Pasal 6

(1) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh SKPD. (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPD yang menangani urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditunjuk oleh bupati/walikota. (3) SKPD bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diatur oleh Menteri Keuangan.
(4) Kepala SKPD bertanggung jawab secara teknis dan keuangan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.