Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2020 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

Pasal 9

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

(1) Hasil kerja tugas jabatan untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut: a. Penyuluh Kehutanan Pemula, meliputi:

  1. data potensi wilayah;

  2. dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan;

  3. dokumen RKTPK;

  4. naskah brosur, leaflet, poster, booklet, atau papan informasi;

  5. laporan anjangsana, anjangkarya, atau konsultasi pemecahan masalah;

  6. laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat kecamatan;

  7. laporan konsultasi dengan lembaga swasta tingkat kecamatan;

  8. laporan konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat tingkat kecamatan; dan

  9. laporan pemantauan Penyuluhan Kehutanan; b. Penyuluh Kehutanan Terampil, meliputi:

  10. dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan;

  11. dokumen RKTPK;

  12. naskah radio, televisi, video, website, info grafis, atau blog;

  13. naskah seni budaya;

  14. laporan

diskusi, karyawisata, pertemuan kelompok, temu karya, temu usaha, temu teknologi, studi banding, demonstrasi cara, atau konsultasi pemecahan masalah; 6. laporan dan keputusan pembentukan kelompok; 7. laporan pendampingan sebagai panitia pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran; 8. laporan dan berita acara, sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu atau sertifikat standar nasional INDONESIA; 9. laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat kecamatan; 10. laporan konsultasi dengan lembaga swasta tingkat kecamatan; 11. laporan konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat tingkat kecamatan; 12. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup kecamatan; 13. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swasta lingkup kecamatan; 14. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman

dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup kecamatan; dan 15. laporan pemantauan Penyuluhan Kehutanan; c. Penyuluh Kehutanan Mahir, meliputi:

  1. dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan;

  2. dokumen RKTPK;

  3. naskah brosur, leaflet, poster, booklet, atau papan informasi;

  4. laporan dialog interaktif, pertunjukan seni budaya, siaran radio dan televisi, pemutaran film, video, atau teleconference;

  5. laporan dan keputusan pembentukan kelompok;

  6. laporan dan izin pemanfaatan kawasan hutan, perjanjian kerja sama, nota kesepahaman, atau akad kredit;

  7. laporan sebagai panitia pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran;

  8. laporan sebagai penyaji pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran;

  9. laporan hasil fasilitasi penyelesaian masalah;

  10. laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat kabupaten atau kota;

  11. laporan konsultasi dengan lembaga swasta tingkat kabupaten atau kota;

  12. laporan konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat tingkat kabupaten atau kota;

  13. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup kabupaten atau kota;

  14. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swasta lingkup kabupaten atau kota;

  15. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup kabupaten atau kota; dan

  16. laporan pemantauan Penyuluhan Kehutanan; dan d. Penyuluh Kehutanan Penyelia, meliputi:

  17. instrumen identifikasi data potensi wilayah;

  18. dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan;

  19. dokumen RKTPK;

  20. naskah radio, televisi, video, website, info grafis, atau blog;

  21. naskah seni budaya;

  22. laporan diskusi, karyawisata, pertemuan kelompok, temu karya, temu usaha, temu teknologi, studi banding, demonstrasi cara, atau konsultasi pemecahan masalah;

  23. laporan kampanye, sosialisasi, pameran, jambore, atau gelar teknologi;

  24. laporan sebagai penyaji pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran;

  25. laporan dan sertifikat kelompok tani hutan madya atau utama;

  26. laporan dan berita acara, sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu, atau sertifikat standar nasional INDONESIA;

  27. laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;

  28. laporan konsultasi dengan lembaga swasta tingkat provinsi;

  29. laporan konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat tingkat provinsi;

  30. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;

  31. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swasta lingkup provinsi;

  32. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup provinsi; dan

  33. laporan pemantauan Penyuluhan Kehutanan; (2) Hasil kerja tugas jabatan untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut: a. Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama, meliputi:

  34. dokumen data potensi wilayah;

  35. dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan;

  36. dokumen RKTPK;

  37. naskah brosur, leaflet, poster, booklet, atau papan informasi;

  38. laporan anjangsana, anjangkarya, atau konsultasi pemecahan masalah;

  39. laporan dan surat keputusan pembentukan kelompok;

  40. laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat kecamatan;

  41. laporan konsultasi dengan lembaga swasta tingkat kecamatan;

  42. laporan konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat tingkat kecamatan;

  43. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup kecamatan;

  44. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swasta lingkup kecamatan;

  45. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup kecamatan;

  46. laporan hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kecamatan atau desa;

  47. dokumen rekomendasi hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kecamatan atau desa;

  48. dokumen konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup kecamatan atau desa;

  49. laporan hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kecamatan atau desa;

  50. dokumen rekomendasi hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kecamatan atau desa;

  51. dokumen konsep desain penyempurnaan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup kecamatan atau desa;

  52. instrumen pemantauan dan evaluasi;

  53. data pemantauan dan evaluasi; dan

  54. laporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan; b. Penyuluh Kehutanan Ahli Muda, meliputi:

  55. instrumen identifikasi data potensi wilayah;

  56. laporan hasil pengolahan data potensi wilayah;

  57. dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan;

  58. dokumen RKTPK;

  59. naskah radio, televisi, video, website, info grafis, atau blog;

  60. naskah bidang seni budaya;

  61. naskah brosur, leaflet, poster, booklet, atau papan informasi lingkup nasional;

  62. laporan diskusi, karyawisata, temu karya, temu usaha, temu teknologi, studi banding, demonstrasi cara, atau konsultasi pemecahan masalah;

  63. laporan dan izin pemanfaatan kawasan hutan, perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman, atau akad kredit;

  64. laporan panitia penyelenggara peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran;

  65. laporan dan sertifikat kelompok tani hutan madya atau utama;

  66. laporan hasil fasilitasi penyelesaian masalah;

  67. laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat kabupaten atau kota;

  68. laporan konsultasi dengan lembaga swasta tingkat kabupaten atau kota;

  69. laporan konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat tingkat kabupaten atau kota;

  70. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup kabupaten atau kota;

  71. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swasta lingkup kabupaten atau kota;

  72. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman

dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup kabupaten atau kota; 19. laporan hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota; 20. dokumen rekomendasi hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota; 21. dokumen konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota; 22. laporan hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota; 23. dokumen rekomendasi hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota; 24. dokumen konsep desain penyempurnaan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup kabupaten atau kota;

  1. instrumen pemantauan dan evaluasi;

  2. data pemantauan dan evaluasi; dan

  3. laporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan; c. Penyuluh Kehutanan Ahli Madya, meliputi:

  4. laporan hasil analisis data potensi wilayah;

  5. dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan;

  6. dokumen RKTPK;

  7. naskah radio, televisi, video, website, info grafis, atau blog;

  8. naskah atau sinopsis bidang seni budaya;

  9. laporan kampanye, sosialisasi, pameran, jambore, atau gelar teknologi;

  10. laporan dialog interaktif, pertunjukan seni budaya, siaran radio dan televisi, pemutaran film, video, atau teleconference;

  11. laporan sebagai penyaji atau fasilitator pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sasaran;

  12. laporan dan berita acara, sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu, atau sertifikat standar nasional INDONESIA;

  13. laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;

  14. laporan konsultasi dengan lembaga swasta tingkat provinsi;

  15. laporan konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat tingkat provinsi;

  16. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;

  17. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swasta lingkup provinsi;

  18. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup provinsi;

  19. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup nasional;

  20. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swasta lingkup nasional;

  21. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup nasional;

  22. laporan hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;

  23. dokumen rekomendasi hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;

  24. dokumen konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;

  25. laporan hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;

  26. dokumen rekomendasi hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;

  27. dokumen konsep desain penyempurnaan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup provinsi, UPT KLHK, atau UPTD;

  28. instrumen pemantauan dan evaluasi;

  29. data pemantauan dan evaluasi; dan

  30. laporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan; dan d. Penyuluh Kehutanan Ahli Utama, meliputi:

  31. dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan;

  32. dokumen RKTPK;

  33. laporan dan sertifikat kelompok tani hutan madya atau utama;

  34. laporan dan sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu atau sertifikat standar nasional INDONESIA;

  35. laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat internasional;

  36. laporan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat nasional;

  37. laporan konsultasi dengan lembaga swasta tingkat internasional;

  38. laporan konsultasi dengan lembaga swasta tingkat nasional;

  39. laporan konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat tingkat internasional;

  40. laporan konsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat tingkat nasional;

  41. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup internasional;

  42. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swasta lingkup internasional;

  43. laporan dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga swadaya masyarakat lingkup internasional;

  44. laporan hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional;

  45. dokumen rekomendasi hasil kajian pengembangan perencanaan, prosedur kerja,

metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional; 16. dokumen konsep desain pengembangan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional; 17. laporan hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional; 18. dokumen rekomendasi hasil kajian penyempurnaan perencanaan, prosedur kerja, metode, atau sistem pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional; 19. dokumen konsep desain penyempurnaan sistem Penyuluhan Kehutanan lingkup nasional; 20. instrumen pemantauan dan evaluasi; 21. data pemantauan dan evaluasi; dan 22. laporan pemantauan dan evaluasi Penyuluhan Kehutanan.

← Pasal 8 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 10 →