Pasal 9

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut: a. Pemeriksa Pajak Ahli Pertama meliputi:

1. dokumen analisis ketentuan teknis;
2. laporan diseminasi strategi atau ketentuan teknis;
3. dokumen kajian ketentuan teknis perpajakan;
4. laporan analisis strategi perpajakan sederhana;
5. laporan analisis dampak perpajakan sederhana;
6. laporan analisis kerjasama perpajakan sederhana;
7. dokumen analisis/panduan/laman ensiklopedia wikitax;
8. profil wajib pajak;
9. dokumen hasil analisis tanggapan;
10. dokumen hasil analisis kepatuhan formal berupa himbauan atau surat teguran atau surat tagihan pajak atau pemberitahuan perubahan angsuran;
11. surat tagihan pajak;
12. dokumen hasil analisis kepatuhan material berupa

laporan hasil penelitian dan/atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; 13. laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; 14. laporan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan; 15. laporan kunjungan (visit); 16. laporan pengamatan atau laporan kegiatan pengumpulan data lapangan; 17. laporan hasil pemeriksaan; 18. dokumen hasil analisis produksi data dan informasi (alat keterangan); 19. laporan hasil analisis; 20. laporan pendalaman analisis; 21. penambahan repositori; 22. laporan monitoring dan evaluasi; 23. dokumen usulan perbaikan metode identifikasi dan penilaian risiko; 24. dokumen penerapan atau pengembangan aplikasi; 25. dokumen usulan strategi komunikasi; 26. laporan evaluasi pengembangan manajemen risiko kasus; 27. dokumen kajian analisis dampak penerapan manajemen risiko kasus; 28. laporan hasil visualisasi; 29. rancangan teknokratik atau kertas kerja; 30. laporan telaahan; 31. laporan permintaan data; 32. laporan identifikasi rencana pemanfaatan data; 33. laporan analisis manajemen risiko; 34. dokumen bahan identifikasi dan pengukuran risiko; 35. laporan analisis pemutakhiran kewenangan akses data perpajakan; 36. kertas kerja atau laporan pengujian rancangan prosedur; 37. kertas kerja atau laporan pengujian arsitektur; 38. dokumen skrip, metadata, dan dokumentasi teknis

terkait; 39. kertas kerja atau laporan integrasi data; 40. kertas kerja analisis umpan balik dan usulan evaluasi; 41. laporan hasil evaluasi; 42. dokumen analisis laporan keuangan dan potensi pajak; 43. dokumen pemeriksaan di tempat wajib pajak; 44. kertas kerja pemeriksaan atau laporan kemajuan pemeriksaan; 45. kertas kerja pemeriksaan atau laporan kemajuan pemeriksaan; 46. surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau notisi; 47. dokumen pembahasan akhir hasil pemeriksaan; 48. laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan bersama; 49. nota penghitungan; 50. nota penghitungan; 51. kertas kerja faktor risiko unit; 52. laporan hasil survei pendahuluan; 53. perangkat pemantauan kepatuhan; 54. naskah dinas pemberitahuan dan permintaan data; 55. daftar temuan sementara pemeriksaan kepatuhan tertentu; 56. daftar temuan sementara pemeriksaan kepatuhan; 57. laporan evaluasi; 58. laporan reviu atau kertas kerja reviu; 59. laporan reviu atau kertas kerja reviu; 60. laporan hasil pemeriksaan kepatuhan; 61. dokumen materi usulan; 62. dokumen materi rencana kegiatan intelijen perpajakan atau rencana kegiatan intelijen perpajakan perubahan; 63. kertas kerja analisis intelijen stratejik; 64. kertas kerja analisis intelijen penggalian potensi; 65. laporan pelaksanaan tugas atau dokumen pengawasan dan pengendalian;

66. kertas kerja analisis;

67. dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi pengamanan;

68. dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi penggalangan;

69. dokumen materi laporan harian intelijen;

70. dokumen materi rekomendasi;

71. laporan pelaksanaan tugas evaluasi;

72. dokumen persiapan pemeriksaan bukti permulaan;

73. laporan pelaksanaan tugas;

74. surat panggilan;

75. daftar keterangan dan atau bukti;

76. kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

77. berita acara penolakan;

78. laporan pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan;

79. berita acara atau tanda terima peminjaman;

80. laporan pemeriksaan bukti permulaan;

81. laporan kejadian;

82. daftar bahan bukti yang dikembalikan;

83. kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

84. laporan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika;

85. dokumen bahan pemaparan dalam penelaahan;

86. dokumen bahan pemaparan kasus dalam penelaahan;

87. surat permohonan pencegahan/perpanjangan /pencabutan pencegahan ke luar negeri;

88. surat permintaan bantuan ahli;

89. surat panggilan;

90. berita acara pemeriksaan;

91. surat permintaan bantuan membawa saksi atau tersangka;

92. surat perintah penggeledahan;

93. berita acara penggeledahan;

94. surat permintaan izin penyitaan;

95. surat perintah penyitaan;

96. surat tanda penerimaan;

97. surat permintaan bantuan menangguhkan atau memperpanjang penahanan tersangka;

98. surat permintaan peminjaman tersangka;

99. berkas perkara;

100. surat pemberitahuan penyerahan berkas perkara tersangka;

101. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;

102. surat permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan;

103. laporan pengamatan;

104. laporan hasil analisis penanganan pengaduan;

105. dokumen persiapan pengumpulan bahan dan/atau keterangan;

106. laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan;

107. surat perintah dan rencana kerja strategi kegiatan investigasi;

108. laporan hasil investigasi;

109. dokumen keterangan dan bukti;

110. laporan analisis forensik digital;

111. laporan hasil pengamatan atau penjejakan;

112. naskah dinas rekomendasi;

113. profil data dan perilaku;

114. formulir kuesioner sistem informasi;

115. formulir identifikasi perangkat elektronik;

116. manifes/log perolehan data elektronik;

117. kertas kerja pengolahan data elektronik;

118. kertas kerja analisis data elektronik;

119. ikhtisar pengolahan dan analisis data elektronik;

120. laporan forensik digital;

121. berita acara pemusnahan bukti elektronik;

122. laporan pengujian forensik digital nonprojustitia;

123. kajian atau naskah akademis;

124. kertas kerja kalibrasi sistem elektronik laboratorium;

125. laporan uji implementasi;

126. profil penunggak pajak;

127. laporan pemutakhiran profil penunggak pajak;

128. dokumen penagihan pajak tingkat dasar;

129. laporan pelaksanaan verifikasi pajak pailit;

130. naskah dinas permintaan bantuan penagihan;

131. berita acara permintaan keterangan/penjelasan;

132. surat pembatalan/pembetulan/salinan atas surat teguran/surat penagihan pajak seketika dan sekaligus/surat paksa;

133. surat pembetulan/pembatalan/penggantian surat perintah melaksanakan penyitaan/surat perintah penyanderaan;

134. daftar inventarisasi barang sitaan pada berita acara pelaksanaan sita;

135. lembar hasil analisis;

136. matriks sengketa;

137. berita acara atau notula hasil pembahasan;

138. kertas kerja penelitian;

139. laporan penelitian keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan penelitian pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

140. berita acara surat pemberitahuan untuk hadir;

141. laporan penelitian setelah surat pemberitahuan untuk hadir;

142. lembar data teknis;

143. lembar bahan dan materi;

144. matriks sengketa;

145. berita acara atau notula hasil pembahasan;

146. kertas kerja penelitian;

147. laporan penelitian nonkeberatan;

148. lembar bahan dan materi;

149. dokumen teknis;

150. berita acara atau laporan hasil pembahasan;

151. laporan sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak;

152. dokumen penjelasan tertulis sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak;

153. laporan uji bukti di Pengadilan Pajak;

154. dokumen kesimpulan atau pendapat akhir;

155. dokumen berita acara uji bukti ;

156. naskah dinas permintaan data atau dokumen;

157. laporan hasil evaluasi keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

158. laporan hasil evaluasi keputusan nonkeberatan selain pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

159. laporan hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung;

160. memori peninjauan kembali;

161. kontra memori peninjauan kembali;

162. surat permintaan mutual agreement procedure;

163. surat pemberitahuan;

164. register data manajemen kasus sistem informasi;

165. lembar penelitian formal;

166. laporan hasil analisis;

167. dokumen matriks sengketa;

168. lembar daftar bukti atau dokumen yang dipinjam;

169. berita acara hasil pembahasan;

170. surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen;

171. berita acara ketidakhadiran pembahasan;

172. surat permintaan keterangan atau konfirmasi;

173. lembar analisis permintaan data atau informasi atau skema transaksi;

174. surat permintaan pertukaran informasi;

175. surat usulan pemeriksaan tujuan lain;

176. dokumen hasil analisis data pemeriksaan tujuan lain;

177. nota dinas usulan agenda rapat komite pembahas mutual agreement procedure;

178. surat konfirmasi jadwal perundingan;

179. laporan hasil penelitian pencabutan mutual agreement procedure;

180. laporan hasil analisis;

181. nota rekomendasi persetujuan atau tidak disetujuinya pembaruan mutual agreement procedure;

182. surat permintaan informasi;

183. basis data statistik mutual agreement procedure;

184. surat konfirmasi status kasus mutual agreement procedure;

185. surat usulan pemutakhiran data statistik kasus mutual agreement procedure;

186. dokumen bahan evaluasi;

187. surat permohonan advance pricing agreement;

188. surat pemberitahuan kepada wajib pajak;

189. laporan hasil penelitian formal advance pricing agreement;

190. lembar hasil penelitian kelengkapan permohonan advance pricing agreement;

191. dokumen matriks permohonan advance pricing agreement;

192. dokumen matriks permohonan peninjauan kembali advance pricing agreement;

193. surat permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen;

194. lembar daftar bukti/dokumen yang dipinjam;

195. berita acara hasil pembahasan;

196. surat permintaan keterangan/ konfirmasi;

197. surat permintaan data dan informasi;

198. surat usulan;

199. dokumen hasil analisis data pemeriksaan tujuan lain;

200. lembar analisis permintaan data atau informasi atau skema transaksi;

201. surat permintaan pertukaran informasi;

202. materi pembahasan;

203. nota dinas usulan agenda komite pembahas advance pricing agreement;

204. surat konfirmasi jadwal perundingan;

205. surat tugas delegasi perunding;

206. laporan hasil analisis;

207. lembar usulan persetujuan atau tidak disetujuinya pembaruan advance pricing agreement bilateral;

208. laporan penelaahan advance pricing agreement;

209. laporan hasil penelitian pencabutan advance pricing agreement;

210. laporan penelaahan advance pricing agreement;

211. surat permintaan klarifikasi;

212. berita acara permintaan klarifikasi;

213. dokumen resume dan kronologi sengketa;

214. surat kuasa khusus;

215. dokumen permintaan data, informasi, dan/atau dokumen;

216. dokumen matriks aspek formal dan material;

217. dokumen tanggapan hukum;

218. dokumen matriks kedudukan hukum dan permasalahan hukum atau pokok sengketa;

219. daftar dokumen & dokumen terleges;

220. daftar pertanyaan dan/atau permohonan keterangan tertulis dari ahli;

221. laporan pernyataan banding atau kasasi atau peninjauan kembali;

222. laporan pelaksanaan inzage;

223. laporan penyerahan memori;

224. laporan penyerahan kontra memori;

225. surat usulan penunjukan arbiter; dan

226. daftar dokumen dan peraturan perundang- undangan terkait; dan b. Pemeriksa Pajak Ahli Muda meliputi:

227. dokumen analisis ketentuan teknis;

228. laporan dengar pendapat;

229. dokumen materi substantif;

230. dokumen sinkronisasi ketentuan teknis;

231. laporan diseminasi strategi atau ketentuan teknis;

232. dokumen kajian ketentuan teknis perpajakan;

233. dokumen penegasan;

234. laporan analisis strategi perpajakan menengah;

235. laporan analisis dampak perpajakan menengah;

236. laporan analisis kerja sama perpajakan menengah;

237. laporan analisis evaluasi;

238. dokumen analisis/panduan/laman ensiklopedia Wikitax;

239. dokumen mapping wajib pajak;

240. profil wajib pajak;

241. dokumen hasil analisis tanggapan;

242. dokumen hasil analisis kepatuhan formal berupa himbauan/surat teguran/surat tagihan pajak/pemberitahuan perubahan angsuran;

243. surat tagihan pajak;

244. dokumen hasil analisis kepatuhan material berupa laporan hasil penelitian dan/atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;

245. laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;

246. laporan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan;

247. laporan kunjungan (visit);

248. laporan pengamatan/laporan kegiatan pengumpulan data lapangan;

249. laporan hasil pemeriksaan;

250. dokumen hasil analisis produksi data dan informasi (alat keterangan);

251. laporan hasil analisis;

252. laporan pendalaman analisis;

253. laporan monitoring dan evaluasi;

254. dokumen daftar potensi risiko;

255. peta kemungkinan dan dampak risiko;

256. laporan penilaian risiko;

257. dokumen variabel risiko pembentuk model;

258. dokumen hasil pengujian atau penjaminan kualitas model risiko;

259. dokumen peningkatan kualitas pemetaan;

260. dokumen usulan tingkat toleransi;

261. laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

manajemen risiko kasus; 36. laporan evaluasi dan strategi mitigasi risiko; 37. dokumen hasil evaluasi kendala pengembangan dan implementasi manajemen risiko kasus; 38. dokumen ketersediaan data untuk analisis pengguna; 39. dokumen skrip atau keluaran lain terkait pola kasus; 40. laporan analisis atas pola kasus/dokumen tindak lanjut; 41. dokumen analisis atas skrip atau keluaran lain terkait penyandingan data; 42. dokumen pengembangan visualisasi data; 43. laporan pembahasan; 44. dokumen rencana strategis, rencana kerja tahunan, atau kebijakan lainnya; 45. laporan pelaksanaan; 46. dokumen usulan; 47. laporan pelaksanaan; 48. dokumen panduan/prosedur keamanan data; 49. dokumen standar perjanjian tingkat layanan pengelolaan data; 50. dokumen skrip, metadata, dan dokumentasi teknis terkait lainnya; 51. kertas kerja penentuan metode evaluasi dan kebutuhan data atau rencana evaluasi; 52. berita acara permintaan keterangan atau konfirmasi; 53. laporan hasil penelitian; 54. laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; 55. dokumen rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan; 56. dokumen rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan; 57. dokumen pemeriksaan di tempat wajib pajak; 58. berita acara permintaan keterangan;

59. laporan pelaksanaan tugas asistensi;

60. dokumen pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

61. dokumen materi quality assurance;

62. konsep laporan hasil pemeriksaan atau konsep laporan hasil pemeriksaan bersama;

63. dokumen proposal rencana pemeriksaan kepatuhan tahunan;

64. kertas kerja rencana evaluasi;

65. dokumen rencana pengujian kepatuhan dan kertas kerja sampel pemeriksaan kepatuhan;

66. daftar temuan sementara pemeriksaan kepatuhan;

67. rencana kerja evaluasi;

68. laporan hasil evaluasi;

69. kertas kerja monitoring rekomendasi evaluasi;

70. laporan tahunan hasil pemeriksaan kepatuhan;

71. laporan penjaminan kualitas;

72. lembar penelitian;

73. lembar penelitian;

74. dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi;

75. dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi;

76. dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi;

77. dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi;

78. laporan pelaksanaan tugas atau dokumen pengawasan dan pengendalian;

79. laporan pelaksanaan tugas atau dokumen pengawasan dan pengendalian;

80. laporan harian intelijen;

81. dokumen materi kertas kerja informasi atau laporan informasi;

82. dokumen materi laporan hasil intelijen perpajakan;

83. dokumen materi laporan hasil intelijen perpajakan;

84. dokumen materi lembar informasi intelijen perpajakan;

85. dokumen materi laporan atensi;

86. dokumen rekomendasi;

87. dokumen permintaan membuka rahasia nasabah penyimpan;

88. daftar pihak yang akan dipanggil;

89. dokumen bahan bukti dan keterangan yang diminta;

90. dokumen bahan bukti dan keterangan yang diminta;

91. dokumen bahan bukti dan keterangan yang diminta;

92. dokumen bahan bukti dan keterangan yang diminta;

93. naskah dinas permintaan dukungan forensik digital;

94. konsep berita acara penyegelan;

95. dokumen hasil analisis kasus;

96. kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

97. kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

98. kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

99. kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

100. laporan pelaksanaan tugas;

101. dokumen bahan pemaparan kasus dalam penelaahan;

102. berita acara penelaahan;

103. laporan pelaksanaan pembahasan;

104. daftar pertanyaan;

105. berita acara pemeriksaan;

106. surat permintaan bantuan pihak ketiga;

107. surat permintaan izin penggeledahan;

108. surat permintaan bantuan penggeledahan;

109. surat permintaan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan;

110. surat permintaan bantuan penyitaan;

111. berita acara penyitaan bahan bukti;

112. surat permintaan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan;

113. berita acara penetapan tersangka;

114. surat permintaan bantuan penangkapan dan/atau penahanan;

115. resume berkas perkara;

116. daftar barang bukti;

117. berkas perkara;

118. surat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti/berita acara;

119. surat ketetapan penghentian penyidikan;

120. surat informasi kerugian pada pendapatan negara;

121. dokumen pemberitahuan penghentian penyidikan;

122. laporan pelaksanaan tugas;

123. laporan pemanfaatan data dan/atau informasi;

124. laporan hasil analisis penanganan pengaduan;

125. laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan;

126. laporan hasil investigasi;

127. profil data dan prilaku;

128. dokumen keterangan dan bukti;

129. berita acara gelar kasus;

130. berita acara gelar kasus;

131. naskah dinas rekomendasi;

132. naskah dinas rekomendasi;

133. berita acara atau laporan asistensi dan/atau pemantauan tindak lanjut rekomendasi;

134. dokumen rencana strategi perolehan data elektronik;

135. formulir identifikasi penanganan awal;

136. formulir kuesioner sistem informasi;

137. kertas kerja analisis identifikasi data elektronik;

138. berita acara perolehan data elektronik;

139. kertas kerja pengolahan data elektronik;

140. kertas kerja analisis data elektronik;

141. berita acara penelaahan pengolahan & analisis data elektronik;

142. berita acara permintaan keterangan/berita acara pemeriksaan;

143. laporan forensik digital projustitia;

144. laporan pengujian forensik digital projustitia;

145. laporan uji kerja dan validasi peralatan;

146. laporan kaji ulang;

147. laporan audit internal;

148. laporan uji banding;

149. laporan uji profisiensi;

150. laporan hasil pemeriksaan;

151. profil penunggak pajak;

152. profil penunggak pajak;

153. kertas kerja;

154. dokumen penagihan pajak tingkat dasar;

155. dokumen penagihan pajak tingkat lanjutan;

156. dokumen informasi keberadaan aset wajib pajak/penanggung pajak;

157. berita acara komitmen;

158. laporan pelaksanaan verifikasi;

159. laporan pelaksanaan sidang;

160. laporan/uraian penelitian;

161. naskah dinas permintaan bantuan penagihan;

162. berita acara permintaan keterangan/penjelasan;

163. surat jawaban/sanggahan;

164. surat pembatalan/pembetulan/salinan atas surat teguran/surat penagihan pajak seketika dan sekaligus/surat paksa;

165. daftar inventarisasi barang sitaan pada berita acara pelaksanaan sita;

166. dokumen pengawasan barang sitaan;

167. lembar penelitian;

168. matriks sengketa;

169. daftar pokok-pokok pertanyaan pembahasan;

170. berita acara atau notula hasil pembahasan;

171. kertas kerja penelitian;

172. laporan penelitian keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan penelitian pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

173. daftar hasil penelitian keberatan;

174. berita acara surat pemberitahuan untuk hadir;

175. laporan penelitian setelah surat pemberitahuan untuk hadir;

176. lembar penelitian;

177. matriks sengketa;

178. daftar pokok-pokok pertanyaan pembahasan;

179. berita acara atau notula hasil pembahasan;

180. kertas kerja penelitian;

181. laporan penelitian nonkeberatan;

182. dokumen teknis;

183. berita acara atau laporan hasil pembahasan;

184. dokumen teknis;

185. laporan sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak;

186. dokumen penjelasan tertulis sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak;

187. laporan uji bukti di Pengadilan Pajak;

188. dokumen kesimpulan/pendapat akhir;

189. dokumen berita acara uji bukti;

190. laporan hasil pembahasan gelar kasus;

191. daftar penelitian tertib administrasi;

192. laporan hasil evaluasi keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

193. daftar temuan penelaahan sejawat;

194. laporan hasil penelaahan sejawat;

195. laporan hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung;

196. dokumen alat keterangan atau nota rekomendasi teknis;

197. memori peninjauan kembali;

198. kontra memori peninjauan kembali;

199. surat pemberitahuan permohonan dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti;

200. dokumen pakta integritas;

201. berita acara hasil pembahasan;

202. berita acara hasil pembahasan;

203. dokumen hasil analisis data pertukaran informasi;

204. konsep kertas kerja dan laporan penelaahan;

205. dokumen alternatif posisi runding dan ruang lingkup kesepakatan;

206. naskah posisi;

207. laporan hasil perundingan;

208. laporan penelaahan mutual agreement procedure;

209. surat pemberitahuan penghentian perundingan;

210. surat pemberitahuan permintaan pembaruan mutual agreement procedure dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti;

211. surat pemberitahuan;

212. laporan penelaahan mutual agreement procedure;

213. kertas kerja evaluasi;

214. surat pemberitahuan tertulis kepada negara mitra;

215. surat pemberitahuan kepada wajib pajak;

216. surat pemberitahuan kepada negara mitra;

217. surat pemberitahuan kepada wajib pajak;

218. surat pemberitahuan kepada wajib pajak;

219. dokumen pakta integritas;

220. dokumen hasil analisis data pertukaran informasi;

221. konsep kertas kerja dan laporan penelaahan;

222. dokumen alternatif posisi runding dan ruang lingkup perundingan;

223. naskah posisi;

224. laporan hasil perundingan;

225. surat pemberitahuan permintaan pembaruan advance pricing agreement bilateral dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti;

226. surat pemberitahuan;

227. laporan hasil evaluasi advance pricing agreement;

228. laporan hasil penelitian klarifikasi wajib pajak;

229. rencana penanganan sengketa;

230. laporan pelaksanaan klarifikasi dan/atau konfirmasi;

231. matriks identifikasi dan analisis kebutuhan saksi dan/atau ahli, dan/atau permohonan konsultasi;

232. laporan pelaksanaan sidang;

233. dokumen proposal mediasi atau tanggapan proposal mediasi;

234. dokumen matriks aspek formal dan material;

235. dokumen tanggapan hukum;

236. dokumen keberatan (renvoi) atau gugatan atau

perlawanan pihak ketiga atau rekonvensi; 237. duplik atau replik renvoi atau replik rekonvensi atau keterangan pemerintah tambahan; 238. dokumen daftar dokumen & dokumen asli; 239. daftar bukti & alat bukti surat; 240. laporan hasil diskusi dan/atau keterangan tertulis dari ahli; 241. dokumen matriks tanggapan atau bantahan atas pembuktian pihak lawan; 242. dokumen kesimpulan; 243. laporan penanganan sengketa; 244. dokumen evaluasi putusan; 245. memori banding atau kasasi atau peninjauan kembali; 246. kontra memori banding atau kasasi atau peninjauan kembali; 247. materi atau bahan pemberian konsultasi; 248. laporan pelaksanaan pendampingan; 249. dokumen materi pembahasan; 250. laporan hasil pembahasan; 251. pendapat hukum; 252. dokumen materi pendalaman atau pembahasan; 253. laporan hasil pendalaman atau pembahasan; 254. kajian hukum; 255. laporan pemberian nasihat di bidang hukum; 256. dokumen rencana perumusan konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, atau tanggapan somasi; 257. laporan pelaksanaan pendalaman atau pembahasan; 258. konsep somasi, somasi, konsep tanggapan somasi, tanggapan somasi; 259. dokumen rencana pelaporan atau pengaduan; dan 260. laporan pelaksanaan pelaporan atau pengaduan; c. Pemeriksa Pajak Ahli Madya meliputi:

1. dokumen analisis ketentuan teknis;

2. dokumen ketentuan teknis perpajakan;

3. dokumen sinkronisasi ketentuan teknis;

4. laporan diseminasi strategi atau ketentuan teknis;

5. dokumen kajian ketentuan teknis perpajakan;

6. laporan pemberian keterangan;

7. dokumen penegasan;

8. laporan analisis strategi perpajakan tinggi;

9. laporan analisis dampak perpajakan tinggi;

10. laporan analisis kerja sama perpajakan tinggi;

11. dokumen analisis/panduan/laman ensiklopedia Wikitax;

12. profil wajib pajak;

13. daftar prioritas pengawasan;

14. dokumen hasil analisis tanggapan;

15. dokumen hasil analisis kepatuhan formal berupa himbauan/surat teguran/surat tagihan pajak/pemberitahuan perubahan angsuran;

16. surat tagihan pajak;

17. dokumen hasil analisis kepatuhan material berupa laporan hasil penelitian dan/atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;

18. laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;

19. laporan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan;

20. laporan kunjungan (visit);

21. laporan pengamatan/laporan kegiatan pengumpulan data lapangan;

22. laporan hasil pemeriksaan;

23. dokumen hasil analisis produksi data dan informasi (alat keterangan);

24. dokumen fokus analisis data perpajakan;

25. dokumen kriteria wajib pajak;

26. laporan hasil analisis;

27. laporan pendalaman analisis;

28. laporan hasil analisis perpajakan;

29. laporan monitoring dan evaluasi;

30. dokumen perencanaan;

31. dokumen identifikasi konteks;

32. dokumen metode penilaian risiko;

33. dokumen rencana peningkatan kualitas model risiko kepatuhan;

34. dokumen usulan penyelarasan strategi kepatuhan;

35. dokumen analisis skrip atau keluaran lain terkait pengembangan metodologi analisis sains data;

36. dokumen reviu (penelaahan) atas kegiatan identifikasi dan penilaian risiko;

37. dokumen reviu (penelaahan) atas kegiatan pemodelan dan pemetaan risiko;

38. dokumen reviu (penelaahan) atas kegiatan mitigasi dan evaluasi risiko;

39. dokumen reviu (penelaahan) atas kegiatan pengembangan sains data;

40. laporan analisis identifikasi dan pengukuran risiko;

41. laporan analisis;

42. telaahan kebijakan atau regulasi;

43. dokumen master data dan referensi;

44. dokumen desain arsitektur data internal dan eksternal;

45. dokumen prosedur integrasi data dan interoperabilitas;

46. kertas kerja penentuan objek evaluasi;

47. kertas kerja reviu, risalah reviu;

48. dokumen pembahasan quality assurance;

49. laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan bersama;

50. dokumen hasil penelaahan sejawat atau telaah khusus;

51. laporan pelaksanaan pemberian keterangan;

52. laporan pelaksanaan diseminasi;

53. kertas kerja faktor risiko tema;

54. notula program pemeriksaan kepatuhan;

55. dokumen program pengujian kepatuhan;

56. dokumen rencana evaluasi tahunan;

57. daftar temuan sementara pemeriksaan kepatuhan

tertentu; 58. laporan hasil evaluasi, laporan hasil penilaian; 59. kertas kerja hasil monitoring; 60. berita acara atau notula rekomendasi perbaikan; 61. dokumen usulan rencana kerja; 62. dokumen usulan kegiatan intelijen perpajakan; 63. rencana kegiatan intelijen perpajakan atau rencana kegiatan intelijen perpajakan perubahan; 64. kertas kerja informasi atau laporan informasi; 65. kertas kerja informasi atau laporan informasi; 66. kertas kerja informasi atau laporan informasi; 67. laporan pelaksanaan tugas rahasia atau laporan informasi rahasia; 68. kertas kerja informasi atau laporan informasi; 69. kertas kerja informasi atau laporan informasi; 70. laporan pelaksanaan tugas atau laporan informasi; 71. kertas kerja informasi atau laporan informasi; 72. laporan pelaksanaan tugas atau laporan informasi; 73. kertas kerja informasi atau laporan informasi; 74. kertas kerja informasi atau laporan informasi; 75. laporan hasil intelijen perpajakan; 76. laporan hasil intelijen perpajakan; 77. resume pendalaman materi lembar informasi intelijen perpajakan; 78. resume pendalaman materi laporan atensi; 79. dokumen rekomendasi; 80. dokumen rekomendasi evaluasi; 81. resume informasi, data, laporan, dan pengaduan; 82. resume informasi, data, laporan, dan pengaduan; 83. resume informasi, data, laporan, dan pengaduan; 84. resume informasi, data, laporan, dan pengaduan; 85. rencana kerja pemeriksaan bukti permulaan; 86. surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan; 87. berita acara permintaan keterangan; 88. berita acara permintaan keterangan; 89. berita acara permintaan keterangan; 90. berita acara permintaan keterangan;

91. berita acara penelaahan pemeriksaan bukti permulaan;

92. laporan kejadian;

93. laporan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika;

94. berita acara penelaahan;

95. berita acara penelaahan;

96. rencana penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

97. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;

98. daftar prioritas pemeriksaan;

99. berita acara pemeriksaan;

100. laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

101. berita acara penelaahan penetapan tersangka;

102. berita acara;

103. dokumen hasil penelitian;

104. laporan hasil kegiatan;

105. surat usulan klasifikasi golongan pengaduan;

106. laporan hasil analisis penanganan pengaduan;

107. laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan;

108. laporan hasil investigasi;

109. dokumen keterangan dan bukti;

110. berita acara gelar kasus;

111. dokumen rekomendasi pelimpahan kasus;

112. laporan analisis dan mitigasi dampak fraud;

113. laporan pelaksanaan tugas;

114. formulir kuesioner sistem informasi;

115. rencana strategi pengolahan dan analisis data elektronik;

116. kertas kerja pengolahan data elektronik;

117. kertas kerja analisis data elektronik;

118. laporan hasil sidang;

119. laporan penelaahan forensik digital;

120. kajian atau naskah akademis;

121. kajian atau naskah akademis;

122. dokumen panduan mutu;

123. dokumen panduan teknis;

124. laporan hasil pemeriksaan;

125. kertas kerja;

126. dokumen penagihan pajak tingkat lanjutan;

127. dokumen informasi keberadaan aset wajib pajak/penanggung pajak;

128. berita acara komitmen;

129. laporan pelaksanaan sidang;

130. laporan atau uraian penelitian;

131. surat jawaban atau sanggahan;

132. surat pembetulan/pembatalan/penggantian surat perintah melaksanakan penyitaan/surat perintah penyanderaan;

133. dokumen pengawasan barang sitaan;

134. dokumen teknis perencanaan penanganan sengketa;

135. laporan penelitian atau peninjauan;

136. matriks sengketa;

137. berita acara atau notula hasil pembahasan;

138. kertas kerja penelitian;

139. laporan penelitian keberatan sebelum surat pemberitahuan untuk hadir atau laporan penelitian pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

140. berita acara surat pemberitahuan untuk hadir;

141. laporan penelitian setelah surat pemberitahuan untuk hadir;

142. dokumen alat keterangan;

143. surat tanggapan atau surat uraian banding;

144. laporan penelitian atau peninjauan;

145. surat tanggapan;

146. lembar strategi penanganan sengketa banding atau gugatan di Pengadilan Pajak;

147. dokumen teknis;

148. berita acara atau laporan hasil pembahasan;

149. laporan hasil pembahasan atau konsultasi dengan ahli atau saksi;

150. laporan sidang banding atau gugatan di Pengadilan

Pajak; 151. dokumen penjelasan tertulis sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak; 152. laporan uji bukti di Pengadilan Pajak; 153. dokumen kesimpulan/pendapat akhir; 154. dokumen berita acara uji bukti; 155. lembar telaahan penjelasan tertulis/pendapat akhir/berita acara uji bukti sidang banding atau gugatan di Pengadilan Pajak; 156. dokumen teknis stock opname; 157. program penelaahan sejawat; 158. laporan hasil evaluasi keputusan keberatan dan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; 159. lembar telaahan laporan hasil evaluasi keberatan dan nonkeberatan; 160. risalah hasil penelitian; 161. rekomendasi tindak lanjut; 162. laporan hasil pemantauan tindak lanjut penelaahan sejawat; 163. program evaluasi putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung; 164. laporan hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung; 165. lembar telaahan laporan hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung; 166. nota rekomendasi perbaikan peraturan atau prosedur atau kebijakan; 167. dokumen strategi memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; 168. memori peninjauan kembali; 169. kontra memori peninjauan kembali; 170. lembar telaahan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; 171. dokumen rencana kerja; 172. laporan hasil peninjauan tempat kegiatan usaha; 173. surat pemberitahuan pemanfaatan data pertukaran

informasi; 174. risalah pembahasan komite pembahas mutual agreement procedure; 175. risalah perundingan; 176. naskah persetujuan bersama; 177. surat pemberitahuan penolakan pencabutan atau penghentian proses atau penolakan permohonan mutual agreement procedure; 178. rumusan materi surat keputusan Dirjen Pajak; 179. risalah evaluasi; 180. dokumen kode etik penanganan sengketa; 181. dokumen standar umum atau pelaksanaan atau pelaporan; 182. panduan tata cara perundingan internasional; 183. laporan analisis perbandingan ketentuan perpajakan; 184. dokumen rencana kerja; 185. laporan hasil peninjauan tempat kegiatan usaha; 186. surat pemberitahuan pemanfaatan data pertukaran informasi; 187. risalah pembahasan komite pembahas advance pricing agreement; 188. risalah perundingan; 189. naskah advance pricing agreement/perubahan naskah/persetujuan bersama; 190. rumusan materi surat keputusan Dirjen Pajak; 191. surat pemberitahuan penolakan pencabutan/penghentian proses/penolakan permohonan advance pricing agreement; 192. rumusan materi surat keputusan pembatalan advance pricing agreement; 193. dokumen standar umum atau pelaksanaan atau pelaporan; 194. kode etik pencegahan sengketa; 195. laporan analisis perbandingan ketentuan perpajakan; 196. laporan penelaahan strategi penanganan sengketa;

197. laporan pelaksanaan sidang;
198. dokumen matriks analisis strategi penanganan sengketa;
199. dokumen matriks aspek formal dan material;
200. dokumen tanggapan hukum;
201. laporan penjaminan kualitas;
202. dokumen evaluasi penanganan sengketa;
203. laporan pelaksanaan pemberian konsultasi;
204. laporan evaluasi kegiatan pendampingan;
205. laporan penelaahan; dan
206. laporan pelaksanaan pembahasan; dan d. Pemeriksa Pajak Ahli Utama meliputi:
207. dokumen kajian;
208. risalah reviu wajib pajak prominen;
209. laporan pelaksanaan tugas;
210. kajian atau naskah akademis atau risalah kebijakan;
211. konsep atau usulan rencana dan strategi pemeriksaan;
212. rencana kerja pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan;
213. usulan kebijakan pemeriksaan bukti permulaan jangka panjang atau tahunan;
214. laporan hasil uji efektivitas;
215. naskah dinas rekomendasi;
216. laporan reviu rencana pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
217. laporan reviu konsep pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
218. laporan reviu kemajuan kasus;
219. laporan pengendalian mutu;
220. berita acara penelaahan gelar perkara penyidikan; dan
221. laporan pelaksanaan tugas.