Pasal 14

Perusahaan Industri mengajukan permohonan Verifikasi Industri kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dengan melampirkan fotokopi dokumen berupa: a. nomor induk berusaha; b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya; c. izin usaha Industri dan/atau perluasannya; d. bukti pembayaran pajak tahunan 1 (satu) tahun terakhir sebelum mendapatkan fasilitas BM DTP; e. surat keterangan domisili perusahaan; f. daftar kebutuhan Barang dan Bahan yang meliputi:

1. nama;

2. harga;

3. spesifikasi teknis;

4. nomor pos tarif/harmonized system code;

5. persediaan; dan

6. rencana jumlah impor Barang dan Bahan selama satu tahun; g. rencana produksi yang meliputi:

7. nama struktur produk;

8. rencana jumlah produksi; dan

9. tata cara perhitungan sendiri (self-assesment) mengenai Konversi pemakaian Barang dan Bahan menjadi hasil produksi; h. data kapasitas terpasang lini produksi;

i. profil perusahaan selama 12 (dua belas) bulan sebelum memanfaatkan fasilitas BM DTP, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat:

1. data produksi;

2. penjualan (ekspor dan domestik);

3. tenaga kerja;

4. pembayaran pajak tahunan terakhir yang dibuktikan dengan surat setoran pajak;

5. surat pembayaran pajak tahunan dan bukti pajak tahunan lainnya; dan

6. total bea masuk yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahun; j. gambar alur proses produksi serta daftar dan layout (tata letak) mesin produksi; k. dokumen impor Barang dan Bahan sejenis yang diimpor sebelumnya berupa:

7. pemberitahuan impor barang;

8. invoice;

9. mill certificate;

10. material safety data sheet; dan

11. dokumen pendukung lainnya; l. surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan kesediaan Perusahaan Industri beserta subkontraktornya untuk diverifikasi; dan m. dokumen kerjasama atau kontrak pekerjaan antara Perusahaan Industri dengan subkontraktornya.