Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Pasal 8

BAB 5 — URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Hasil Kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama, meliputi:

  1. dokumen rencana kerja tahunan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap;

  2. dokumen bahan rencana kerja bulanan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap;

  3. data bahan rencana kerja tahunan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap;

  4. data olahan bahan rencana kerja tahunan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap;

  5. dokumen persiapan dan perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan;

  6. dokumen persiapan dan perencanaan kegiatan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;

  7. dokumen persiapan dan perencanaan kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan;

  8. dokumen persiapan dan perencanaan kegiatan pengendalian penangkapan ikan;

  9. dokumen persiapan dan perencanaan kegiatan kenelayanan;

  10. data logbook penangkapan ikan yang telah diverifikasi dan divalidasi;

  11. data bahan observer yang telah diverifikasi dan divalidasi;

  12. data bahan Catch Documentation Scheme (CDS);

  13. data bahan laporan hasil implementasi indikator Ecosystem Approach To Fisheries Management (EAFM) di ekosistem Perairan Pedalaman;

  14. data bahan laporan hasil implementasi indikator Ecosystem Approach To Fisheries Management (EAFM) di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan;

  15. laporan hasil pendaftaran Kapal Ikan INDONESIA kepada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization/RFMO) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)/Commission For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)/Western And Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC);

  16. laporan produktivitas kapal perikanan;

  17. dokumen telaah teknis penentuan alat penangkapan ikan;

  18. naskah rekomendasi teknis mesin bantu penangkapan ikan;

  19. naskah rekomendasi alat bantu penangkapan ikan;

  20. naskah rekomendasi penerbitan sertifikat awak kapal perikanan;

  21. naskah rekomendasi sertifikat kelaikan penanganan dan penyimpanan ikan;

  22. naskah rekomendasi penerbitan kartu nelayan;

  23. naskah rekomendasi peningkatan kompetensi nelayan;

  24. rekomendasi hasil pemeriksaan dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan baru/ perubahan/perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;

  25. konsep kerangka acuan kerja bidang pengendalian penangkapan ikan;

  26. laporan identifikasi penataan sentra nelayan;

  27. laporan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal perikanan;

  28. laporan evaluasi penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK);

  29. laporan evaluasi penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan (STBLKK);

  30. laporan evaluasi pelaksanaan entry data sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan;

  31. laporan evaluasi penggunaan lahan dan fasilitas pelabuhan perikanan;

  32. laporan supervisi pengusahaan dan pelayanan di pelabuhan perikanan; dan

  33. laporan supervisi penerapan sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan. b. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, meliputi:

  34. dokumen rencana kerja tahunan kegiatan pengelolaan produksi perikanan;

  35. dokumen bahan rencana kerja bulanan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap;

  36. dokumen bahan rencana kerja triwulanan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap;

  37. konsep profil tematik Perairan Pedalaman;

  38. laporan identifikasi kondisi ekosistem Perairan Pedalaman;

  39. laporan identifikasi kondisi habitat penting sumber daya ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan;

  40. konsep pedoman dan panduan teknis penebaran ikan;

  41. konsep materi dan laporan keikutsertaan dalam pertemuan pertemuan Regional Fisheries Management Organizations (RFMO), berupa pertemuan tahunan, Working Group Meeting, Scientific Committee;

  42. dokumen telaah teknis musim/waktu penangkapan ikan;

  43. naskah rekomendasi teknis kapal perikanan;

  44. naskah rekomendasi teknis mesin induk kapal perikanan;

  45. naskah rekomendasi teknis instalasi sistem refrigasi kapal perikanan;

  46. naskah rekomendasi desain alat penangkapan ikan;

  47. naskah rekomendasi pengawakan kapal perikanan;

  48. naskah rekomendasi penerbitan buku kapal perikanan;

  49. laporan supervisi inspeksi pembongkaran ikan;

  50. laporan supervisi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);

  51. laporan supervisi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);

  52. rekomendasi alokasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;

  53. rekomendasi peringatan, pembekuan, pencabutan perizinan usaha perikanan tangkap;

  54. konsep persetujuan alokasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

  55. konsep Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);

  56. konsep Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR);

  57. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;

  58. laporan penilaian performance alat penangkapan ikan;

  59. laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan konstruksi pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan;

  60. laporan analisis kebutuhan perlindungan keselamatan nelayan;

  61. laporan analisis diversifikasi usaha keluarga nelayan;

  62. konsep Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

  63. laporan evaluasi pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;

  64. laporan evaluasi pemanduan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;

  65. laporan evaluasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;

  66. laporan evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan;

  67. laporan evaluasi penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);

  68. laporan supervisi perizinan perikanan tangkap;

  69. laporan supervisi pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;

  70. laporan supervisi pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan di pelabuhan perikanan;

  71. laporan supervisi pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;

  72. materi pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, meliputi:

  73. dokumen rencana tahunan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap;

  74. dokumen bahan penyusunan rencana kerja triwulanan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap;

  75. dokumen bahan penyusunan rencana kerja tahunan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap;

  76. hasil analisis data dan informasi susunan rencana kerja tahunan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap;

  77. konsep profil keragaan perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA (WPP-NRI);

  78. konsep materi teknis rapat kerja teknis petugas data logbook penangkapan ikan;

  79. konsep materi teknis rapat kerja teknis observer di atas kapal penangkapan ikan;

  80. laporan hasil identifikasi skala prioritas lokasi pengelolaan sumber daya ikan;

  81. laporan hasil identifikasi skala prioritas lokasi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan;

  82. konsep pedoman teknis pembuatan rumah ikan;

  83. konsep pedoman logbook penangkapan ikan;

  84. konsep pedoman pengelolaan rumah ikan;

  85. konsep pedoman observer di atas kapal penangkapan ikan;

  86. konsep peluang alokasi usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA (WPP-NRI);

  87. rekomendasi peluang alokasi usaha penangkapan ikan Pusat dan Daerah;

  88. naskah rekomendasi penerbitan sertifikat lembaga kompetensi awak kapal perikanan;

  89. rekomendasi pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan;

  90. laporan kajian bidang pengendalian penangkapan ikan;

  91. konsep rancangan pembentukan dan pengelolaan lembaga pengelolaan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA (WPP-NRI);

  92. konsep rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;

  93. Prototype kapal perikanan;

  94. Prototype alat penangkapan ikan;

  95. dokumen kerangka acuan kerja studi kelayakan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;

  96. dokumen kerangka acuan kerja kajian rencana induk pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;

  97. dokumen kerangka acuan kerja kajian desain rinci pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;

  98. dokumen kerangka acuan kerja pengawasan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan;

  99. dokumen kerangka acuan kerja kajian pengelolaan dan pengembangan informasi pelabuhan perikanan;

  100. dokumen kerangka acuan kerja pengembangan sistem perizinan perikanan tangkap;

  101. dokumen kerangka acuan kerja studi penataan sentra nelayan;

  102. dokumen kerangka acuan kerja rencana induk penataan sentra nelayan;

  103. dokumen kerangka acuan kerja desain rinci penataan sentra nelayan;

  104. laporan studi kelayakan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;

  105. laporan kajian desain rinci pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;

  106. laporan kajian pengelolaan dan pengembangan informasi pelabuhan perikanan;

  107. rekomendasi pelaksanaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan;

  108. laporan kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan sesuai standar pengelolaan;

  109. laporan system manajemen mutu tata operasional pelabuhan perikanan berbasis standar nasional atau internasional;

  110. laporan analisis perlindungan usaha nelayan;

  111. laporan analisis pemanfaatan aset nelayan dalam rangka penguatan usaha nelayan;

  112. laporan analisis pendanaan usaha nelayan;

  113. laporan analisis manfaat kerjasama/kemitraan usaha nelayan;

  114. laporan analisis nilai ekonomi pelabuhan perikanan;

  115. laporan evaluasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut ikan (SIKPI), Surat Izin

Pemasangan Rumpon (SIPR), pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta pungutan perikanan; 44. laporan evaluasi alokasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; 45. laporan evaluasi kegiatan usaha perikanan tangkap atau penangkapan ikan atau pengangkutan ikan. 46. laporan evaluasi pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB); 47. laporan evaluasi pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL); 48. laporan evaluasi pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di pelabuhan perikanan; 49. laporan evaluasi kesiapan dan pelaksanaan penerapan Port State Measure (PSM); 50. materi teknis/kajian teknis/panduan teknis/ pedoman teknis/naskah akademis/profil/peta/saksi ahli di bidang pengelolaan sumber daya ikan: 51. materi teknis/kajian teknis/panduan teknis/ pedoman teknis/naskah akademis/profil/peta/saksi ahli dibidang pengendalian penangkapan ikan; 52. materi teknis/kajian teknis/panduan teknis/ pedoman teknis/ naskah akademis/profil/peta/ saksi ahli dibidang pengelolaan pelabuhan perikanan; 53. materi teknis/kajian teknis/panduan teknis/ pedoman teknis/naskah akademis/profil/peta/saksi ahli dibidang kenelayanan; 54. materi teknis/kajian teknis/panduan teknis/ pedoman teknis/ naskah akademis/profil/peta/ saksi ahli dibidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan awak kapal perikanan; 55. laporan pendampingan penyusunan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP); 56. laporan pendampingan perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan; d. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, meliputi:

  1. dokumen rencana kegiatan tahunan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap;

  2. dokumen bahan rencana kerja kegiatan tahunan pengelolaan produksi perikanan tangkap;

  3. konsep materi teknis Forum Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Perairan Pedalaman;

  4. konsep materi teknis Kongres Nasional Penangkapan Ikan;

  5. konsep materi teknis workshop data logbook penangkapan ikan;

  6. konsep materi teknis workshop data hasil pemantauan di atas kapal perikanan;

  7. konsep dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) menurut Ekosistem Perairan Pedalaman;

  8. konsep dokumen rencana pengelolaan perikanan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA (WPP-NRI);

  9. konsep dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Jenis ikan;

  10. konsep pedoman teknis penerapan Ecosystem Approach To Fisheries Management (EAFM);

  11. konsep pedoman teknis kriteria alokasi kuota dan corrective action policy;

  12. konsep pedoman teknis pelaksanaan subsidi perikanan positif untuk mendukung usaha perikanan tangkap berkelanjutan;

  13. konsep pedoman teknis pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;

  14. konsep hasil kajian kesesuaian antara Resolusi Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) dengan Legislasi Nasional;

  15. laporan kajian di bidang pengendalian penangkapan ikan;

  16. laporan kajian penataan sentra nelayan;

  17. laporan kajian rencana induk pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;

  18. laporan kajian potensi jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak/Pendapatan Asli Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang perikanan tangkap;

  19. laporan kajian kondisi ekosistem Perairan Pedalaman;

  20. laporan kajian kondisi habitat penting Sumber Daya Ikan (SDI) di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan;

  21. laporan kajian skala prioritas lokasi pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) di Perairan Pedalaman;

  22. laporan kajian skala prioritas lokasi pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan;

  23. rekomendasi persetujuan prinsip penggunaan lahan dan/atau bangunan di pelabuhan perikanan;

  24. rekomendasi skala prioritas pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan;

  25. laporan analisis produktifitas nelayan;

  26. laporan analisis tingkat pendapatan nelayan;

  27. laporan penilaian Penilaian indikator Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM);

  28. laporan hasil inisiasi penyusunan kajian stok sumber daya ikan;

  29. laporan evaluasi alokasi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA (WPP-NRI);

  30. laporan evaluasi peluang alokasi usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA (WPP-NRI);

  31. laporan evaluasi rekomendasi peluang alokasi usaha penangkapan ikan di Pusat dan Daerah;

  32. laporan evaluasi produktifitas kapal perikanan;

  33. laporan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap;

  34. laporan evaluasi pembentukan kelembagaan pelabuhan perikanan;

  35. laporan evaluasi penetapan klasifikasi pelabuhan perikanan; dan

  36. laporan evaluasi penerapan rencana induk pelabuhan perikanan nasional.

← Pasal 7 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 9 →