Pasal 8

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Asisten Pengawas Kelautan Pemula, meliputi:

1. mengumpulkan data pelaku usaha di bidang Kelautan yang belum masuk dalam aplikasi online single submission;

2. melakukan pendokumentasian aktivitas pemeriksaan pemanfaatan pesisir dan pulau- pulau kecil;

3. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha wisata tirta;

4. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;

5. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pasir laut;

6. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha bangunan dan instalasi laut;

7. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha sumberdaya nonkonvensional;

8. melakukan pendokumentasian aktivitas pemeriksaan pemanfaatan produk dan jasa Kelautan;

9. melakukan pendokumentasian aktivitas pemeriksaan pemanfaatan ruang laut;

10. melakukan pendokumentasian aktivitas pemeriksaan pemanfaatan kawasan konservasi;

11. melakukan tugas jaga pengamanan di kawasan konservasi;

12. melakukan tugas jaga pengamanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdampak kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;

13. melakukan tugas jaga pengamanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

14. melakukan pemusnahan barang hasil pengawasan;

15. melakukan penyegelan lokasi pelanggaran di bidang Kelautan;

16. melakukan pencatatan dan pelabelan barang hasil pengawasan;

17. melakukan pendokumentasian tersangka, barang bukti dan berkas perkara;

18. melakukan pendokumentasian proses pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, dan ahli ke dalam buku register;

19. melakukan pendokumentasian penyegelan/ pembungkusan barang bukti ke dalam buku register; dan

20. melakukan pendokumentasian awak kapal dan/atau barang bukti Tindak Pidana Kelautan; b. Asisten Pengawas Kelautan Terampil, meliputi:

21. melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil tahunan;

22. melakukan pengumpulan bahan penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;

23. melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana operasi armada Pengawasan

Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil; 4. menyiapkan sarana dan prasarana Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil; 5. menginput data hasil Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kedalam aplikasi online single submission; 6. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil kurang dari 100 km² (seratus kilometer persegi); 7. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar; 8. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha kegiatan reklamasi; 9. melakukan pendataan pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 10. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha biofarmakologi dan bioteknologi laut; 11. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan air laut selain energi; 12. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan ruang laut; 13. mengumpulkan data laporan pelaku usaha atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; 14. melakukan pendataan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi; 15. melakukan pendataan lokasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;

16. menyiapkan formulir pengawasan patroli di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

17. melakukan pendataan hasil kerjasama, hasil rekomendasi dan materi/substansi teknis pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan yang bersifat preemptive;

18. melakukan pendataan kerja sama, rekomendasi, dan penyajian materi/substansi teknis tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

19. melakukan pendataan hasil penanganan pasca pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;

20. mengumpulkan data hasil operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil;

21. melakukan pendataan hasil evaluasi penanganan barang hasil pengawasan;

22. melakukan inventarisasi data pengenaan sanksi administratif;

23. melakukan penyimpanan dan/atau perawatan barang hasil pengawasan;

24. melakukan pengumpulan data Tindak Pidana Kelautan;

25. melakukan perawatan barang bukti;

26. melakukan pengadministrasian proses penahanan tersangka ke dalam buku register;

27. melakukan pengumpulan bahan penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; dan

28. mengumpulkan dan mengolah data penyiapan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; c. Asisten Pengawas Kelautan Mahir, meliputi:

29. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil tahunan;

30. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan bahan penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

31. melakukan pemeriksaan hasil pengumpulan bahan penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

32. menyampaikan informasi pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kepada pelaku usaha melalui online single submission atau media lainnya;

33. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing;

34. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian perizinan impor komoditas pergaraman;

35. melakukan pendataan pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa Kelautan;

36. menyiapkan bahan audit perubahan fungsi pemanfaatan ruang laut;

37. melakukan pendataan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut;

38. menyiapkan bahan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kawasan konservasi;

39. mengumpulkan data laporan pelaku usaha dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin;

40. melakukan pengumpulan sampel media yang mengalami kerusakan/tercemar akibat usaha di bidang Kelautan;

41. melakukan pengawasan penggunaan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang, mangrove dan/atau padang lamun;

42. melakukan pengawasan pengambilan/ penambangan terumbu karang di luar kawasan konservasi;

43. melakukan penanganan laporan masyarakat terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh usaha di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil;

44. menyiapkan sarana dan prasarana patroli di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

45. melakukan penangkapan di tempat kepada pelaku yang diduga melakukan pelanggaran;

46. melakukan inventarisasi data pelanggaran di bidang Kelautan;

47. menyiapkan kelengkapan dokumen penggeledahan dan/atau penyitaan;

48. melakukan pemeriksaan data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

49. melakukan pengumpulan bahan pengembangan sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; dan

50. menyusun verifikasi data penyiapan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil; d. Asisten Pengawas Kelautan Penyelia, meliputi:

51. menyusun rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;

52. memeriksa laporan rutin pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

53. memeriksa laporan rutin pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa Kelautan;

54. menyusun rekapitulasi rekomendasi impor komoditas pergaraman;

55. memeriksa laporan rutin pelaku usaha pemanfaatan ruang laut;

56. menyusun rekomendasi hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;

57. melakukan pengawasan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;

58. melakukan pengawasan penambangan pasir yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;

59. melakukan pemeriksaan keberadaan instalasi pengolahan air limbah pada usaha di bidang Kelautan;

60. menyiapkan peta kerawanan, gangguan, dan ancaman di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;

61. melakukan pendampingan proses penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan perintah penyidik;

62. melakukan supervisi operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;

63. melakukan tindakan paksaan pemerintah dan sanksi administratif;

64. melakukan pengawalan tersangka dan barang bukti Tindak Pidana Kelautan; dan

65. melakukan pemeriksaan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil. (2) Asisten Pengawas Kelautan yang melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.