Pasal 33

(1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih. (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga Pemutakhiran Data Pemilih