemilikan perusahaan yang baru, yang disahkan, untuk: a).P.T. oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan b).selain P.T. oleh pengadilan negeri setempat;

16. copy sertifikat hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri; dan

17. laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai. d. perluasan untuk penambahan kapasitas produksi rokok, melampirkan paling sedikit dokumen:

18. copy IUI dan menunjukkan asli;

19. copy NPPBKC;

20. copy akte kepemilikan perusahaan;

21. copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok;

22. copy sertifikat hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;

23. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan

24. laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terahir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai. e. Penggabungan / peleburan / pengambilalihan perusahaan, melampirkan paling sedikit dokumen:

25. copy IUI dan menunjukkan asli;

26. copy NPPBKC;

27. copy akte kepemilikan perusahaan yang baru;

28. copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok;

29. copy sertifikat hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;

30. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan

31. laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terahir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai.

(1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) huruf b ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik Pusat (UP2). (2) Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, benar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Direktur menolak untuk menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, masing-masing merupakan persyaratan untuk menerbitkan IUI dan perubahan IUI oleh pejabat penerbit IUI sesuai kewenangannya.

Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) huruf b dan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 7 ayat (4) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan perizinan, penggunaan mesin pelinting rokok dan uji tar nikotin. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu. (4) Hasil pembinaan sebagaimana pada ayat (2) dan penga-wasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(1) Direktur melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4). (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur melakukan monitoring dan peme-riksaan di lapangan.

Biaya pelaksanaan: a. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan b. evaluasi yang dilakukan oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Direktorat Kementerian Perindustrian yang bersangkutan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2014 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMAD S. HIDAYAT Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN