Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 tentang JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

Pasal 9

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Hasil Kerja tugas jabatan bagi APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut: a. APJK Ahli Pertama, meliputi:

  1. laporan identifikasi rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir

dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; 2. laporan identifikasi detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; 3. laporan identifikasi peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; 4. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut; 5. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan reklamasi; 6. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pemanfaatan air laut; 7. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut; 8. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari; 9. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan BMKT; 10. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional; 11. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan pengusahaan pasir laut; 12. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut; 13. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan reklamasi; 14. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pemanfaatan air laut; 15. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut; 16. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;

  1. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan BMKT;

  2. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  3. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  4. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;

  5. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;

  6. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  7. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;

  8. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;

  9. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  10. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  11. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;

  12. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;

  13. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  14. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;

  15. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;

  16. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  17. laporan identifikasi pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, reklamasi, wisata bahari, BMKT, atau sumber daya nonkonvensional;

  18. laporan identifikasi pemanfaatan air laut, biofarmakologi, dan bioteknologi laut;

  19. laporan identifikasi strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;

  20. laporan identifikasi neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;

  21. laporan identifikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya;

  22. laporan identifikasi perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;

  23. laporan identifikasi pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  24. data materi teknis/substansi bidang pengusahaan jasa kelautan; dan

  25. laporan identifikasi untuk supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

b. APJK Ahli Muda, meliputi:

  1. laporan analisis rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  2. laporan analisis detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  3. laporan analisis peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  4. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  5. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;

  6. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;

  7. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  8. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;

  9. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;

  10. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  11. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;

  12. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  13. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;

  14. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;

  15. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  16. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;

  17. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;

  18. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  19. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis bangunan laut dan instalasi laut;

  20. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;

  21. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;

  22. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  23. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;

  24. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;

  25. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  26. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial bangunan laut dan instalasi laut;

  27. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;

  28. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;

  29. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  30. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;

  31. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;

  32. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  33. laporan identifikasi sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan;

  34. laporan identifikasi model bisnis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan;

  35. laporan identifikasi pemanfaatan aset untuk pengusahaan jasa kelautan;

  36. laporan identifikasi pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;

  37. dokumen analisis peta lokasi pengusahaan jasa kelautan;

  38. dokumen analisis peta potensi pengusahaan jasa kelautan;

  39. basis data pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  40. dokumen izin berusaha pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau- pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  41. dokumen analisis taksasi BMKT;

  42. dokumen analisis daya dukung wisata bahari;

  43. dokumen analisis sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan;

  44. dokumen analisis model bisnis pengusahaan jasa kelautan;

  45. dokumen analisis kelembagaan usaha;

  46. dokumen analisis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;

  47. laporan analisis hasil identifikasi strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;

  48. laporan analisis hasil identifikasi neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;

  49. laporan analisis hasil identifikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;

  50. laporan analisis hasil identifikasi perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;

  51. laporan analisis pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  52. laporan analisis bidang analisis pengusahaan jasa kelautan; dan

  53. laporan hasil validasi untuk supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; c. APJK Ahli Madya, meliputi:

  54. dokumen evaluasi rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  55. dokumen evaluasi detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  56. dokumen evaluasi peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  57. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  58. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan reklamasi;

  59. dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan air laut;

  60. dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  61. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan wisata bahari;

  62. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan BMKT;

  63. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  64. dokumen evaluasi hasil analisis pengusahaan pasir laut;

  65. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  66. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan reklamasi;

  67. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pemanfaatan air laut;

  68. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  69. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;

  70. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan BMKT;

  71. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis sumber daya nonkonvensional;

  72. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  73. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;

  74. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;

  75. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  76. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;

  77. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;

  78. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis daya nonkonvensional;

  79. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  80. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;

  81. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;

  82. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  83. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;

  84. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;

  85. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial daya nonkonvensional;

  86. peta lokasi pengusahaan jasa kelautan;

  87. peta potensi pengusahaan jasa kelautan;

  88. dokumen analisis dampak pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  89. dokumen analisis peluang dan tantangan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  90. dokumen analisis ancaman eksternal pengusahaan jasa kelautan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  91. dokumen analisis kesesuaian teknis untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  92. dokumen analisis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut;

  93. dokumen telaah teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi di daerah untuk perizinan berusaha di laut;

  94. dokumen kajian reklamasi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari, pasir laut, garam, atau BMKT;

  95. dokumen evaluasi hasil analisis strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;

  96. dokumen evaluasi hasil analisis neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;

  97. dokumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;

  98. dokumen perlindungan usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;

  99. dokumen evaluasi pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  100. dokumen evaluasi bidang analisis pengusahaan jasa kelautan;

  101. laporan hasil analisis untuk supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan

  102. laporan analisis evaluasi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan d. APJK Ahli Utama, meliputi:

  103. dokumen rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau- pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  104. dokumen detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir

dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; 3. dokumen konsep peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; 4. dokumen kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut; 5. dokumen kriteria teknis pengelolaan reklamasi; 6. dokumen kriteria teknis pemanfaatan air laut; 7. dokumen kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut; 8. dokumen kriteria teknis pengelolaan wisata bahari; 9. dokumen kriteria teknis pengelolaan BMKT; 10. dokumen kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional; 11. dokumen kriteria teknis pengusahaan pasir laut; 12. dokumen rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut; 13. dokumen rancangan teknis pengelolaan reklamasi; 14. dokumen rancangan teknis pemanfaatan air laut; 15. dokumen rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut; 16. dokumen rancangan teknis pengelolaan wisata bahari; 17. dokumen rancangan teknis pengelolaan BMKT; 18. dokumen rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional; 19. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut; 20. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi; 21. dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut; 22. dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  1. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;

  2. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;

  3. dokumen studi kelayakan teknis sumber daya nonkonvensional;

  4. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  5. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;

  6. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;

  7. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  8. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;

  9. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;

  10. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial sumber daya nonkonvensional;

  11. dokumen telaah teknis perizinan berusaha di laut;

  12. dokumen rekomendasi kegiatan pengusahaan pasir laut;

  13. dokumen rekomendasi penempatan dan/atau pendirian instalasi dan bangunan laut;

  14. dokumen rekomendasi teknis pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau dumping material laut;

  15. dokumen rekomendasi pengangkatan BMKT;

  16. dokumen rekomendasi pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;

  17. dokumen rekomendasi wisata bahari;

  18. dokumen strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;

  19. dokumen neraca komoditas pergaraman;

  20. dokumen pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau- pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  21. dokumen materi teknis/substansi bidang analisis pengusahaan jasa kelautan;

  22. laporan supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan

  23. dokumen evaluasi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.

← Pasal 8 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 10 →