Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 tentang JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

Pasal 8

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional APJK sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. APJK Ahli Pertama, meliputi:

  1. melakukan identifikasi bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  2. melakukan identifikasi bahan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  3. melakukan identifikasi bahan penyusunan peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  4. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  5. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;

  6. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;

  7. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  8. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;

  9. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;

  10. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  11. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;

  12. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  13. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;

  14. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;

  15. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  16. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;

  17. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;

  18. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  19. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  20. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;

  21. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;

  22. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  23. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari;

  24. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;

  25. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  26. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  27. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;

  28. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;

  29. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  30. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari;

  31. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;

  32. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan

finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional; 33. melakukan identifikasi pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, reklamasi, wisata bahari, BMKT, atau sumber daya nonkonvensional; 34. melakukan identifikasi pemanfaatan air laut/biofarmakologi dan bioteknologi laut; 35. melakukan identifikasi bahan penyusunan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan; 36. melakukan identifikasi bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman; 37. melakukan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya; 38. melakukan identifikasi bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya; 39. melakukan identifikasi bahan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; 40. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, penyiapan materi teknis/substansi teknis bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan; dan 41. melakukan identifikasi data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

b. APJK Ahli Muda, meliputi:

  1. melakukan analisis hasil identifikasi bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  2. melakukan analisis hasil identifikasi bahan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  3. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  4. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  5. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;

  6. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;

  7. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  8. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;

  9. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;

  10. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  11. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;

  12. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  13. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;

  14. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;

  15. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  16. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;

  17. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;

  18. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  19. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  20. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;

  21. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;

  22. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  23. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari;

  24. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;

  25. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  26. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  27. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;

  28. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;

  29. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  30. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari;

  31. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;

  32. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  33. melakukan identifikasi sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  34. melakukan identifikasi model bisnis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  35. melakukan identifikasi pemanfaatan aset untuk pengusahaan jasa kelautan;

  36. melakukan identifikasi pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;

  37. melakukan analisis bahan penyusunan peta lokasi pengusahaan jasa kelautan;

  38. melakukan analisis bahan penyusunan peta potensi pengusahaan jasa kelautan;

  39. melakukan penyusunan basis data pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  40. melakukan verifikasi perizinan berusaha di laut;

  41. melakukan analisis taksasi BMKT;

  42. melakukan analisis daya dukung pengusahaan wisata bahari;

  43. melakukan analisis sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  44. melakukan analisis model bisnis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  45. melakukan analisis kelembagaan usaha;

  46. melakukan analisis pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;

  47. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;

  48. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;

  49. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari dan usaha bidang kelautan lainnya;

  50. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari dan usaha bidang kelautan lainnya;

  51. menganalisis hasil identifikasi bahan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  52. menyusun kriteria teknis dan analisis data dan informasi materi teknis/substansi teknis bidang jasa kelautan; dan

  53. melakukan validasi data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; c. APJK Ahli Madya, meliputi:

  54. melakukan evaluasi hasil analisis bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  55. melakukan evaluasi hasil analisis bahan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  56. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  57. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  58. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;

  59. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;

  60. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  61. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;

  62. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;

  63. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  64. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;

  65. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  66. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;

  67. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;

  68. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  69. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;

  70. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;

  71. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  72. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  73. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;

  74. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;

  75. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  76. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari;

  77. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;

  78. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  79. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  80. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;

  81. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;

  82. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  83. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari;

  84. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;

  85. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  86. melakukan penyusunan peta lokasi pengusahaan jasa kelautan;

  87. melakukan penyusunan peta potensi pengusahaan jasa kelautan;

  88. melakukan analisis dampak pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  89. melakukan analisis peluang dan tantangan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  90. melakukan analisis ancaman eksternal pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  91. melakukan analisis kesesuaian teknis untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  92. melakukan analisis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut;

  93. melakukan telaahan teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi di daerah untuk perizinan berusaha di laut;

  94. melakukan penyusunan kajian reklamasi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari, pasir laut, garam, atau BMKT;

  95. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;

  96. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;

  97. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;

  98. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;

  99. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  100. melakukan evaluasi hasil pembahasan dan telaahan materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan;

  101. melakukan analisis data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa

kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan 49. melakukan analisis data dan informasi untuk evaluasi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan d. APJK Ahli Utama, meliputi:

  1. melakukan penyusunan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  2. melakukan penyusunan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  3. melakukan penyusunan peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  4. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  5. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;

  6. melakukan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;

  7. melakukan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  8. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;

  9. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;

  10. melakukan penyusunan kriteria teknis sumber daya nonkonvensional;

  11. melakukan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;

  12. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  13. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;

  14. melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;

  15. melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  16. melakukan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;

  17. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;

  18. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  19. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  20. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;

  21. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;

  22. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  23. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari;

  24. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;

  25. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  26. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

  27. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;

  28. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;

  29. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

  30. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari;

  31. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;

  32. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

  33. melakukan telaahan teknis perizinan berusaha di laut;

  34. menyusun rekomendasi untuk kegiatan pengusahaan pasir laut;

  35. menyusun rekomendasi untuk penempatan dan/atau pendirian bangunan dan instalasi laut;

  36. menyusun rekomendasi teknis pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau dumping material laut;

  37. menyusun rekomendasi untuk pengangkatan BMKT;

  38. menyusun rekomendasi untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;

  39. menyusun rekomendasi untuk pengembangan atau pengelolaan wisata bahari;

  40. menyusun rumusan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;

  41. menyusun rumusan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;

  42. menyusun rumusan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

  43. merumuskan kajian strategis, rekomendasi dan penyajian materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan;

  44. melakukan perumusan data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan

  45. melakukan perumusan hasil evaluasi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi. (2) APJK yang melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

← Pasal 7 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 9 →