Pasal 14

(1) Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten/Kota kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Laporan pelaksanaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah–langkah penyelesaian di sektor industri.