Pasal 16

(1) Perusahaan yang telah memiliki Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal paling lambat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya,
(2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan realisasi Impor. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui menu pelaporan realisasi produksi dan realisasi Impor pada laman https://siinas.kemenperin.go.id. (4) Direktur Jenderal melakukan validasi secara elektronik terhadap laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 8. Formulir IIa, Formulir IId, Formulir IIe, dan Formulir Iik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang www.peraturan.go.id 2019, No. 1233

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dihapus.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK lNDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id