Pasal 32

(1) Pemeliharaan Keserasian kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui peranserta masyarakat, badan usaha badan sosial dan keagamaan serta pemerintah daerah. (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui pengelolaan dan pemeliharaan kawasan perumahan dan permukiman, termasuk di dalamnya prasarana, sarana dan utilitas. (3) Peranserta badan usaha, badan sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan perumahan dan permukiman
dengan melibatkan kelompok masyarakat yang lebih mampu membantu kelompok masyarakat kurang mampu. (4) Peranserta pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk perangkat pengaturan, fasilitasi, pemberian insentif dan disinsentif, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian secara terus menerus. www.djpp.depkumham.go.id 2008, No.42