Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

Pasal 7

BAB 5 — URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penghulu sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Penghulu Ahli Pertama, meliputi:

  1. menyusun rencana program kerja tahunan kepenghuluan, dalam tim sebagai anggota;

  2. menyusun rencana kerja operasional/individual kegiatan kepenghuluan;

  3. melakukan kegiatan pemeriksaan/analisis berkas permohonan kehendak nikah atau rujuk;

  4. melakukan kegiatan penolakan kehendak nikah atau rujuk;

  5. melakukan kegiatan analisis tanggapan/pengaduan masyarakat terhadap pengumuman/kasus nikah atau rujuk;

  6. melakukan kegiatan konseling/penasehatan terhadap calon pengantin;

  7. melakukan kegiatan pembinaan terhadap calon pengantin;

  8. melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI;

  9. melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa daerah/INDONESIA;

  10. melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa Arab/Inggris/asing lainnya;

  11. melakukan kegiatan pelayanan konsultasi nikah atau rujuk;

  12. melakukan kegiatan analisis pelayanan konsultasi nikah atau rujuk;

  13. melakukan kegiatan pemantauan hasil pelayanan konsultasi nikah atau rujuk;

  14. mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang nikah siri;

  15. mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang buku nikah palsu;

  16. menginventarisasi dan menyusun bahan/materi kegaitan pembinaan perkawinan;

  17. melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan;

  18. menginventarisasi dan menyusun bahan/materi kegiatan pembinaan keluarga sakinah;

  19. melakukan kegiatan pembentukan desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah;

  20. melakukan kegiatan observasi rukyat hilal;

  21. melakukan kegiatan pengukuran arah kiblat bagi mushalla/langgar/masjid/tempat pemakaman;

  22. melakukan kegiatan pembinaan manasik haji;

  23. melakukan kegiatan bimbingan teknis kemasjidan pada masjid desa/kecamatan;

  24. melakukan bimbingan teknis zis pada desa/kecamatan;

  25. melakukan kegiatan pembinaan nazir wakaf dan wakif;

  26. menyusun telaahan/analisis/kajian terhadap issu aktual keagamaan pada lingkup desa/kecamatan; dan

  27. melakukan kegiatan pendampingan/penanganan potensi konflik sosial-keagamaan dengan tingkat resiko I; b. Penghulu Ahli Muda, meliputi:

  28. menyusun rencana program kerja tahunan kepenghuluan, dalam tim sebagai ketua/anggota;

  29. menyusun rencana kerja operasional/individual kegiatan kepenghuluan;

  30. melakukan kegiatan pemeriksaan/analisis berkas permohonan kehendak nikah atau rujuk;

  31. melakukan kegiatan penolakan kehendak nikah atau rujuk;

  32. melakukan kegiatan analisis tanggapan/pengaduan masyarakat terhadap pengumuman/kasus nikah atau rujuk;

  33. melakukan kegiatan konseling/penasehatan terhadap calon pengantin;

  34. melakukan kegiatan pembinaan terhadap calon pengantin;

  35. melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI;

  36. melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap pernikahan campuran;

  37. melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa daerah/INDONESIA;

  38. melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan Bahasa Arab/Inggris/asing lainnya;

  39. melakukan kegiatan pelayanan konsultasi rumah tangga;

  40. melakukan kegiatan analisis pelayanan konsultasi rumah tangga;

  41. melakukan kegiatan pemantauan hasil pelayanan konsultasi rumah tangga;

  42. mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang nikah siri;

  43. mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang buku nikah palsu;

  44. melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan;

  45. melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah;

  46. melakukan kegiatan pembentukan desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah;

  47. melakukan kegiatan pembinaan/bimbingan teknis terhadap desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah;

  48. melakukan kegiatan observasi rukyat hilal;

  49. melakukan kegiatan pengukuran arah kiblat bagi mushalla/langgar/masjid/tempat pemakaman;

  50. melakukan kegiatan pembinaan manasik haji;

  51. melakukan kegiatan bimbingan teknis kemasjidan, pada masjid desa/kecamatan;

  52. melakukan bimbingan teknis zis pada lingkup desa/kecamatan;

  53. melakukan kegiatan pembinaan nazir wakaf dan wakif;

  54. menyusun telaahan/analisis/kajian terhadap issu aktual keagamaan pada lingkup desa/kecamatan; dan

  55. melakukan kegiatan pendampingan/penanganan potensi konflik sosial-keagamaan dengan tingkat Risiko; c. Penghulu Ahli Madya, meliputi:

  56. menyusun rencana program kerja tahunan kepenghuluan, dalam tim sebagai ketua/anggota;

  57. menyusun rencana kerja operasional/individual kegiatan kepenghuluan;

  58. melakukan kegiatan pemeriksaan/analisis berkas permohonan kehendak nikah atau rujuk;

  59. melakukan kegiatan penolakan kehendak nikah atau rujuk;

  60. melakukan kegiatan analisis tanggapan/pengaduan masyarakat terhadap pengumuman/kasus nikah atau rujuk;

  61. melakukan kegiatan konseling/penasehatan terhadap calon pengantin;

  62. melakukan kegiatan pembinaan terhadap calon pengantin;

  63. melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI;

  64. melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap pernikahan campuran;

  65. melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap pernikahan WNA;

  66. melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan Bahasa Daerah/INDONESIA;

  67. melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan Bahasa Arab/Inggris/asing lainnya;

  68. melakukan kegiatan pelayanan konsultasi kepenghuluan;

  69. melakukan kegiatan analisis pelayanan konsultasi kepenghuluan;

  70. melakukan kegiatan pemantauan hasil pelayanan konsultasi kepenghuluan;

  71. mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang pemalsuan data pernikahan;

  72. mengkaji dan menyusun program/strategi/perencanaan kegiatan pembinaan perkawinan;

  73. melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan;

  74. menyusun kajian pengembangan kegiatan pembinaan perkawinan;

  75. mengkaji dan menyusun program/strategi/perencanaan kegiatan pembinaan keluarga sakinah;

  76. melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah;

  77. menyusun kajian pengembangan pembinaan keluarga sakinah;

  78. mengkaji dan menyusun program/strategi pembentukan desa binaan;

  79. melakukan kegiatan pembinaan/bimbingan teknis terhadap desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah;

  80. menyusun kajian pengembangan desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah;

  81. melakukan kegiatan observasi rukyat hilal;

  82. melakukan kegiatan pengukuran arah kiblat bagi mushalla/langgar/masjid/tempat

pemakaman; 28. melakukan kegiatan pembinaan manasik haji; 29. melakukan kegiatan bimbingan teknis kemasjidan pada masjid Kabupaten/Provinsi; 30. melakukan bimbingan teknis Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada lingkup Kabupaten/Kota/Provinsi; 31. Melakukan kegiatan pembinaan nazir wakaf dan wakif; 32. menyusun telaahan/analisis/kajian terhadap isu aktual keagamaan pada lingkup Kabupaten/Kota/Provinsi; dan 33. melakukan kegiatan pendampingan/penanganan potensi konflik sosial-keagamaan dengan Tingkat Risiko III; dan d. Penghulu Ahli Utama, meliputi:

  1. menyusun rencana program kerja tahunan kepenghuluan dalam tim sebagai ketua;

  2. menyusun rencana kerja operasional/individual kegiatan kepenghuluan;

  3. melakukan kegiatan pemeriksaan/analisis berkas permohonan kehendak nikah atau rujuk;

  4. melakukan kegiatan penolakan kehendak nikah atau rujuk;

  5. melakukan kegiatan analisis tanggapan/pengaduan masyarakat terhadap pengumuman/kasus nikah atau rujuk;

  6. melakukan kegiatan konseling/penasehatan terhadap calon pengantin;

  7. melakukan kegiatan pembinaan terhadap calon pengantin;

  8. melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI;

  9. melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap pernikahan WNA;

  10. melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan bahasa daerah/INDONESIA;

  11. melakukan kegiatan khutbah/nasehat nikah atau rujuk dengan Bahasa Arab/Inggris/asing lainnya;

  12. melakukan kegiatan pelayanan konsultasi hukum islam;

  13. melakukan kegiatan analisis pelayanan konsultasi hukum islam;

  14. melakukan kegiatan pemantauan hasil pelayanan konsultasi hukum islam;

  15. mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang kekerasan dalam rumah tangga;

  16. mengkaji dan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi lintas sektoral/vertikal/dan lembaga keagamaan tentang pelaksanaan pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum pernikahan islam (munakahat);

  17. melakukan kajian pengembangan kepenghuluan nasional;

  18. mengkaji dan menyusun program/strategi/perencanaan kegiatan pembinaan perkawinan;

  19. melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan;

  20. menyusun kajian pengembangan kegiatan pembinaan perkawinan;

  21. mengkaji dan menyusun program/strategi/perencanaan kegiatan pembinaan keluarga sakinah;

  22. melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah;

  23. menyusun kajian pengembangan pembinaan keluarga sakinah;

  24. mengkaji dan menyusun program/strategi pembentukan desa binaan;

  25. menyusun kajian pengembangan desa binaan keluarga sakinah/kampung sakinah;

  26. melakukan kegiatan observasi rukyat hilal;

  27. melakukan kegiatan pengukuran arah kiblat bagi mushalla/langgar/masjid/tempat pemakaman;

  28. melakukan kegiatan pembinaan manasik haji;

  29. melakukan kegiatan bimbingan teknis kemasjidan, pada Masjid Provinsi/Nasional;

  30. melakukan bimbingan teknis ZIS pada lingkup Provinsi/Baznas/Laznas;

  31. melakukan kegiatan pembinaan nazir wakaf dan wakif;

  32. menyusun telaahan/analisis/kajian terhadap issu aktual keagamaan pada lingkup Provinsi/Nasional;

  33. menyusun rekomendasi terhadap hasil kajian isu aktual keagamaan;

  34. melakukan kegiatan pendampingan/penanganan potensi konflik sosial-keagamaan dengan Tingkat Risiko IV; dan

  35. menyusun program/strategi tindak lanjut terhadap pendampingan/penanganan terhadap potensi/konflik sosial keagamaan. (2) Penghulu yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penghulu yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

← Pasal 6 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 8 →