Pasal 14

(1) Menteri dapat mengajukan usulan pencabutan fasilitas perpajakan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan apabila Peserta PPKB yang mendapatkan penetapan sebagai Penerima Fasilitas Perpajakan untuk KBH2 yang diproduksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Menteri mengajukan usulan pencabutan fasilitas perpajakan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan apabila Peserta PPKB yang telah mendapatkan fasilitas perpajakan untuk KBH2 tidak dapat memenuhi ketentuan tahapan manufaktur dan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).