Pasal 10

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut: a. Pengawas Kelautan Ahli Pertama, meliputi:

1. laporan identifikasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

2. laporan identifikasi bahan penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

3. laporan identifikasi bahan penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

4. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil kurang dari 100 km² (seratus kilometer persegi);

5. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar;

6. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha kegiatan reklamasi;

7. data hasil pengawasan pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

8. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha wisata tirta;

9. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;

10. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan pasir laut;

11. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha bangunan dan instalasi laut;

12. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha sumberdaya nonkonvensional;

13. data hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha produk dan jasa kelautan;

14. dokumen pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan ruang laut;

15. data hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;

16. laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan di kawasan konservasi;

17. laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di kawasan konservasi;

18. laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan konservasi;

19. data hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;

20. data hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;

21. laporan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil;

22. dokumen identifikasi bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

23. dokumen berita acara penangkapan di tempat kepada pelaku yang diduga melakukan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

24. dokumen rekomendasi pemusnahan barang hasil pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

25. laporan pemeriksaan pendahuluan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

26. laporan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam rangka penindakan pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

27. dokumen berita acara penyegelan, pembungkusan, pemusnahan, dan/atau pelelangan barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

28. laporan penanganan tersangka pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

29. dokumen berkas perkara penyelesaian penanganan perkara pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

30. data penyiapan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

31. dokumen bahan penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

32. laporan identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. b. Pengawas Kelautan Ahli Muda, meliputi:

33. dokumen analisis data penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

34. dokumen analisis data penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

35. dokumen analisis hasil identifikasi data penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

36. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan pulau- pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing;

37. dokumen analisis pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

38. dokumen analisis kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

39. dokumen verifikasi hasil pemeriksaan lapangan atas laporan masyarakat;

40. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha biofarmakologi dan bioteknologi laut;

41. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan berusaha pemanfaatan air laut selain energi;

42. dokumen pemeriksaan kesesuaian perizinan impor komoditas pergaraman;

43. dokumen analisis hasil pengawasan produk dan jasa kelautan;

44. dokumen analisis hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;

45. dokumen analisis laporan pelaku usaha dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan persetujuan/ konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;

46. dokumen analisis hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;

47. dokumen analisis laporan pelaku usaha dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin;

48. dokumen pengawasan ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatannya;

49. dokumen analisis laporan masyarakat terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh usaha di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil;

50. dokumen analisis hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;

51. laporan hasil rekontruksi terjadinya kondisi khusus pelanggaran pemanfaatan ruang laut;

52. dokumen verifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui luar pengadilan;

53. dokumen klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui luar pengadilan;

54. dokumen penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadilan;

55. dokumen analisis hasil identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;

56. dokumen analisis hasil identifikasi bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan

ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; 25. dokumen operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil; 26. laporan pendampingan proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana di bidang pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan perintah penyidik; 27. dokumen evaluasi penanganan barang hasil Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; 28. laporan hasil verifikasi dugaan pelanggaran di bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; 29. dokumen pemantauan atas pelaksanaan sanksi administratif di bidang Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; 30. dokumen rencana penyelesaian penanganan perkara, operasi terpadu dan/ atau operasi intelijen; 31. dokumen berita acara pemeriksaan terhadap saksi, ahli, tersangka dan/atau tempat kejadian perkara; 32. dokumen analisis hasil penyelesaian penanganan perkara untuk laporan kemajuan penanganan perkara; 33. dokumen laporan gelar perkara pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; 34. dokumen resume perkara dan pelimpahan tersangka serta barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kepada penuntut umum; 35. dokumen supervisi dan pendampingan penyelesaian penanganan perkara dan/atau penanganan barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

36. dokumen kriteria teknis dan analisis data materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

37. dokumen analisis data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

38. dokumen analisis hasil identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. c. Pengawas Kelautan Ahli Madya, meliputi:

39. dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

40. dokumen detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

41. dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

42. dokumen rencana operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

43. dokumen supervisi pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

44. dokumen keterangan sebagai ahli pada proses penyelesaian penanganan perkara/persidangan tindak pidana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

45. dokumen evaluasi hasil pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

46. dokumen supervisi pengawasan produk dan jasa kelautan;

47. dokumen evaluasi hasil pengawasan produk dan jasa kelautan;

48. dokumen supervisi pengawasan pemanfaatan ruang laut;

49. dokumen evaluasi hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;

50. dokumen hasil audit perubahan fungsi pemanfaatan ruang laut;

51. dokumen evaluasi hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;

52. dokumen pengawasan penambangan mineral, minyak dan gas bumi yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;

53. dokumen pengawasan penambangan mineral, minyak dan gas bumi yang menimbulkan kerugian secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya pada masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil;

54. dokumen evaluasi hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;

55. dokumen analisis dampak dan prediksi pelanggaran pemanfaatan ruang laut;

56. dokumen negosiasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui luar pengadilan;

57. dokumen pengawasan keputusan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

58. dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan penyusunan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil;

59. dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

60. dokumen rencana operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil;

61. dokumen telaahan atas banding pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan, pesisir dan pulau- pulau kecil;

62. dokumen konsultasi proses penyelesaian penanganan perkara dengan kepolisian dan/atau kejaksaan;

63. dokumen pemantauan penanganan tindak pidana kelautan sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

64. dokumen evaluasi pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara dan/atau penanganan barang bukti dan awak kapal;

65. dokumen evaluasi dan telaahan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

66. dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

67. dokumen evaluasi hasil analisis data evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. d. Pengawas Kelautan Ahli Utama, meliputi:

68. dokumen rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

69. dokumen rekomendasi metode pengawasan dan keterlibatan pihak ketiga dalam Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

70. dokumen rekomendasi pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

71. dokumen kajian pengawasan produk dan jasa kelautan;

72. dokumen kajian pengawasan pemanfaatan ruang laut;

73. dokumen rekomendasi hasil pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;

74. dokumen rekomendasi hasil pengawasan usaha yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan;

75. dokumen alternatif penyelesaian kondisi khusus pelanggaran pemanfaatan ruang laut;

76. dokumen kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/ substansi teknis pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau pulau kecil;

77. dokumen kajian kerja sama, rekomendasi dan penyajian materi/substansi teknis tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

78. dokumen hasil supervisi penanganan pasca pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

79. dokumen supervisi operasi terpadu dan/atau operasi intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

80. dokumen rekomendasi pengenaan sanksi administratif pelanggaran di bidang Pbidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

81. dokumen kajian efektivitas pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

82. dokumen kajian strategis, rekomendasi dan penyajian materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

83. dokumen laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

84. dokumen evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.