Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2020 tentang JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pasal 9

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut: a. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama:

  1. dokumen kebutuhan aparatur sipil negara;

  2. dokumen rancangan pengadaan aparatur sipil negara;

  3. dokumen kerangka kerja pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;

  4. dokumen kerangka kerja pengembangan karier aparatur sipil negara;

  5. dokumen pola karier aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;

  6. dokumen kerangka kerja promosi aparatur sipil negara ;

  7. dokumen analisis proses promosi aparatur sipil negara;

  8. dokumen kerangka kerja mutasi aparatur sipil negara;

  9. dokumen kerangka kerja penugasan aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan perundang- undangan;

  10. dokumen rancangan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi aparatur sipil negara

  11. dokumen kerangka kerja sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara terintegrasi

  12. dokumen perencanaan kinerja aparatur sipil negara;

  13. dokumen monitoring/pemantauan kinerja Aparatur Sipil Negara;

  14. laporan layanan konseling kinerja pegawai;

  15. dokumen instrumen penetapan penciptaan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja;

  16. dokumen tindak lanjut penilaian kinerja;

  17. dokumen analisis pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja dan/atau penghargaan lain berdasarkan laporan dokumen penilaian kinerja;

  18. dokumen manajemen kinerja organisasi berdasarkan ballance scorecard;

  19. dokumen kerangka kerja disiplin aparatur sipil negara;

  20. dokumen kerangka kerja sistem penghargaan aparatur sipil negara;

  21. dokumen kerangka kerja sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara;

  22. dokumen kerangka kerja pemberhentian aparatur sipil negara;

  23. dokumen kerangka kerja jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara;

  24. dokumen kerangka kerja perlindungan aparatur sipil negara;

  25. dokumen kerangka kerja cuti aparatur sipil negara;

  26. dokumen kerangka kerja sistem informasi aparatur sipil negara;

  27. dokumen kerangka kerja sistem manajemen sumber daya manusia/human capital aparatur strategik berbasis kompetensi/talenta;

  28. dokumen analisis struktur dan tata kerja organisasi publik/instansi pemerintah;

  29. dokumen kerangka kerja proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang sumber daya manusia aparatur; dan

  30. laporan pelaksanaan asistensi dan konsultasi pengelolaan system kepegawaian aparatur sipil negara /sumber daya manusia aparatur. b. Analis SDM Aparatur Ahli Muda, meliputi:

  31. dokumen analisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;

  32. dokumen analisis jabatan/ analisis beban kerja/rencana redistribusi pegawai/proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara;

  33. dokumen analisis proses pengadaan aparatur sipil negara;

  34. dokumen instrumen/ perangkat seleksi pengadaan aparatur sipil negara;

  35. dokumen analisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;

  36. dokumen rancangan dan pengembangan instrumen, materi dan validasi uji kompetensi pengisian jabatan aparatur sipil negara;

  37. dokumen analisis proses pengembangan karier aparatur sipil negara;

  38. dokumen analisis proses penyusunan pola karier aparatur sipil negara;

  39. dokumen evaluasi pelaksanaan promosi aparatur sipil negara;

  40. dokumen analisis proses mutasi aparatur sipil negara;

  41. dokumen analisis proses penugasan aparatur sipil negara;

  42. dokumen pengelolaan sistem informasi manajemen karier aparatur sipil negara;

  43. dokumen perangkat/instrumen pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;

  44. dokumen penyusunan dan validasi instrumen uji/sertifikasi kompetensi aparatur sipil negara;

  45. dokumen analisis kebutuhan pelatihan aparatur sipil negara;

  46. laporan evaluasi pelaksanaan pelatihan aparatur sipil negara;

  47. dokumen rencana pengembangan individu pegawai (indiviual development plan);

  48. dokumen peta strategi (strategy map);

  49. dokumen pengelolaan kinerja aparatur sipil negara;

  50. dokumen instrumen pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai;

  51. dokumen penilaian SKP

  52. dokumen analisis pelaksanaan pendistribusian predikat penilaian kinerja pada unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;

  53. dokumen analisis tindak lanjut pengelolaan hasil laporan penilaian kinerja;

  54. dokumen rancangan instrumen dan materi uji untuk perbaikan/evaluasi kinerja;

  55. dokumen catatan/record kinerja pegawai;

  56. dokumen analisis proses manajemen kinerja aparatur sipil negara;

  57. dokumen indikator kinerja utama (key performance indicator) dan kompetensi dalam penilaian kinerja aparatur sipil negara;

  58. dokumen analisis disiplin aparatur sipil negara;

  59. dokumen rekomendasi penghargaan aparatur sipil negara;

  60. dokumen analisisi sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara;

  61. dokumen analisis pemberhentian aparatur sipil negara;

  62. dokumen analisis proses jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara;

  63. dokumen analisis proses perlindungan aparatur sipil negara

  64. dokumen analisis proses cuti aparatur sipil negara;

  65. dokumen pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara;

  66. dokumen pelaksanaan manajemen SDM aparatur strategik berberbasis kompetensi atau talenta/reformasi birokrasi/zona integritas;

  67. dokumen diagnosis struktur/kelembagaan/ tatalaksana/proses bisnis;

  68. dokumen analisis dan rekomendasi peran, fungsi, kewenangan dan mekanisme kerja kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi;

  69. dokumen analisisi proses penyusunan kebijakan/regulasi Bidang SDM Aparatur;

  70. Dokumen panduan/naskah akademik kebijakan/regulasi bidang SDM aparatur; dan

  71. laporan pelaksanaan asistensi dan konsultasi pengelolaan system kepegawaian aparatur sipil negara/sumber daya manusia aparatur. c. Analis SDM Aparatur Ahli Madya, meliputi:

  72. dokumen evaluasi pelaksanaan penyusunan dan/atau penetapan kebutuhan aparatur sipil negara;

  73. dokumen evaluasi penerapan analisis jabatan/analisis beban kerja/rencana redistribusi pegawai/proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun dan peta jabatan;

  74. dokumen evaluasi pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara;

  75. dokumen analisis pengembangan instrumen, materi uji dan validasi kompetensi untuk seleksi aparatur sipil negara;

  76. dokumen evaluasi pelaksanaan pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;

  77. dokumen evaluasi pelaksanaan pengembangan karier aparatur sipil negara;

  78. dokumen evaluasi pelaksanaan pola karier Aparatur Sipil Negara

  79. dokumen evaluasi pelaksanaan mutasi aparatur sipil negara;

  80. dokumen evaluasi pelaksanaan penugasan aparatur sipil negara;

  81. dokumen evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;

  82. laporan kegiatan proses uji kompetensi dan sertifikasi aparatur sipil negara;

  83. dokumen program pelatihan aparatur sipil negara;

  84. Dokumen rancangan model proses pelatihan dan pengembangan strategik (strategic training and development process) yang efektif untuk ASN;

  85. dokumen rumusan standar perilaku kerja aparatur sipil negara;

  86. dokumen hasil pengukuran kinerja pegawai

  87. dokumen program mentoring, coaching dan konseling peningkatan kinerja pegawai;

  88. dokumen analisis metode proporsional hasil kinerja;

  89. dokumen analisis pelaksanaan penilaian kinerja yang menjalankan tugas belajar/penugasan khusus;

  90. dokumen profil kinerja pegawai berdasarkan pemeringkatan kinerja dalam lingkup satu unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;

  91. dokumen pelaksanaan pemberian sanksi dan evaluasi kinerja;

  92. dokumen evaluasi pelaksanaan manajemen kinerja aparatur sipil negara;

  93. dokumen evaluasi penerapan disiplin aparatur sipil negara;

  94. dokumen analisis status dan kedudukan hukum kepegawaian aparatur sipil negara;

  95. dokumen evaluasi pelaksanaan penghargaan aparatur sipil negara;

  96. dokumen evaluasi pelaksanaan sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara;

  97. dokumen evaluasi pelaksanaan pemberhentian Aparatur Sipil Negara;

  98. dokumen evaluasi pelaksanaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua Aparatur Sipil Negara;

  99. dokumen evaluasi pelaksanaan perlindungan aparatur sipil negara;

  100. dokumen evaluasi pelaksanaan cuti aparatur sipil negara;

  101. dokumen evaluasi penerapan sistem informasi manajemen aparatur sipil negara;

  102. Dokumen evaluasi pelaksanaan manajemen SDM aparatur strategik berberbasis kompetensi atau talenta/reformasi birokrasi/zona integritas;

  103. Dokumen perangkat implementasi manajemen SDM berberbasis kompetensi atau talenta/reformasi birokrasi/zona integritas;

  104. Dokumen evaluasi penerapan struktur/kelembagaan/tatalaksana/proses bisnis unit kerja/instansi;

  105. dokumen model dan strategi peran, fungsi & kewenangan serta mekanisme kerja kelembagaan aparatur sipil negara dan/atau lembaga pengelola

kepegawaian dalam penguatan kepegawaian aparatur sipil negara; 35. Dokumen analisis dan rekomendasi peran, fungsi, kewenangan dan mekanisme kerja instansi pembina, instansi pengguna dan organisasi profesi; 36. dokumen evaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan/regulasi bidang sumber daya manusia aparatur; dan 37. laporan pelaksanaan asistensi dan konsultasi pengelolaan sistem kepegawaian aparatur sipil negara /sumber daya manusia aparatur; d. Analis SDM Aparatur Ahli Utama:

  1. dokumen sistem/model penyusunan dan/atau penetapan kebutuhan aparatur sipil negara instansional/nasional;

  2. dokumen pengembangkan sistem/model analisis jabatan/analisis beban kerja/rencana redistribusi pegawai/proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara;

  3. dokumen pengembangan sistem/model pengadaan aparatur sipil negara instansional/nasional;

  4. dokumen pengembangan system/model pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;

  5. dokumen pengembangan sistem/model pengembangan karier aparatur sipil negara instansional/nasional;

  6. dokumen pengembangkan sistem/model pola karier aparatur sipil negara instansional/nasional;

  7. dokumen pengembangkan sistem/model promosi aparatur sipil negara instansional/nasional;

  8. dokumen pengembangan sistem/model mutasi aparatur sipil negara instansional/nasional;

  9. dokumen pengembangkan sistem/model penugasan aparatur sipil negara;

  10. dokumen pengembangan model manajemen karier aparatur sipil negara berbasis sistem merit;

  11. dokumen sistem/model pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;

  12. dokumen pelaksanaan rencana kinerja aparatur sipil negara periodik (harian, mimgguan, bulanan, tahunan);

  13. laporan bimbingan kinerja pegawai;

  14. dokumen penilaian perilaku kerja;

  15. dokumen analisis penilaian kinerja oleh pejabat penilai kinerja;

  16. dokumen penentuan prioritas pengembangan kompetensi dan pengembangan karier berdasarkan pemeringkatan kinerja;

  17. dokumen kerangka kerja/blueprint sistem informasi kinerja;

  18. dokumen pengembangan sistem/model manajemen kinerja aparatur sipil negara;

  19. dokumen pengembangan sistem/model disiplin aparatur sipil negara;

  20. dokumen pengembangan sistem/model pemberian penghargaan aparatur sipil negara;

  21. dokumen pengembangan sistem/model penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara;

  22. dokumen pengembangan sistem/model pemberhentian aparatur sipil negara;

  23. dokumen pengembangan sistem/model jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara;

  24. dokumen pengembangan sistem/model perlindungan aparatur sipil negara;

  25. dokumen pengembangan sistem/model cuti aparatur sipil negara;

  26. dokumen pengembangan model sistem informasi aparatur sipil negara; instansional/nasional

  27. dokumen identifikasi dan pemetaan kelompok rencana suksesi aparatur sipil negara;

  28. dokumen diagnosis implementasi peran peran, fungsi & kewenangan lembaga pengelola

kepegawaian pusat/daerah dalam penguatan kepegawaian aparatur sipil negara; 29. dokumen rencana strategik/rencana kerja/proses bisnis/sop unit kerja/organisasi/instansi 30. dokumen sistem/model kebijakan/regulasi bidang sumber daya manusia aparatur; dan 31. laporan pelaksanaan asistensi dan konsultasi pengelolaan sistem kepegawaian aparatur sipil negara/sumber daya manusia aparatur.

← Pasal 8 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 10 →