Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN...

Pasal 9

(1) Hasil Kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Manggala Informasika sesuai dengan jenjang jabatannya adalah sebagai berikut: a. Manggala Informatika Ahli Pertama, meliputi:

  1. daftar inventaris aset;

  2. data dan informasi terkait penanggung jawab aset;

  3. bahan panduan pengamanan fisik aset di lokasi kerja;

  4. bahan prosedur pengelolaan aset;

  5. dokumen identifikasi pemberian dan penarikan hak akses aset informasi;

  6. dokumen perubahan penanggung jawab aset;

  7. dokumen prosedur pengelolaan aset;

  8. laporan pelaksanaan pengamanan fisik aset di lokasi kerja;

  9. panduan pengamanan fisik aset di lokasi kerja;

  10. laporan pemantauan pemberian dan penarikan hak akses aset informasi;

  11. laporan keamanan akses fisik;

  12. bahan kebijakan dan prosedur pengendalian akses;

  13. laporan penerapan prosedur akses data;

  14. laporan pengendalian akses pengguna;

  15. laporan pengendalian akses sistem dan aplikasi;

  16. dokumen klasifikasi informasi;

  17. laporan kegiatan penanganan informasi;

  18. laporan koordinasi untuk penerapan SMKI dengan satuan kerja lain;

  19. data terkait pemenuhan persyaratan SMKI bagi pihak eksternal;

  20. bahan terkait prosedur pengamanan;

  21. dokumen prosedur acceptable use;

  22. data dan informasi terkait prosedur pengelolaan data strategis;

  23. data dan informasi terkait standar perjanjian kerahasiaan;

  24. dokumen standar perjanjian kerahasiaan;

  25. bahan tentang tata tertib SMKI di lokasi kerja dan ruangan peralatan komputer;

  26. dokumen tata tertib SMKI di lokasi kerja dan ruangan peralatan komputer;

  27. laporan penerapan kontrol keamanan fisik dan lingkungan;

  28. laporan pengamanan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem, dan peralatan pendukung;

  29. laporan pengelolaan media;

  30. bahan panduan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem, dan peralatan pendukung;

  31. panduan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem, dan peralatan pendukung;

  32. dokumen bahan rancangan struktur organisasi penerapan SMKI berikut tugas pokok dan fungsinya;

  33. dokumen substansi teknis penyelenggaraan forum diskusi tentang struktur organisasi penerapan SMKI berikut tugas pokok dan fungsinya;

  34. rencana evaluasi tingkat kepatuhan personel pihak ketiga terhadap kebijakan dan prosedur SMKI;

  35. laporan evaluasi tingkat kepatuhan personel pihak ketiga terhadap kebijakan dan prosedur SMKI;

  36. dokumen program peningkatan kesadaran dan kompetensi di bidang SMKI;

  37. data dan informasi program peningkatan kesadaran dan kompetensi di bidang SMKI;

  38. data atau bukti kompetensi di bidang SMKI;

  39. laporan penyiapan substansi teknis forum diskusi peningkatan kesadaran dan kompetensi di bidang SMKI;

  40. bahan prosedur audit atau kaji ulang tingkat efektivitas mitigasi risiko yang telah berjalan;

  41. daftar risiko dari aset;

  42. data dan informasi mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sistem pengamanan;

  43. data peraturan terkait SMKI di organisasinya;

  44. data peraturan terkait SMKI di sektornya;

  45. daftar kebijakan yang berlaku terkait SMKI;

  46. daftar kategorisasi isu penerapan kebijakan di bidang SMKI;

  47. daftar laporan terkait penerapan kebijakan di bidang SMKI;

  48. laporan identifikasi isu aktual di bidang SMKI;

  49. data untuk setiap isu-isu kebijakan;

  50. laporan diskusi publik atas regulasi di bidang SMKI;

  51. dokumen hasil analisis kebutuhan penerapan berdasarkan area penerapan;

  52. laporan pelaksanaan kebijakan dan standar SMKI;

  53. data dan informasi mengenai peta keamanan informasi nasional;

  54. data dan informasi mengenai master plan atau blueprint di bidang SMKI;

  55. hasil analisis master plan di bidang SMKI;

  56. data dan informasi mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) tata kelola;

  57. dokumen substansi teknis penyelenggaraan forum diskusi terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang tata kelola keamanan informasi;

  58. data dan informasi mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) tenaga ahli di bidang SMKI;

  59. daftar induk prosedur operasional standar SMKI;

  60. pedoman perlindungan informasi elektronik;

  61. pedoman pengendalian terhadap kode berbahaya;

  62. bahan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang SMKI;

  63. laporan kesiapan pengamanan terkait serah terima sistem elektronik ke dalam lingkup operasional;

  64. laporan pelaksanaan sinkronisasi waktu sistem elektronik;

  65. laporan penerapan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) aset informasi yang digunakan;

  66. laporan penerapan aturan tentang kontrol kriptografi;

  67. laporan penerapan kebijakan dan pedoman penggunaan kriptografi;

  68. dokumen standar dan prosedur mekanisme enkripsi data;

  69. laporan penerapan mekanisme enkripsi data;

  70. laporan penerapan manajemen kunci kriptografi;

  71. dokumen prosedur operasional standar perlindungan data pribadi;

  72. laporan penerapan perlindungan data pribadi;

  73. dokumen prosedur operasional standar pengendalian rekaman (evidence) terhadap penyelenggaraan sistem elektronik;

  74. laporan penerapan prosedur operasional standar pengendalian rekaman (evidence) terhadap penyelenggaraan sistem elektronik;

  75. dokumen prosedur operasional standar pencadangan data dan sistem;

  76. laporan pencadangan data dan sistem;

  77. laporan penerapan standar konfigurasi keamanan pada sistem elektronik dan peralatan komunikasi;

  78. laporan ketersediaan fasilitas pendukung untuk pengamanan informasi;

  79. laporan pemeliharaan peralatan;

  80. laporan pengamanan peralatan yang berada di luar area kerja;

  81. laporan pengamanan peralatan;

  82. laporan pengamanan sistem pengkabelan;

  83. laporan prosedur pemusnahan peralatan;

  84. laporan penerapan prosedur pemindahan aset;

  85. dokumen prosedur operasional standar clear desk dan clean screen;

  86. dokumen prosedur operasional standar pemantauan penggunaan sistem elektronik;

  87. laporan pelaksanaan prosedur mobile computing;

  88. dokumen kontrak yang memenuhi persyaratan keamanan informasi pada penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan rantai pasokan (supply chain);

  89. dokumen kontrak pihak ketiga yang memuat persyaratan SMKI;

  90. laporan pengamanan atas layanan jaringan;

  91. dokumen prosedur pengelolaan media;

  92. bahan prosedur keamanan jaringan;

  93. data dan informasi mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) perangkat lunak;

  94. data dan informasi mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) perangkat keras;

  95. bahan kegiatan bimbingan teknis di bidang SMKI;

  96. laporan kegiatan bimbingan teknis di bidang SMKI;

  97. bahan kegiatan diskusi publik atas regulasi di bidang SMKI;

  98. bahan kegiatan forum keamanan informasi nasional;

  99. laporan pelaksanaan forum keamanan informasi nasional;

  100. bahan kegiatan seminar di bidang SMKI;

  101. laporan kegiatan seminar di bidang SMKI;

  102. daftar peserta tenaga ahli dan auditor yang lulus sertifikasi (white list);

  103. laporan identifikasi protokol keamanan pertukaran informasi;

  104. dokumen standar protokol keamanan pertukaran informasi;

  105. dokumen prosedur layanan sistem elektronik dalam kondisi darurat;

  106. dokumen prosedur penanganan gangguan, kegagalan, dan kerugian atas penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik;

  107. laporan pengelolaan terhadap gangguan, kegagalan, dan kerugian atas penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik; dan

  108. dokumen prosedur untuk pemulihan layanan sistem elektronik; b. Manggala Informatika Ahli Muda, meliputi:

  109. dokumen tinjauan pedoman pengamanan fisik aset;

  110. laporan hasil analisis tentang panduan pengamanan fisik aset di lokasi kerja;

  111. laporan hasil analisis tentang prosedur pengelolaan aset;

  112. dokumen perubahan prosedur pengendalian akses;

  113. dokumen prosedur otentikasi dan otorisasi akses bagi pengguna;

  114. dokumen prosedur pengendalian akses;

  115. laporan diseminasi prosedur pengendalian akses;

  116. laporan evaluasi penerapan prosedur akses data;

  117. laporan penerapan persyaratan bisnis untuk pengendalian akses;

  118. dokumen prosedur operasional standar klasifikasi dan penanganan informasi;

  119. laporan analisis kinerja penerapan SMKI sesuai dengan parameter yang telah ditentukan;

  120. bahan kaji ulang kerangka kerja keamanan informasi;

  121. dokumen persyaratan atau standar eksternal;

  122. dokumen kebijakan dan prosedur operasional standar SMKI;

  123. laporan pelaksanaan kebijakan dan prosedur operasional standar SMKI;

  124. laporan penilaian ancaman dan kerentanan;

  125. laporan hasil analisis kesenjangan kondisi saat ini terhadap standar dan prosedur SMKI;

  126. laporan identifikasi kebijakan keamanan data terkait penerapan SMKI sesuai dengan tingkat risiko sistem elektronik;

  127. kebijakan keamanan data terkait penerapan SMKI sesuai dengan tingkat risiko sistem elektronik;

  128. laporan pelaksanaan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi;

  129. dokumen hasil analisis pemenuhan persyaratan SMKI bagi pihak eksternal;

  130. laporan evaluasi penerapan prosedur acceptable use;

  131. dokumen prosedur pengelolaan data strategis;

  132. laporan analisis prosedur pengelolaan data strategis;

  133. dokumen substansi teknis penyelenggaraan forum diskusi terkait prosedur pengelolaan data strategis;

  134. laporan evaluasi prosedur operasional standar klasifikasi dan penanganan informasi;

  135. dokumen hasil analisis tata tertib SMKI di lokasi kerja dan ruangan peralatan komputer;

  136. laporan identifikasi persyaratan dan spesifikasi keamanan fisik;

  137. dokumen persyaratan dan spesifikasi keamanan fisik;

  138. laporan hasil analisis panduan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem, dan peralatan pendukung;

  139. dokumen prosedur keamanan fisik;

  140. laporan analisis perimeter keamanan fisik;

  141. laporan hasil analisis struktur organisasi penerapan SMKI berikut tugas pokok dan fungsinya;

  142. dokumen peran dan tanggung jawab pegawai dan pihak ketiga;

  143. laporan sosialisasi dokumen peran dan tanggung jawab pegawai dan pihak ketiga;

  144. laporan identifikasi pelanggaran terhadap prosedur SMKI oleh pegawai atau personel pihak ketiga;

  145. laporan tindak lanjut terhadap pelanggaran terhadap prosedur SMKI oleh pegawai atau personel pihak ketiga;

  146. rekomendasi persyaratan pada seleksi pegawai dan pihak ketiga dalam penerapan SMKI;

  147. laporan analisis kebutuhan program peningkatan kesadaran dan kompetensi di bidang SMKI;

  148. laporan analisis peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang SMKI;

  149. dokumen analisis aspek teknis dan fisik yang terkait dengan sumber daya manusia dan kontrol keamanan informasi;

  150. materi peningkatan kesadaran dan kompetensi bidang SMKI;

  151. laporan evaluasi efektivitas diseminasi informasi peningkatan kesadaran dan kompetensi bidang SMKI;

  152. laporan pelaksanaan diseminasi informasi peningkatan kesadaran dan kompetensi bidang SMKI;

  153. laporan identifikasi risiko terkait hubungan kerja dengan pihak ketiga;

  154. laporan penerapan tindakan perbaikan mitigasi risiko yang belum efektif;

  155. laporan penilaian risiko;

  156. laporan validasi kajian risiko (risk register);

  157. laporan verifikasi kajian risiko (risk register);

  158. risk register terkait hubungan kerja dengan pihak ketiga;

  159. dokumen identifikasi rencana mitigasi risiko;

  160. laporan penerapan mitigasi risiko;

  161. dokumen langkah perbaikan mitigasi risiko yang belum efektif;

  162. laporan kajian risiko (risk register);

  163. dokumen hasil kaji ulang tingkat efektivitas mitigasi risiko keamanan informasi;

  164. dokumen hasil analisis perubahan kerangka kerja dan strategi manajemen risiko keamanan informasi;

  165. daftar klasifikasi peraturan perundang- undangan di bidang SMKI;

  166. laporan hasil analisis peraturan perundang-undangan di bidang SMKI;

  167. laporan hasil analisis isu aktual di bidang SMKI;

  168. dokumen substansi teknis penyelenggaraan forum diskusi terkait dengan isu-isu kebijakan di bidang SMKI;

  169. dokumen hasil analisis isu-isu kebijakan di bidang SMKI;

  170. dokumen substansi teknis di bidang SMKI;

  171. dokumen substansi teknis penyelenggaraan forum diskusi terkait dengan penyusunan kebijakan di bidang SMKI;

  172. naskah rekomendasi kebijakan di bidang SMKI;

  173. dokumen rekomendasi kebijakan keamanan informasi yang tersedia untuk umum atau publik;

  174. dokumen peta keamanan informasi nasional;

  175. dokumen analisis peta keamanan informasi nasional;

  176. dokumen substansi teknis penyelenggaraan forum diskusi terkait dengan peta keamanan informasi nasional;

  177. dokumen master plan keamanan informasi nasional;

  178. dokumen substansi teknis penyelenggaraan forum diskusi terkait dengan master plan di bidang SMKI;

  179. dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) SMKI;

  180. laporan hasil analisis norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) SMKI;

  181. laporan hasil analisis norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) tata kelola keamanan informasi;

  182. dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) tata kelola keamanan informasi;

  183. dokumen substansi teknis penyelenggaraan forum diskusi terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) SMKI;

  184. laporan hasil analisis norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) tenaga ahli di bidang SMKI;

  185. dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) tenaga ahli di bidang SMKI;

  186. dokumen substansi teknis penyelenggaraan forum diskusi terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) tenaga ahli di bidang SMKI;

  187. dokumen prosedur operasional standar pertukaran informasi;

  188. hasil monitoring dan evaluasi di bidang SMKI;

  189. laporan analisis tingkat kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal;

  190. dokumen kebijakan sinkronisasi waktu sistem elektronik;

  191. dokumen panduan penerapan hak kekayaan intelektual (HAKI);

  192. dokumen panduan dan prosedur operasional standar penerapan manajemen kunci kriptografi;

  193. dokumen aturan tentang kontrol kriptografi;

  194. dokumen kebijakan dan pedoman penggunaan kriptografi;

  195. dokumen standar rekaman data log sistem;

  196. dokumen panduan audit log sistem;

  197. dokumentasi sistem infrastruktur dan aplikasi;

  198. dokumen prosedur perlindungan terhadap barang yang ditinggal oleh penggunanya (unattended user equipment);

  199. dokumen kebijakan mobile computing;

  200. dokumen prosedur teleworking;

  201. dokumen uraian pemisahan tugas operasional;

  202. laporan pemeliharaan pengendalian akses terhadap sistem operasi, aplikasi, dan jaringan;

  203. laporan penerapan pengendalian akses terhadap sistem operasi, aplikasi, dan jaringan;

  204. laporan terkait indikasi adanya anomali;

  205. dokumen kebijakan keamanan informasi terkait hubungan dengan pihak ketiga;

  206. dokumen hasil pemantauan dan reviu layanan pihak ketiga;

  207. dokumen perubahan terhadap layanan pihak ketiga;

  208. laporan pemantauan kinerja SMKI dalam pelaksanaan layanan pihak ketiga;

  209. panduan pengelolaan perubahan terhadap layanan pihak ketiga;

  210. dokumen prosedur operasional standar keamanan sistem elektronik untuk pelayanan publik;

  211. laporan hasil identifikasi keamanan layanan sistem elektronik;

  212. dokumen rencana analisis kerentanan dan pengujian penetrasi keamanan sistem informasi;

  213. laporan koordinasi proses analisis kerentanan dan pengujian penetrasi keamanan sistem informasi;

  214. laporan analisis kerentanan penetrasi keamanan sistem elektronik;

  215. laporan hasil uji penetrasi keamanan sistem elektronik;

  216. rekomendasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengujian penetrasi keamanan sistem elektronik;

  217. laporan kajian keamanan informasi terhadap proses manajemen perubahan;

  218. laporan pemisahan fasilitas pengembangan, pengujian, dan operasional;

  219. laporan hasil analisis prosedur keamanan jaringan;

  220. laporan pelaksanaan prosedur keamanan jaringan;

  221. laporan data jaringan;

  222. laporan deteksi, penilaian, dan monitor kerentanan dan ancaman keamanan jaringan;

  223. laporan audit keamanan jaringan;

  224. laporan perbaikan kerentanan dan ancaman keamanan jaringan;

  225. laporan diseminasi informasi terkait kerentanan, perbaikan, atau mitigasi risiko yang telah diterapkan;

  226. dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengamanan perangkat lunak;

  227. laporan hasil analisis norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengamanan perangkat lunak;

  228. dokumen substansi teknis penyelenggaraan forum diskusi terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengamanan perangkat lunak;

  229. laporan hasil analisis norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengamanan perangkat keras;

  230. dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengamanan perangkat keras;

  231. dokumen substansi teknis penyelenggaraan forum diskusi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengamanan perangkat keras;

  232. notulensi bimbingan teknis di bidang SMKI;

  233. panduan pengelolaan kapasitas sumber daya;

  234. materi uji kompetensi;

  235. dokumen substansi teknis penyelenggaraan forum keamanan informasi nasional;

  236. dokumen arsitektur keamanan informasi;

  237. dokumen hasil identifikasi arsitektur keamanan informasi;

  238. draf pengembangan mekanisme dan standar keamanan informasi untuk mengamankan proses bisnis atau platform teknologi;

  239. laporan kajian penerapan protokol pertukaran informasi;

  240. dokumen secure system engineering principle;

  241. dokumen standar keamanan informasi terhadap pengembangan sistem elektronik;

  242. dokumen prosedur operasional standar perlindungan data uji sistem;

  243. laporan penerapan persyaratan keamanan informasi dalam pengembangan aplikasi oleh pihak ketiga;

  244. laporan penerapan persyaratan SMKI terhadap layanan aplikasi pada jaringan publik;

  245. laporan penerapan persyaratan SMKI terhadap layanan transaksi pada aplikasi;

  246. dokumen prosedur kontrol perubahan sistem elektronik;

  247. laporan pengujian keamanan sistem elektronik;

  248. laporan pengujian tingkat penerimaan sistem elektronik;

  249. dokumen hasil analisis persyaratan keamanan informasi dalam siklus hidup pengembangan sistem elektronik;

  250. dokumen kajian keamanan lingkungan pengembangan sistem elektronik;

  251. laporan pengendalian perubahan atas software packages;

  252. laporan pengendalian terhadap gangguan, kegagalan, dan kerugian atas penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik;

  253. laporan evaluasi upaya pengendalian terhadap gangguan, kegagalan, dan kerugian atas penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik;

  254. pusat pengendalian terhadap gangguan, kegagalan, dan kerugian atas penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik;

  255. laporan kegiatan pusat pengendalian terhadap gangguan, kegagalan, dan kerugian atas penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik;

  256. dokumen persyaratan hukum dan peraturan di bidang SMKI;

  257. laporan audit internal di bidang SMKI;

  258. dokumen kebijakan terkait koordinasi untuk menjaga kelangsungan dan pemulihan layanan dengan stakeholder terkait;

  259. dokumen kerangka kerja dan kebijakan manajemen keberlangsungan layanan sistem elektronik sesuai dengan persyaratan SMKI yang berlaku;

  260. dokumen perencanaan, pengembangan, dan penerapan strategi keberlangsungan layanan dan rencana penanggulangan krisis atau bencana;

  261. dokumen prosedur terkait koordinasi kegiatan menjaga kelangsungan dan pemulihan layanan dengan stakeholder terkait;

  262. laporan pelaksanaan proses yang menjamin kesiapan kemampuan sumber daya manusia dalam menjaga keberlangsungan layanan; dan

  263. laporan sosialisasi rencana keberlangsungan layanan sistem elektronik dan penanggulangan krisis atau bencana; c. Manggala Informatika Ahli Madya, meliputi:

  264. dokumen tinjauan kebijakan dan prosedur pengelolaan aset;

  265. laporan kajian kebutuhan keamanan dan standar teknis perlindungan informasi infrastruktur yang kritikal (critical information infrastructure) di sektor terkait;

  266. materi rencana kerja induk jangka menengah dan panjang terkait SMKI pada sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik di sektor terkait;

  267. dokumen hasil identifikasi permasalahan dan kebutuhan keamanan informasi penerapan SMKI pada sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik di sektor terkait;

  268. laporan hasil analisis dan dokumen program peningkatan kinerja SMKI;

  269. laporan identifikasi mekanisme pengukuran sasaran kinerja SMKI;

  270. laporan identifikasi sasaran kinerja SMKI;

  271. draf program peningkatan kinerja SMKI;

  272. laporan evaluasi program peningkatan kinerja SMKI;

  273. dokumen sasaran dan target kinerja utama terkait pengelolaan keamanan informasi nasional;

  274. dokumen perencanaan tingkat kematangan keamanan informasi di instansi;

  275. laporan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi di setiap area;

  276. laporan pengukuran efektivitas dan efisiensi keamanan informasi di setiap area;

  277. dokumen hasil kaji ulang kerangka kerja keamanan informasi;

  278. laporan penilaian akurasi dan efektivitas pengukuran kinerja sistem keamanan fisik beserta dokumen rekomendasi;

  279. laporan kajian kondisi berjalan dan kebutuhan pengamanan informasi;

  280. dokumen rencana kerja induk jangka menengah atau panjang;

  281. rancangan kerangka kerja di bidang SMKI;

  282. dokumen rencana pemantauan pelaksanaan keamanan informasi;

  283. dokumen rencana pengukuran efektivitas dan efisiensi keamanan informasi di instansi;

  284. laporan evaluasi pelaksanaan SMKI di semua area terkait;

  285. dokumen pemenuhan persyaratan SMKI bagi pihak eksternal;

  286. dokumen perencanaan kegiatan diseminasi regulasi di bidang SMKI;

  287. materi diseminasi regulasi di bidang SMKI;

  288. laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi regulasi di bidang SMKI;

  289. laporan evaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur keamanan fisik dan lingkungan;

  290. laporan evaluasi proses pengadaan memiliki implikasi terhadap keamanan fisik;

  291. laporan peninjauan konstruksi fisik sesuai dengan kontrol keamanan informasi;

  292. dokumen perubahan panduan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur, sistem, dan peralatan pendukung;

  293. rancangan struktur organisasi penerapan SMKI berikut tugas pokok dan fungsinya;

  294. laporan evaluasi terhadap pihak ketiga terkait tingkat kepatuhan SMKI sesuai dengan kesepakatan;

  295. dokumen rencana konsultasi kepada Jabatan Fungsional Manggala Informatika satu tingkat di bawahnya;

  296. laporan pelaksanaan konsultasi kepada Jabatan Fungsional Manggala Informatika satu tingkat di bawahnya;

  297. dokumen rencana evaluasi kompetensi dan kinerja Jabatan Fungsional Manggala Informatika satu tingkat di bawahnya;

  298. laporan evaluasi kompetensi dan kinerja Jabatan Fungsional Manggala Informatika satu tingkat di bawahnya;

  299. laporan identifikasi dan analisis risiko;

  300. laporan identifikasi dan analisis risiko sistem elektronik untuk pelayanan publik di sektor terkait;

  301. laporan pemantauan proses penerapan mitigasi risiko keamanan informasi dan proses perbaikan yang diperlukan;

  302. laporan kaji ulang tingkat efektivitas mitigasi risiko keamanan informasi yang sudah berjalan;

  303. dokumen strategi manajemen risiko keamanan informasi;

  304. laporan pelaksanaan strategi manajemen risiko keamanan informasi;

  305. dokumen metodologi untuk evaluasi kelaikan langkah-langkah mitigasi risiko yang diterapkan dalam sistem elektronik;

  306. dokumen perubahan strategi manajemen risiko keamanan informasi;

  307. laporan evaluasi proses operasional untuk mengidentifikasi pelanggaran kebijakan SMKI;

  308. laporan pemeriksaan adanya kerentanan baru;

  309. laporan penerapan langkah mitigasi yang diperlukan terhadap kerentanan baru;

  310. laporan kajian efektivitas dan keandalan keamanan sistem, mekanisme, dan produk;

  311. laporan pemantauan tingkat kepatuhan secara kontinu terhadap prosedur pengelolaan media;

  312. laporan pengujian efektivitas teknologi keamanan jaringan;

  313. laporan kinerja keamanan jaringan;

  314. dokumen tinjauan kebijakan dan prosedur keamanan jaringan;

  315. laporan pelaksanaan keamanan jaringan komunikasi elektronik yang bersifat rahasia dari gangguan dan penyadapan;

  316. laporan kegiatan pembinaan sumber daya manusia di bidang SMKI;

  317. dokumen mekanisme dan standar keamanan informasi;

  318. laporan hasil integrasi solusi arsitektur keamanan informasi;

  319. laporan kajian kesesuaian penerapan arsitektur keamanan informasi;

  320. laporan usulan perubahan arsitektur keamanan informasi;

  321. dokumen analisis kajian kepatuhan kebijakan di bidang SMKI di instansi terhadap hukum dan peraturan terkait lainnya;

  322. laporan evaluasi kesesuaian kebijakan SMKI terhadap UNDANG-UNDANG dan peraturan mengenai perlindungan data pribadi;

  323. laporan evaluasi kepatuhan kebijakan sistem manajemen keamanan di instansi terhadap hukum dan peraturan terkait lainnya;

  324. dokumen analisis asas manfaat untuk penerapan kontrol keamanan informasi baru;

  325. dokumen analisis dampak terjadinya kondisi darurat dan menyusun recovery time objective (RTO) dan recovery point objective (RPO) yang sesuai dengan kebutuhan instansi;

  326. dokumen hasil uji rencana keberlangsungan layanan sistem elektronik;

  327. laporan evaluasi uji coba rencana kelangsungan layanan sistem elektronik;

  328. laporan hasil pengukuran berkala rencana keberlangsungan layanan sistem elektronik;

  329. laporan kesiapan infrastruktur dan fasilitas pemulihan layanan sistem elektronik; dan

  330. laporan manajemen keberlangsungan layanan sistem elektronik; dan

d. Manggala Informatika Ahli Utama, meliputi:

  1. dokumen rencana konsultasi terkait pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik yang bersifat strategis;

  2. laporan konsultasi terkait pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik yang bersifat strategis;

  3. laporan evaluasi hasil konsultasi terkait pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik yang bersifat strategis;

  4. laporan identifikasi permasalahan terkait pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik yang bersifat strategis;

  5. konsep rencana kerja induk jangka menengah dan panjang terkait SMKI pada sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik di sektor terkait;

  6. dokumen rencana kerja induk terkait keamanan informasi sistem elektronik untuk pelayanan publik dan sektor strategis terkait;

  7. konsep kerangka kerja penerapan SMKI pada sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik di sektor terkait;

  8. konsep persyaratan teknis kelaikan sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik di sektor terkait;

  9. dokumen hasil analisis sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik di sektor terkait;

  10. konsep strategi penerapan SMKI pada sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik di sektor terkait;

  11. dokumen rencana evaluasi penerapan SMKI pada sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik di sektor terkait;

  12. laporan evaluasi penerapan SMKI pada sistem elektronik strategis untuk pelayanan publik di sektor terkait;

  13. desain strategi dan kebijakan SMKI di sektor terkait;

  14. dokumen hasil analisis sasaran dan target kinerja utama SMKI di sektor terkait;

  15. laporan evaluasi penerapan SMKI di sektor terkait;

  16. laporan evaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan SMKI di sektor terkait;

  17. dokumen rekomendasi strategi dan kebijakan SMKI di sektor terkait;

  18. laporan koordinasi penyusunan rencana kerja induk SMKI di sektor terkait;

  19. dokumen rencana penilaian tingkat kematangan penerapan SMKI di sektor terkait;

  20. laporan hasil koordinasi penilaian tingkat kematangan penerapan SMKI di sektor terkait;

  21. laporan analisis tingkat kematangan penerapan SMKI di sektor terkait;

  22. laporan validasi hasil analisis tingkat kematangan penerapan SMKI di sektor terkait;

  23. dokumen perencanaan penelitian dan pengembangan model atau kerangka kerja baru terkait SMKI;

  24. laporan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan model atau kerangka kerja baru tentang SMKI;

  25. dokumen model atau kerangka kerja baru terkait SMKI;

  26. dokumen perencanaan kegiatan peningkatan kepedulian pengamanan

penyelenggaraan sistem elektronik di sektor terkait; 27. laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kepedulian pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik di sektor terkait; 28. kebijakan manajemen risiko keamanan informasi di sektor terkait; 29. laporan koordinasi penerapan SMKI dengan organisasi lainnya baik dalam maupun luar negeri; 30. dokumen hasil evaluasi koordinasi terkait penerapan SMKI dengan organisasi lainnya baik dalam maupun luar negeri; 31. dokumen hasil evaluasi mitigasi risiko keamanan informasi terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik di sektor terkait; 32. dokumen hasil kajian risiko keamanan informasi terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik di sektor terkait; 33. dokumen rekomendasi hasil kajian risiko keamanan informasi di sektor terkait; 34. kebijakan mitigasi risiko keamanan informasi di sektor terkait; 35. konsep kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik di sektor terkait; dan 36. laporan koordinasi mekanisme pelaporan terjadinya gangguan, kegagalan, dan kerugian penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik dalam sektor terkait.

  1. Pasal 14 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
← Pasal 8 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 14 →