Pasal 36

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI. (4) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.