Pasal 31

(1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dilaksanakan sesuai formasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan dilaksanakan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN; b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengawas Mutu Pakan dilaksanakan sesuai dengan formasi www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengawas Mutu Pakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala BKN. (2) Penetapan formasi jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan didasarkan pada indikator, antara lain: a. luas wilayah; b. populasi ternak; dan c. jumlah produsen pakan ternak. (3) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja dibidang pengawasan dan pengujian mutu pakan.