Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2022 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Pasal 10

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional PHPI sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: a. PHPI Ahli Pertama, meliputi:

  1. laporan hasil identifikasi materi penyusunan rencana kerja tahunan penyelenggaraan Karantina Ikan;
  2. laporan hasil identifikasi materi penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja penyelenggaraan Karantina Ikan;
  3. laporan pemeriksaan dasar pada parameter pendukung media pembawa Karantina Ikan;
  4. laporan identifikasi materi penyusunan analisis risiko penyakit ikan, biosafety, biosekuriti, dan/atau media pembawa;
  5. dokumen identifikasi kontingensi tindakan karantina pada kondisi gawat darurat, bencana, atau kritikal;
  6. laporan pemantauan atau penilaian kondisi kesehatan ikan pada wilayah karantina yang ditetapkan;
  7. laporan pengujian dasar media pembawa;
  8. dokumen penilaian kecukupan sampel hasil nekropsi dan/atau bahan acuan dari media pembawa;
  9. dokumen penilaian tindakan perlakuan dan pelengkap perlakuan dalam perawatan ikan selama masa Karantina Ikan;
  10. dokumen penatalaksanaan manajemen laboratorium Karantina Ikan;
  11. dokumen analisis kondisi parameter biosekuriti lingkungan;
  12. dokumen deteksi dini kejadian Karantina Ikan;
  13. laporan verifikasi dugaan pelanggaran perimeter atau ketentuan Karantina Ikan;
  14. dokumen rencana penyelesaian penanganan perkara, operasi kepolisian khusus, dan/atau operasi intelijen Karantina Ikan;
  15. laporan identifikasi materi kerjasama penyelenggaraan Karantina Ikan dalam forum nasional, bilateral, regional, multilateral atau internasional;
  16. data dan informasi untuk penyiapan materi teknis atau substansi teknis di bidang Karantina Ikan;
  17. laporan pengumpulan materi pendampingan di bidang Karantina Ikan;
  18. laporan identifikasi data penyelenggaraan Karantina Ikan; b. PHPI Ahli Muda, meliputi:
  19. dokumen analisis hasil identifikasi materi penyusunan rencana kerja tahunan

penyelenggaraan Karantina Ikan; 2. dokumen analisis hasil identifikasi materi penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja penyelenggaraan Karantina Ikan; 3. dokumen penentuan dan pengambilan sampel media pembawa, ikan kohabitasi, air, spesimen, dan/atau agensia hayati; 4. laporan verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen Karantina Ikan; 5. dokumen penilaian risiko penyakit ikan, biosafety, biosekuriti, dan/atau media pembawa; 6. dokumen analisis hasil kontingensi tindakan Karantina Ikan pada kondisi gawat darurat, bencana, atau kritikal; 7. dokumen analisis hasil pemantauan atau penilaian kondisi kesehatan ikan pada wilayah karantina yang ditetapkan; 8. basis data penyelenggaraan Karantina Ikan; 9. dokumen data anamnesa pada sampel media pembawa, ikan kohabitasi, air, spesimen, dan/atau agensia hayati; 10. laporan nekropsi pada sampel ikan; 11. dokumen supervisi pengujian dasar media pembawa dan/atau pengujian tingkat lanjut spesimen; 12. dokumen pengujian tingkat lanjut spesimen; 13. dokumen analisis hasil penilaian tindakan perlakuan dan pelengkap perlakuan dalam perawatan ikan selama masa karantina; 14. dokumen rekomendasi hasil tindakan Karantina Ikan; 15. rekomendasi status kesehatan ikan tanpa persyaratan spesifik; 16. dokumen rekomendasi keberterimaan tindakan pemusnahan; 17. dokumen penyelesaian permasalahan pelayanan Karantina Ikan; 18. dokumen penilaian kelayakan instalasi Karantina Ikan, laboratorium rujukan, dan/atau sarana prasarana pengendalian; 19. dokumen analisis hasil penatalaksanaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan; 20. dokumen evaluasi hasil analisis kondisi parameter biosekuriti lingkungan; 21. dokumen analisis deteksi dini kejadian Karantina Ikan; 22. laporan pemantauan pelaksanaan sanksi administratif pelanggaran di bidang Karantina Ikan; 23. laporan pemeriksaan atas kebenaran laporan terhadap saksi, ahli, tersangka, dan/atau tempat kejadian perkara tindak pidana di bidang Karantina Ikan; 24. laporan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan/atau penanganan barang bukti tindak pidana di bidang Karantina Ikan;

  1. dokumen keterangan sebagai saksi dalam proses penanganan perkara atau persidangan tindak pidana di bidang Karantina Ikan;

  2. dokumen analisis hasil identifikasi materi kerjasama penyelenggaraan Karantina Ikan dalam forum nasional, bilateral, regional, multilateral, atau internasional;

  3. materi teknis di bidang Karantina Ikan;

  4. materi pendampingan di bidang Karantina Ikan; dan

  5. dokumen analisis data penyelenggaraan Karantina Ikan; c. PHPI Ahli Madya, meliputi:

  6. dokumen evaluasi hasil analisis materi penyusunan rencana kerja tahunan penyelenggaraan Karantina Ikan;

  7. dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja penyelenggaraan Karantina Ikan;

  8. dokumen telaahan dan evaluasi hasil penilaian risiko penyakit ikan, biosafety, biosekuriti, dan/atau media pembawa;

  9. dokumen rekomendasi kontingensi tindakan karantina pada kondisi gawat darurat, bencana, atau kritikal;

  10. dokumen rekomendasi penetapan status karantina media pembawa;

  11. dokumen evaluasi hasil analisis pemantauan atau penilaian kondisi kesehatan ikan pada wilayah karantina yang ditetapkan;

  12. peta sebar hama penyakit ikan karantina, media pembawa dan jenis ikan asing invasif;

  13. dokumen diagnosis definitif pada kejadian penyakit ikan;

  14. dokumen rujukan hasil pengujian spesimen/bahan acuan;

  15. dokumen penilaian keberterimaan hasil pengujian spesimen, bahan acuan, metode, dan/atau uji profisiensi;

  16. dokumen penelusuran kendala hasil pengujian spesimen, bahan acuan, metode, dan/atau uji profisiensi;

  17. dokumen evaluasi hasil analisis penilaian tindakan perlakuan dan pelengkap perlakuan dalam perawatan ikan selama masa Karantina Ikan;

  18. dokumen rekomendasi status kesehatan ikan dengan persyaratan spesifik;

  19. dokumen rekomendasi tindakan karantina pelepasan;

  20. dokumen verifikasi penerapan biosekuriti pada instalasi Karantina Ikan;

  21. dokumen analisis data pengawasan risiko biosafety, biosekuriti, dan ketertelusuran dalam upaya preventif dan pengendalian dalam tindakan Karantina Ikan;

  22. dokumen evaluasi hasil penilaian instalasi Karantina Ikan, laboratorium rujukan, dan/atau sarana prasarana pengendalian;

  23. dokumen penilaian sistim jaminan mutu Karantina Ikan;

  24. dokumen analisis perkiraan tren penyakit tertentu dalam suatu wilayah Karantina Ikan;

  25. dokumen kajian tindaklanjut hasil penetapan atau pencabutan kawasan Karantina Ikan;

  26. dokumen penilaian tingkat kemungkinan kejadian penyakit ikan;

  27. dokumen preseptorship atau mentorship Karantina Ikan;

  28. dokumen telaahan atas banding pengenaan sanksi administratif pelanggaran bidang Karantina Ikan;

  29. dokumen konsultasi proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana di bidang Karantina Ikan;

  30. dokumen keterangan sebagai ahli dalam proses penanganan perkara atau persidangan tindak pidana di bidang Karantina Ikan;

  31. dokumen supervisi penyelesaian penanganan perkara dan barang bukti dan/atau pemantauan putusan pidana di bidang Karantina Ikan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);

  32. dokumen kesepakatan kerjasama Penyelenggaraan Karantina Ikan dalam forum nasional, bilateral, regional, multilateral, atau internasional;

  33. dokumen rumusan dan telaahan materi teknis di bidang Karantina Ikan;

  34. dokumen evaluasi pendampingan di bidang Karantina Ikan; dan

  35. dokumen evaluasi dan telaah hasil analisis penyelenggaraan Karantina Ikan; dan d. PHPI Ahli Utama, meliputi:

  36. dokumen rencana kerja tahunan penyelenggaraan Karantina Ikan;

  37. dokumen detail rencana pelaksanaan kerja penyelenggaraan Karantina Ikan;

  38. dokumen rekomendasi arah tindakan pemaduserasian risiko penyakit ikan, biosafety, biosekuriti, dan/atau media pembawa;

  39. dokumen kajian kontingensi tindakan Karantina Ikan pada kondisi gawat darurat, bencana, atau kritikal;

  40. dokumen kajian hasil evaluasi pemantauan atau penilaian kondisi kesehatan ikan pada wilayah karantina yang ditetapkan;

  41. dokumen rekomendasi hasil penelusuran kendala hasil pengujian spesimen dan/atau bahan acuan;

  42. dokumen pendampingan perlakuan dan pelengkap perlakuan dalam perawatan ikan selama masa Karantina Ikan;

  43. laporan pendampingan penetapan dan/atau peningkatan instalasi Karantina Ikan atau laboratorium rujukan;

  44. dokumen pendampingan penilaian sistem jaminan mutu Karantina Ikan;

  45. dokumen kajian tren penyakit ikan tertentu secara global;

  46. dokumen rekomendasi penetapan atau pencabutan kawasan Karantina Ikan;

  47. dokumen ketertelusuran dalam rangka jaminan kesehatan ikan;

  48. dokumen evaluasi efektifitas pengenaan sanksi administratif pelanggaran di bidang Karantina Ikan;

  49. dokumen kajian kerjasama penyelenggaraan Karantina Ikan dalam forum nasional, bilateral, regional, multilateral, atau internasional;

  50. dokumen kajian strategis dan rekomendasi, serta evaluasi dan penyajian materi teknis di bidang Karantina Ikan;

  51. dokumen rekomendasi atau tindak lanjut pendampingan di bidang Karantina Ikan; dan

  52. dokumen rekomendasi atau tindak lanjut penyelenggaraan Karantina Ikan.

← Pasal 9 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 11 →