Pasal 3

(1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2) Dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Penghubung yang diangkat dengan Keputusan Menteri. (3) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Pejabat Direktorat Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan. (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.