Pasal 19

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

(3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.