Pasal 4

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pemberlakuan wajib sertifikasi bidang pariwisata. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, advokasi atau pelaksanaan bimbingan teknis pemberlakuan wajib Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata.