Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi: a. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama, meliputi:

1. laporan identifikasi data dan informasi penyusunan rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

2. laporan identifikasi permasalahan penerapan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

3. laporan identifikasi kebutuhan penyusunan pengaturan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

4. laporan pemantauan penerapan pengaturan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

5. dokumen identifikasi risiko bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

6. laporan penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

7. laporan identifikasi permasalahan pembinaan teknis bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

8. dokumen materi pembinaan teknis bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

9. laporan pemetaan kebutuhan fasilitator masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

10. laporan pemetaan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

11. laporan pendampingan pembentukan kelembagaan, kelompok swadaya masyarakat, dan pengelola kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

12. laporan pendampingan perencanaan teknis pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

13. laporan identifikasi kelengkapan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

14. laporan pemantauan pelaksanaan konstruksi fisik infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

15. dokumen masukan teknis rencana pemanfaatan infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

16. laporan masukan teknis kelembagaan proyek Bangunan Gedung;

17. laporan penyusunan dokumen kontrak atau spesifikasi teknis Bangunan Gedung;

18. laporan survei awal perencanaan teknis;

19. laporan pengawasan kegiatan investigasi tanah;

20. laporan penyusunan masukan teknis pada tahap awal perencanaan teknis pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung sederhana;

21. laporan penyusunan masukan teknis perancangan dokumen teknis Bangunan Gedung sederhana;

22. laporan sidang penilaian penerbitan persetujuan Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung sederhana;

23. laporan penyusunan perhitungan retribusi persetujuan Bangunan Gedung;

24. laporan penyusunan kelengkapan dokumen persiapan pembangunan Bangunan Gedung;

25. laporan pemantauan dan pengawasan berkala pekerjaan pembangunan Bangunan Gedung sederhana;

26. laporan inspeksi pembangunan Bangunan Gedung sederhana;

27. laporan penyusunan laporan kendali mutu pembangunan Bangunan Gedung;

28. laporan verifikasi kelengkapan dokumen serah terima Bangunan Gedung;

29. laporan penyusunan kelengkapan dokumen pengusulan sertifikat laik fungsi;

30. laporan pengawasan pekerjaan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung;

31. laporan identifikasi kondisi fisik atau kesejarahan Bangunan Gedung cagar budaya;

32. laporan pendataan dan pendaftaran Bangunan Gedung;

33. laporan identifikasi kebutuhan pengelolaan dan publikasi data Bangunan Gedung;

34. laporan identifikasi data dan informasi persiapan pembangunan Bangunan Gedung negara;

35. laporan identifikasi kelengkapan data dan informasi rencana pendanaan pembangunan Bangunan Gedung negara;

36. laporan penyusunan masukan teknis pada penyusunan dokumen perencanaan teknis Bangunan Gedung negara;

37. laporan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung negara;

38. laporan penyusunan data, informasi, dan persyaratan persetujuan Bangunan Gedung negara;

39. laporan pemantauan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung negara;

40. laporan pengelolaan teknis pembangunan Bangunan Gedung negara sederhana;

41. laporan identifikasi data, informasi, dan persyaratan penetapan status Bangunan Gedung negara sebagai barang milik negara atau penerbitan sertifikat laik fungsi;

42. laporan identifikasi data, informasi, dan persyaratan pendaftaran Bangunan Gedung negara;

43. dokumen pendaftaran Bangunan Gedung negara;

44. laporan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung negara;

45. laporan identifikasi Bangunan Gedung negara yang akan dibongkar;

46. laporan pengawasan pekerjaan pembongkaran Bangunan Gedung negara;

47. laporan identifikasi data, informasi, dan persyaratan pembangunan tertentu Bangunan Gedung negara;

48. laporan pendampingan pekerjaan pembangunan tertentu Bangunan Gedung negara;

49. laporan penyusunan kelengkapan data dan informasi perencanaan pembangunan Bangunan Gedung hijau;

50. laporan identifikasi penggunaan material ramah lingkungan pada pembangunan Bangunan Gedung hijau;

51. laporan pendampingan pembangunan atau konstruksi Bangunan Gedung hijau;

52. laporan kegiatan pemanfaatan Bangunan Gedung hijau;

53. laporan penyusunan kelengkapan data, informasi, dan persyaratan sertifikasi Bangunan Gedung hijau;

54. laporan penyusunan kelengkapan data dan informasi untuk perencanaan penataan bangunan dan lingkungan;

55. laporan identifikasi lokasi revitalisasi kawasan;

56. laporan pengelolaan revitalisasi kawasan;

57. laporan pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;

58. laporan identifikasi data dan dokumen perencanaan Kawasan Permukiman;

59. laporan pengelolaan data dan dokumen Kawasan Permukiman;

60. laporan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

61. laporan identifikasi kelengkapan dokumen persiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman;

62. laporan mutual check awal pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman;

63. laporan penyusunan materi serah terima dan serah kelola pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman;

64. laporan identifikasi perlengkapan tanggap darurat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

65. laporan identifikasi kebutuhan data dan dokumen sosialisasi tanggap darurat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; dan

66. laporan identifikasi tingkat kerusakan Bangunan Gedung atau infrastruktur Kawasan Permukiman; b. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda, meliputi:

67. dokumen masukan teknis rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

68. laporan identifikasi isu strategis penyusunan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

69. laporan analisis isu strategis penerapan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

70. dokumen menyusun kajian teknis pengaturan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

71. laporan evaluasi pengaturan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

72. laporan penanganan risiko bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

73. laporan pemantauan pelaksanaan penanganan risiko bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

74. dokumen rencana kegiatan pembinaan teknis bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

75. laporan pelaksanaan pembinaan teknis bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

76. laporan analisis hasil pemetaan kebutuhan fasilitator masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

77. laporan verifikasi rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

78. laporan pemantauan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

79. laporan verifikasi dokumen serah terima hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

80. laporan penyusunan dokumen kerangka acuan kerja kegiatan perencanaan teknis, pengawasan, atau manajemen konstruksi Bangunan Gedung;

81. laporan penyusunan ketentuan pengguna jasa kegiatan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun Bangunan Gedung;

82. laporan analisis data hasil investigasi tanah;

83. laporan penyusunan masukan teknis pada tahap awal perencanaan teknis pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung tidak sederhana;

84. laporan penyusunan masukan teknis perancangan dokumen teknis Bangunan Gedung tidak sederhana;

85. laporan penyusunan masukan teknis dokumen keselamatan dan kesehatan kerja;

86. laporan penyusunan masukan teknis pada penyusunan jadwal pelaksanaan pembangunan;

87. laporan sidang penilaian penerbitan persetujuan Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung tidak sederhana;

88. laporan sidang penilaian penerbitan persetujuan Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung khusus;

89. laporan pemantauan dan pengawasan berkala pekerjaan pembangunan Bangunan Gedung tidak sederhana;

90. laporan inspeksi pembangunan Bangunan Gedung tidak sederhana;

91. laporan verifikasi dokumen pengusulan sertifikat laik fungsi;

92. dokumen verifikasi dokumen surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) atau sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);

93. dokumen rencana pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung;

94. laporan pemeriksaan kerusakan Bangunan Gedung;

95. dokumen rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung;

96. laporan pendampingan kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung;

97. laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Bangunan Gedung;

98. dokumen rencana kebutuhan pembangunan Bangunan Gedung negara;

99. dokumen rencana pendanaan pembangunan atau dokumen penganggaran Bangunan Gedung negara;

100. laporan penyusunan reviu perkiraan biaya (RPB) pembangunan Bangunan Gedung negara;

101. laporan verifikasi data hasil survei dan investigasi perencanaan teknis Bangunan Gedung negara;

102. laporan penyusunan masukan teknis pada pengembangan perencanaan teknis Bangunan Gedung negara;

103. laporan verifikasi data, informasi, dan persyaratan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung negara;

104. laporan verifikasi tahapan proses pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung negara;

105. laporan analisis rencana perubahan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung negara;

106. laporan verifikasi dokumen pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung negara;

107. laporan kajian teknis dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung negara;

108. laporan pengelolaan teknis pembangunan Bangunan Gedung negara tidak sederhana;

109. laporan penyusunan standar harga satuan tertinggi Bangunan Gedung negara;

110. dokumen panduan pengelolaan teknis pembangunan Bangunan Gedung negara;

111. laporan konsultasi pembinaan pembangunan Bangunan Gedung negara;

112. laporan verifikasi dokumen penerbitan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung negara;

113. dokumen rencana pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung negara;

114. laporan analisis data pembongkaran Bangunan Gedung negara;

115. laporan penyusunan perhitungan nilai bahan atau material Bangunan Gedung negara yang masih dapat dijual kembali untuk penghapusan Bangunan Gedung negara;

116. laporan penyusunan masukan teknis rencana pembangunan tertentu Bangunan Gedung negara;

117. laporan menyusun rencana program pembangunan Bangunan Gedung hijau;

118. laporan penyusunan masukan teknis pada penyusunan dokumen perencanaan teknis Bangunan Gedung hijau;

119. laporan penyusunan perencanaan pengelolaan tapak pembangunan Bangunan Gedung hijau;

120. laporan penyusunan perencanaan efisiensi penggunaan energi Bangunan Gedung hijau;

121. laporan penyusunan perencanaan utilitas Bangunan Gedung hijau;

122. laporan pemantauan pembangunan atau konstruksi Bangunan Gedung hijau;

123. dokumen rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung hijau;

124. laporan pemantauan kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung hijau;

125. laporan verifikasi dokumen usulan sertifikasi Bangunan Gedung hijau;

126. laporan analisis kawasan dan wilayah perencanaan;

127. laporan penyusunan masukan teknis pada penyusunan rencana detail pelaksanaan revitalisasi kawasan;

128. laporan pemantauan pembangunan fisik revitalisasi kawasan;

129. laporan penyusunan masukan teknis master plan ruang terbuka hijau;

130. laporan penyusunan masukan teknis rencana teknis rinci ruang terbuka hijau;

131. laporan pemantauan pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau;

132. laporan penyusunan profil Kawasan Permukiman;

133. laporan verifikasi data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

134. laporan penyusunan konsep kerangka acuan kerja perencanaan atau penataan Kawasan Permukiman;

135. laporan penyusunan masukan teknis rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;

136. laporan pendampingan teknis penyusunan rencana Kawasan Permukiman (RKP), kawasan strategis dan kawasan lainnya;

137. laporan penyusunan konsep kerangka acuan kerja perancangan dokumen teknis konstruksi fisik pembangunan Kawasan Permukiman;

138. laporan penyusunan masukan teknis perancangan dokumen teknis pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman;

139. laporan pendampingan teknis pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman;

140. laporan pendampingan teknis pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur Kawasan Permukiman;

141. laporan pendampingan pembentukan kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur Kawasan Permukiman;

142. laporan penyusunan masukan teknis dokumen pengadaan tanggap darurat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

143. laporan penyusunan rencana operasi tanggap darurat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; dan

144. laporan sosialisasi keberfungsian peralatan tanggap darurat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; c. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya, meliputi:

145. dokumen tahapan penerapan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

146. dokumen kajian strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

147. laporan evaluasi tahapan penerapan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

148. dokumen rekomendasi perbaikan penyusunan pengaturan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

149. laporan pembinaan pengaturan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

150. laporan evaluasi tindak lanjut penanganan risiko bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

151. laporan evaluasi pembinaan teknis bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

152. laporan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

153. dokumen rekomendasi teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat

bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; 10. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; 11. laporan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengoperasian infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; 12. laporan penyusunan masukan teknis pada tahap awal perencanaan teknis pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung khusus; 13. laporan penyusunan masukan teknis perancangan dokumen teknis Bangunan Gedung khusus; 14. laporan penyusunan masukan teknis dokumen kajian lingkungan atau lalu lintas; 15. laporan validasi kelengkapan dokumen penerbitan persetujuan Bangunan Gedung; 16. laporan pemantauan dan pengawasan berkala pekerjaan pembangunan Bangunan Gedung khusus; 17. laporan inspeksi pembangunan Bangunan Gedung khusus; 18. laporan validasi dokumen penerbitan sertifikat laik fungsi; 19. laporan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung; 20. laporan kajian teknis laik fungsi Bangunan Gedung; 21. laporan kajian hasil identifikasi kondisi fisik atau kesejarahan Bangunan Gedung cagar budaya; 22. laporan evaluasi kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung; 23. laporan validasi rencana kebutuhan pembangunan Bangunan Gedung negara; 24. laporan verifikasi rencana pendanaan pembangunan Bangunan Gedung negara;

25. laporan pemantauan penyusunan rencana pendanaan pembangunan Bangunan Gedung negara;

26. dokumen pendapat teknis kontrak tahun jamak (multi years contract) pembangunan Bangunan Gedung negara;

27. laporan penyusunan masukan teknis pada penyusunan rekomendasi perencanaan teknis Bangunan Gedung negara;

28. laporan evaluasi kegiatan pengawasan berkala Bangunan Gedung negara;

29. laporan lokakarya rekayasa nilai (value engineering) Bangunan Gedung;

30. dokumen rekomendasi penerbitan persetujuan Bangunan Gedung negara;

31. laporan evaluasi perencanaan teknis Bangunan Gedung negara;

32. laporan pengelolaan teknis pembangunan Bangunan Gedung negara khusus;

33. laporan penyusunan prosedur operasi standar penyelenggaraan Bangunan Gedung negara;

34. laporan bimbingan teknis atau sosialisasi terkait Bangunan Gedung negara;

35. dokumen validasi dokumen usulan penerbitan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung negara;

36. laporan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung negara;

37. dokumen penyusunan rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung negara;

38. laporan evaluasi pembongkaran Bangunan Gedung negara;

39. laporan verifikasi data ordo Bangunan Gedung hijau;

40. laporan validasi rencana kerja pembangunan Bangunan Gedung hijau;

41. laporan penyusunan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan atau konstruksi Bangunan Gedung hijau;

42. laporan penyusunan rencana pemanfaatan Bangunan Gedung hijau;

43. laporan analisis rencana pembongkaran Bangunan Gedung hijau;

44. laporan penilaian peringkat sertifikat Bangunan Gedung hijau;

45. laporan penyusunan masukan teknis pada penyusunan konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan;

46. laporan penyusunan panduan rancangan atau pelaksanaan tata bangunan dan lingkungan;

47. dokumen skenario revitalisasi kawasan;

48. laporan penyusunan master plan revitalisasi kawasan;

49. laporan sosialisasi kegiatan penataan revitalisasi kawasan;

50. laporan pemasaran revitalisasi kawasan;

51. laporan verifikasi dokumen pengadaan lahan ruang terbuka hijau;

52. laporan penyusunan studi kelayakan atau kajian teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman;

53. laporan sosialisasi proses pengadaan dan konsolidasi tanah;

54. laporan penyusunan kajian teknis perencanaan pengadaan dan konsolidasi tanah;

55. laporan penyusunan masukan teknis penyusunan dokumen rencana Kawasan Permukiman (RKP);

56. laporan penyusunan masukan teknis penyusunan konsep awal pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman;

57. laporan evaluasi rencana mutu pekerjaan konstruksi dan program mutu konsultansi konstruksi;

58. laporan pemeriksaan hasil pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman;

59. dokumen rencana pemeliharaan dan perbaikan atau pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur Kawasan Permukiman;

60. dokumen instrumen pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Permukiman;

61. laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaran Kawasan Permukiman;

62. dokumen materi pelatihan tim tanggap darurat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; dan

63. laporan penyusunan sistem prasarana dan sarana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan tanggap darurat; dan d. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Utama, meliputi:

64. dokumen masukan teknis rancangan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

65. laporan evaluasi muatan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

66. dokumen pengembangan penyusunan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

67. dokumen pengembangan metode penyusunan pengaturan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

68. dokumen pengembangan metode pembinaan pengaturan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

69. dokumen pengembangan metode pembinaan teknis bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman;

70. dokumen usulan penanganan pelestarian Bangunan Gedung cagar budaya;

71. dokumen konsep persetujuan pembangunan Bangunan Gedung negara lebih dari 8 (delapan) lantai;

72. laporan analisis kinerja Bangunan Gedung hijau;

73. dokumen rencana umum rancangan tata bangunan dan lingkungan;

74. laporan penyusunan program investasi revitalisasi kawasan;

75. laporan penyusunan usulan tindak turun tangan;

76. laporan penyusunan rencana pengembangan pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman;

77. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Kawasan Permukiman, kawasan strategis dan kawasan lainnya;

78. laporan penyusunan analisis tindak lanjut hasil temuan audit atau hasil pemeriksaan pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman;

79. laporan penyusunan strategi dan metode pengawasan penyelenggaraan Kawasan Permukiman; dan

80. laporan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman.