PERMENPDT
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang URUSAN PEMERINTAH PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN...
Pasal 8
BAB 6 — PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
(1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dana tugas pembantuan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi: a. laporan manajerial; dan b. laporan akuntabilitas. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Barang yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.