Pasal 36

(1) Kawasan Industri yang mendapatkan penetapan status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a diberikan sertifikat Akreditasi Kawasan Industri. (2) Kawasan Industri yang mendapatkan penetapan status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b diberikan surat keterangan penetapan status Akreditasi Kawasan Industri. (3) Bentuk dan format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.