Peraturan Menteri Nomor 114-m-ind-per-10-2010 Tahun 2010 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Sepeda Roda Dua sesuai persyaratan SNI.

Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.

Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap Sepeda Roda Dua sesuai spesifikasi/metode uji SNI.

Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya diberlakukan secara wajib.

Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.

Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Industri.

Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

BPKIM adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.

Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian.

0. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian.

) Memberlakukan secara wajib SNI 1049 : 2008 Sepeda – Syarat Keselamatan terhadap produk Sepeda Roda Dua, yang memenuhi salah satu syarat berikut, yakni memiliki ketinggian posisi sadel minimum 635 mm atau untuk dipergunakan di jalan raya dengan pos tarif HS. 8712.00.30.00 dan HS

8712.00.90.00.

) Apabila SNI Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direvisi, yang berlaku SNI Sepeda Roda Dua hasil revisi terakhir.

) Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang mempunyai 2 (dua) roda yang digerakkan dan dikemudikan oleh tenaga pengendara secara mandiri dengan menggunakan pedal, berjalan di darat di atas roda yang dapat dikemudikan.

Perusahaan yang memproduksi Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan: memiliki SPPT-SNI Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan membubuhkan tanda SNI pada setiap produk Sepeda Roda Dua dengan cara menempatkan di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.

Setiap Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor, wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

) Penerbitan SPPT-SNI Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sesuai Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 302-2006 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk menggunakan Sistem 5, dilaksanakan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup yang sesuai, melalui: pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan dalam SNI 1049 : 2008 Sepeda – Syarat Keselamatan atau revisinya; dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2008 atau revisinya, atau sistem manajemen mutu lain yang diakui.

) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disubkontrakkan pada: laboratorium penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup yang sesuai; atau laboratorium penguji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri sepanjang telah mempunyai Perjanjian Saling Pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA) antara KAN dengan badan akreditasi negara yang bersangkutan, serta mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan negara yang bersangkutan.

) Audit Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi

di Iuar negeri yang mempunyai MRA dengan KAN dan diverifikasi oleh LSPro.

) Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Sepeda Roda Dua, Menteri dapat menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIM.

) LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus terakreditasi oleh KAN.

) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIM.

) LSPro penerbit SPPT-SNI Sepeda Roda Dua bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

) Sepeda Roda Dua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang memasuki daerah pabean INDONESIA.

) Sepeda Roda Dua impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan atau diekspor kembali oleh importir yang bersangkutan.

) Sepeda Roda Dua impor yang telah memiliki SPPT-SNI wajib didaftarkan tipenya kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

) Sepeda Roda Dua yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan.

) Sepeda Roda Dua yang beredar di pasar dalam negeri, yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

) Tata cara penarikan produk dari peredaran, pengiriman kembali ke negara asal, atau pemusnahan Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang dilaksanakan oleh PPSP.

) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat

berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.

) BPKIM melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Sepeda Roda Dua.

) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKIM dapat memberikan teguran tertulis kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Direktur Jenderal Pembina Industri MENETAPKAN Petunjuk Teknis Penerapan dan Pengawasan SNI Sepeda Roda Dua.

Pelaku usaha dan atau LSPro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR