Pasal 9

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Pemeriksa Merek Pertama, meliputi:

1. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk permohonan pendaftaran merek;

2. menyusun Program Kerja Pemeriksa Merek;

3. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen merek kata;

4. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen merek lukisan;

5. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen merek tiga dimensi;

6. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen merek suara, meliputi notasi balok dan angka;

7. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen merek hologram;

8. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen merek kombinasi dari unsur-unsur merek kata, merek lukisan, merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram;

9. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek terdaftar terhadap elemen merek kata;

10. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek terdaftar terhadap elemen merek lukisan; www.djpp.kemenkumham.go.id

11. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek terdaftar terhadap elemen merek tiga dimensi;

12. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek terdaftar terhadap elemen merek suara, meliputi notasi balok dan angka;

13. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek terdaftar terhadap elemen merek hologram;

14. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen merek terdaftar terhadap elemen merek kombinasi dari unsur-unsur merek kata, merek lukisan, merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram;

15. melakukan penelusuran dan mengumpulkan data merek terkenal;

16. melakukan penelusuran dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan indikasi geografis;

17. melakukan penelusuran data sengketa merek;

18. melakukan penelusuran terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pemohon merek;

19. menganalisis hasil penelusuran dokumen merek;

20. membuat keputusan pendaftaran permohonan merek;

21. membuat keputusan penolakan permohonan merek;

22. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan merek; dan

23. melaksanakan tugas internalisasi di bidang merek berdasarkan surat tugas. b. Pemeriksa Merek Muda, meliputi:

24. Menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk permohonan keberatan dan sanggahan, serta tanggapan;

25. Menyusun Program Kerja Pemeriksa;

26. Menilai salinan peraturan penggunaan merek kolektif;

27. Menganalisis dokumen tanggapan terhadap penolakan permohonan merek;

28. menganalisis dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap permohonan merek;

29. menganalisis dokumen keberatan terhadap permohonan merek yang diumumkan;

30. menganalisis dokumen sanggahan atas keberatan terhadap permohonan merek yang diumumkan; www.djpp.kemenkumham.go.id

31. membuat keputusan mengabulkan permohonan keberatan;

32. membuat keputusan tidak mengabulkan permohonan keberatan;

33. membuat keputusan menerima permohonan tanggapan;

34. membuat keputusan tidak menerima permohonan tanggapan;

35. membuat keputusan pendaftaran terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek;

36. membuat keputusan penolakan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek;

37. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan tanggapan;

38. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan keberatan;

39. membuat keputusan penangguhan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek;

40. membuat keputusan terhadap permohonan merek yang ditangguhkan; dan

41. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas. c. Pemeriksa Merek Madya, meliputi:

42. mengusulkan Rencana Kerja Pemeriksaan;

43. menyusun Program Kerja Pemeriksa;

44. membuat keputusan terhadap permohonan tanggapan yang ditangguhkan;

45. membuat keputusan terhadap permohonan keberatan yang ditangguhkan;

46. membuat keputusan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek yang ditangguhkan;

47. melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran permohonan merek;

48. melakukan validasi terhadap keputusan penolakan permohonan merek;

49. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan keberatan;

50. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan tanggapan; www.djpp.kemenkumham.go.id

51. melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek;

52. melakukan validasi terhadap keputusan penolakan dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek;

53. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan merek yang ditangguhkan;

54. menyusun laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan;

55. menjadi anggota sidang Majelis Komisi Banding Merek;

56. memberikan keterangan dalam sidang Majelis Komisi Banding Merek;

57. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan sidang peradilan;

58. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon pemeriksa merek;

59. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa merek; dan

60. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas. d. Pemeriksa Merek Utama, meliputi:

61. mereviu Rencana Kerja Pemeriksaan;

62. menyusun Program Kerja Pemeriksa;

63. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan tanggapan atau keberatan yang ditangguhkan;

64. melakukan validasi terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek yang ditangguhkan;

65. melakukan supervisi hasil pemeriksaan merek;

66. melakukan evaluasi laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan;

67. menganalisis permasalahan hukum terhadap kegiatan pemeriksaan merek;

68. menganalisis permasalahan hukum terkait putusan pengadilan di bidang merek;

www.djpp.kemenkumham.go.id

9. menganalisis permasalahan hukum terkait putusan Komisi Banding Merek;
10. melakukan pengkajian hasil analisis permasalahan hukum di bidang pemeriksaan merek sebagai penyaji;
11. menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan sistem pemeriksaan merek;
12. memimpin Sidang Majelis Komisi Banding Merek;
13. menjadi anggota Sidang Majelis Komisi Banding Merek;
14. memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Banding Merek;
15. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan Lembaga Internasional;
16. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan Lembaga Nasional;
17. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan sidang peradilan;
18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon pemeriksa merek;
19. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa merek;
20. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penasehat/tenaga ahli di lembaga-lembaga/instansi pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, pengkajian, dan dilingkungan Ditjen HKI di bidang Merek;
21. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penelaah dan pereferensi merek terdaftar; dan
22. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas. (2) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa Merek diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id