Pasal 9

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut: a. Asisten Pengawas Kelautan Pemula, meliputi:

1. Laporan data pelaku usaha di bidang Kelautan yang belum masuk dalam aplikasi online single submission;

2. laporan pendokumentasian aktivitas pemeriksaan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil;

3. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha wisata tirta;

4. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;

5. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pasir laut;

6. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha bangunan dan instalasi laut;

7. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha sumberdaya nonkonvensional;

8. laporan pendokumentasian aktivitas pemeriksaan pemanfaatan produk dan jasa Kelautan;

9. laporan pendokumentasian aktivitas pemeriksaan pemanfaatan ruang laut;

10. laporan pendokumentasian aktivitas pemeriksaan pemanfaatan kawasan konservasi;

11. laporan tugas jaga pengamanan di kawasan konservasi;

12. laporan tugas jaga pengamanan di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil terdampak kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;

13. laporan tugas jaga pengamanan di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

14. laporan pemusnahan barang hasil pengawasan;

15. dokumen berita acara penyegelan lokasi pelanggaran di bidang Kelautan;

16. laporan pencatatan dan pelabelan barang hasil pengawasan;

17. laporan pendokumentasian tersangka, barang bukti, dan berkas perkara;

18. laporan pendokumentasian proses pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, dan ahli ke dalam buku register;

19. laporan pendokumentasian penyegelan/ pembungkusan barang bukti ke dalam buku register; dan

20. laporan pendokumentasian awak kapal dan/atau barang bukti Tindak Pidana Kelautan; b. Asisten Pengawas Kelautan Terampil, meliputi:

21. laporan pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil tahunan;

22. laporan pengumpulan bahan penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

23. laporan pengumpulan bahan penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

24. laporan hasil penyiapan sarana dan prasarana Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil:

25. laporan data hasil Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kedalam aplikasi online single submission;

26. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil kurang dari 100 km² (seratus kilometer persegi);

27. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar;

28. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha kegiatan reklamasi;

29. data pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

30. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha biofarmakologi dan bioteknologi laut;

31. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan air laut selain energi;

32. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan ruang laut;

33. data laporan pelaku usaha atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;

34. data pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi;

35. data lokasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;

36. dokumen formulir pengawasan patroli di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

37. data hasil kerjasama, hasil rekomendasi dan materi/substansi teknis pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan yang bersifat preemptive;

38. data kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/ substansi teknis tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

39. data hasil penanganan pasca pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;

40. data hasil operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil;

41. data hasil evaluasi penanganan barang hasil pengawasan;

42. laporan inventarisasi data pengenaan sanksi administratif;

43. laporan penyimpanan dan/atau perawatan barang hasil pengawasan;

44. data Tindak Pidana Kelautan;

45. laporan perawatan barang bukti;

46. laporan pengadministrasian proses penahanan tersangka ke dalam buku register;

47. laporan pengumpulan bahan penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; dan

48. laporan data penyiapan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; c. Asisten Pengawas Kelautan Mahir, meliputi:

49. dokumen pemeriksaan hasil pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil tahunan;

50. dokumen pemeriksaan hasil pengumpulan bahan penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

51. dokumen pemeriksaan hasil pengumpulan bahan penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

52. laporan penyampaian informasi pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kepada pelaku usaha melalui online single submission atau media lainnya;

53. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan pulau- pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing;

54. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan impor komoditas pergaraman;

55. data pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa Kelautan;

56. laporan penyiapan bahan audit perubahan fungsi pemanfaatan ruang laut;

57. data pelaku usaha pemanfaatan ruang laut;

58. laporan penyiapan bahan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kawasan konservasi;

59. data laporan pelaku usaha dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin;

60. laporan pengumpulan sampel media yang mengalami kerusakan/ tercemar akibat usaha di bidang Kelautan;

61. laporan pengawasan penggunaan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang, mangrove dan/atau padang lamun;

62. laporan pengawasan pengambilan/ penambangan terumbu karang di luar kawasan konservasi;

63. dokumen penanganan laporan masyarakat terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh usaha di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil;

64. laporan penyiapan sarana dan prasarana patroli di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

65. dokumen berita acara penangkapan di tempat kepada pelaku yang diduga melakukan pelanggaran;

66. laporan inventarisasi data pelanggaran di bidang Kelautan;

67. laporan penyiapan kelengkapan dokumen penggeledahan dan/atau penyitaan;

68. dokumen pemeriksaan data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

69. laporan pengumpulan bahan pengembangan sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; dan

70. dokumen verifikasi data penyiapan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; dan d. Asisten Pengawas Kelautan Penyelia, meliputi:

71. dokumen rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

72. laporan hasil pemeriksaan laporan rutin pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

73. laporan hasil pemeriksaan laporan rutin pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa Kelautan;

74. dokumen rekapitulasi rekomendasi impor komoditas pergaraman;

75. laporan hasil pemeriksaan laporan rutin pelaku usaha pemanfaatan ruang laut;

76. dokumen rekomendasi hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;

77. laporan pengawasan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;

78. laporan pengawasan penambangan pasir yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;

79. dokumen pemeriksaan keberadaan instalasi pengolahan air limbah pada usaha di bidang Kelautan;

80. dokumen peta kerawanan, gangguan, dan ancaman di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

81. laporan pendampingan proses penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan perintah penyidik;

82. dokumen supervisi operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;

83. dokumen tindakan paksaan pemerintah dan sanksi administratif;

84. laporan pengawalan tersangka dan barang bukti Tindak Pidana Kelautan; dan

85. dokumen pemeriksaan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.