Pasal 10

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat wajib melaporkan keputusan penerbitan penundaan penolakan dan pelimpahan SPPT- SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan diterbitkan. (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan. (3) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan