Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2022 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 10

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut: a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama, meliputi:

  1. laporan identifikasi bahan penyusunan rencana kerja Pengawasan Perikanan tahunan;

  2. laporan identifikasi bahan penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Perikanan;

  3. laporan identifikasi data penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Perikanan;

  4. laporan identifikasi materi penyusunan kriteria teknis sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

  5. dokumen rekomendasi persetujuan pendaftaran kapal pengawas perikanan;

  6. laporan pemantauan pergerakan kapal perikanan berbendera INDONESIA melalui sistem pemantauan kapal perikanan;

  7. laporan identifikasi data penyedia dan/atau verifikasi dokumen permohonan calon penyedia sistem pemantauan kapal perikanan;

  8. laporan identifikasi perlengkapan, logistik, perawatan, dan/atau kebutuhan kapal pengawas perikanan atau awak kapal pengawas perikanan;

  9. dokumen rekapitulasi data awak kapal pengawas perikanan;

  10. dokumen pengoperasian mesin bantu dan pesawat bantu kapal pengawas perikanan;

  11. dokumen jurnal pemantauan harian radio dan alat komunikasi lainnya kapal pengawas perikanan;

  12. dokumen jurnal pemantauan penggunaan perlengkapan dek kapal pengawas perikanan;

  13. dokumen jurnal pemantauan penggunaan alat navigasi dan sistem kemudi kapal pengawas perikanan;

  14. laporan pemeliharaan dan perawatan sistem mesin bantu dan pesawat bantu kapal pengawas perikanan;

  15. laporan pemeliharaan dan perawatan alat komunikasi kapal pengawas perikanan;

  16. laporan pemeliharaan dan perawatan bagian dek, senjata dan amunisi;

  17. laporan pemeliharaan dan perawatan alat navigasi dan sistem kemudi;

  18. laporan tugas jaga mesin bantu dan pesawat bantu kapal pengawas perikanan;

  19. laporan tugas jaga alat komunikasi kapal pengawas perikanan;

  20. laporan tugas jaga peralatan dan perlengkapan dek kapal pengawas perikanan;

  21. laporan tugas jaga keamanan ruang anjungan atau kemudi kapal pengawas perikanan;

  22. laporan identifikasi bahan penyusunan materi teknis/substansi teknis penyadartahuan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat;

  23. dokumen berita acara hasil pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan;

  24. dokumen berita acara penghentian, memasuki, dan memeriksa kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik INDONESIA;

  25. dokumen berita acara hasil pemeriksaan dan klarifikasi kesesuaian standar pelaksanaan usaha dan perizinan berusaha di bidang perikanan;

  26. laporan pengawasan usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, atau distribusi hasil perikanan;

  27. dokumen berita acara hasil pemeriksaan kapal perikanan berbendera asing dalam rangka pelaksanaan PSM;

  28. dokumen berita acara hasil pemeriksaan kesesuaian peruntukan hasil pemasukan produk perikanan;

  29. dokumen analisis pelaporan kelompok masyarakat pengawas yang berpartisipasi membantu Pengawasan Perikanan;

  30. laporan pengawasan usaha perikanan yang berdampak pada kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;

  31. dokumen rekomendasi pengenaan sanksi administratif pelanggaran di bidang perikanan dan/atau pelanggaran sistem pemantauan kapal perikanan;

  32. dokumen rekomendasi pemusnahan barang hasil Pengawasan Perikanan;

  33. laporan verifikasi dugaan pelanggaran di bidang perikanan dan/atau dugaan pelanggaran sistem pemantauan kapal perikanan;

  34. dokumen berita acara penyerahan kapal perikanan, orang, dan/atau barang yang diduga atau patut diduga terindikasi Tindak Pidana Perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan;

  35. laporan penggeledahan sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Perikanan atau menjadi tempat melakukan Tindak Pidana Perikanan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti Tindak Pidana Perikanan;

  36. laporan penanganan tersangka atau nonyustisi Tindak Pidana Perikanan;

  37. dokumen pemantauan penanganan Tindak Pidana Perikanan sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);

  38. laporan identifikasi bahan penyusunan laporan kinerja Pengawasan Perikanan;

  39. laporan identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Perikanan; dan

  40. dokumen data penyiapan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Perikanan;

b. Pengawas Perikanan Ahli Muda, meliputi:

  1. dokumen analisis data penyusunan rencana kerja Pengawasan Perikanan tahunan;

  2. dokumen analisis data penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja pengawasan perikanan;

  3. dokumen analisis hasil identifikasi data penyusunan rencana operasi armada Pengawasan Perikanan;

  4. dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

  5. dokumen analisis kesesuaian kriteria teknis sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

  6. laporan fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

  7. dokumen analisis kepatuhan pergerakan kapal perikanan;

  8. dokumen analisis kepatuhan penyedia sistem pemantauan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan;

  9. laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan surat keterangan aktivasi transmiter/akses pemantauan sistem pemantauan kapal perikanan;

  10. dokumen analisis data dan/atau perangkat transmiter sistem pemantauan kapal perikanan;

  11. dokumen analisis pengawakan kapal pengawas perikanan;

  12. dokumen analisis kebutuhan logistik kapal pengawas perikanan atau awak kapal pengawas perikanan;

  13. dokumen operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (airborne surveillance);

  14. dokumen pengawasan dan pengendalian operasional kapal pengawas perikanan kelas II, kelas III, dan/atau kelas IV;

  15. dokumen pengoperasian mesin induk kapal pengawas perikanan;

  16. dokumen pengoperasian kapal pengawas perikanan;

  17. dokumen pengawasan dan pengendalian perawatan kapal pengawas perikanan kelas II, kelas III, dan/atau kelas IV;

  18. dokumen pemeliharaan dan perawatan mesin induk kapal pengawas perikanan;

  19. dokumen kesiapan kondisi teknis kapal pengawas perikanan;

  20. dokumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas jaga darat di atas kapal pengawas perikanan kelas II, kelas III, dan/atau kelas IV;

  21. laporan tugas jaga permesinan kapal pengawas perikanan;

  22. laporan tugas jaga dek kapal pengawas perikanan;

  23. dokumen analisis hasil identifikasi bahan penyusunan materi teknis/substansi teknis penyadartahuan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat;

  24. dokumen kuesioner/daftar pertanyaan kepada pelaku usaha dalam rangka Pengawasan Perikanan;

  25. laporan hasil pemeriksaan kapal perikanan pada saat kedatangan;

  26. dokumen analisis dokumen kapal perikanan berbendera asing dalam rangka pelaksanaan PSM;

  27. dokumen verifikasi kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;

  28. dokumen analisis pemenuhan perizinan berusaha di bidang perikanan;

  29. laporan pembinaan kelompok masyarakat pengawas yang berpartisipasi membantu Pengawasan Perikanan;

  30. dokumen analisis hasil pengawasan usaha perikanan yang berdampak pada kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;

  31. dokumen pemantauan atas pelaksanaan sanksi administratif;

  32. dokumen analisis dugaan pelanggaran di bidang perikanan dan/atau sistem pemantauan kapal perikanan;

  33. laporan penangkapan, penahanan, dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan Tindak Pidana Perikanan;

  34. laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dugaan Tindak Pidana Perikanan;

  35. dokumen rencana penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan;

  36. dokumen berita acara pemeriksaan terhadap saksi, ahli, tersangka, dan/atau tempat kejadian perkara;

  37. laporan hasil koordinasi atau konsultasi proses penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kejaksaan Republik INDONESIA, dan/atau instansi lain terkait;

  38. laporan penanganan barang bukti Tindak Pidana Perikanan;

  39. dokumen analisis hasil penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan;

  40. laporan gelar perkara Tindak Pidana Perikanan;

  41. dokumen berkas perkara Tindak Pidana Perikanan;

  42. dokumen resume perkara dan berita acara pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;

  43. dokumen analisis data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Perikanan;

  44. dokumen analisis data hasil identifikasi bahan evaluasi sistem Pengawasan Perikanan; dan

  45. dokumen kriteria teknis dan analisis data materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Perikanan;

c. Pengawas Perikanan Ahli Madya, meliputi:

  1. dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan rencana kerja Pengawasan Perikanan tahunan;

  2. dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Perikanan;

  3. dokumen rencana operasi armada Pengawasan Perikanan;

  4. dokumen kriteria teknis sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

  5. dokumen evaluasi dan/atau supervisi pelaksanaan sistem pemantauan kapal perikanan;

  6. dokumen keterangan sebagai ahli pada proses penyidikan atau persidangan Tindak Pidana Perikanan;

  7. dokumen rekomendasi hasil evaluasi terhadap hasil analisis data sistem pemantauan kapal perikanan;

  8. dokumen analisis standardisasi perlengkapan kapal pengawas perikanan atau awak kapal pengawas perikanan;

  9. dokumen analisis preventif, prediktif, dan/atau darurat pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas perikanan;

  10. dokumen evaluasi pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan armada Pengawasan Perikanan;

  11. dokumen evaluasi standardisasi logistik kapal pengawas perikanan atau awak kapal pengawas perikanan;

  12. dokumen evaluasi pengawakan kapal pengawas perikanan;

  13. dokumen evaluasi hasil operasi dan/atau operasional armada Pengawasan Perikanan;

  14. dokumen pengawasan dan pengendalian operasional kapal pengawas perikanan kelas I;

  15. dokumen pengawasan dan pengendalian perawatan kapal pengawas perikanan kelas I;

  16. dokumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas jaga darat di atas kapal pengawas perikanan kelas I;

  17. dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan penyusunan materi teknis/substansi teknis penyadartahuan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat;

  18. dokumen analisis hasil rekaman kamera pemantau di atas kapal perikanan;

  19. dokumen tindakan khusus atau tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pengawasan Perikanan;

  20. dokumen analisis kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan;

  21. dokumen analisis temuan operasi Pengawasan Perikanan;

  22. dokumen evaluasi pelaksanaan pengawasan usaha di bidang perikanan;

  23. dokumen evaluasi keaktifan kelompok masyarakat pengawas yang berpartisipasi membantu Pengawasan Perikanan;

  24. dokumen evaluasi pengawasan usaha perikanan yang berdampak pada kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;

  25. dokumen evaluasi penanganan barang hasil Pengawasan Perikanan;

  26. dokumen telaahan atas banding pengenaan sanksi administratif;

  27. dokumen supervisi dan pendampingan penyelesaian penanganan perkara dan/atau penanganan barang bukti dan awak kapal perikanan;

  28. dokumen evaluasi pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara dan/atau penanganan barang bukti dan awak kapal perikanan;

  29. dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan laporan kinerja Pengawasan Perikanan;

  30. dokumen telaahan hasil analisis bahan evaluasi sistem Pengawasan Perikanan; dan

  31. dokumen evaluasi dan telaahan materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Perikanan; dan

d. Pengawas Perikanan Ahli Utama, meliputi:

  1. dokumen rencana kerja Pengawasan Perikanan tahunan;

  2. dokumen detail pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Perikanan;

  3. dokumen rekomendasi metode pengawasan dan keterlibatan pihak ketiga dalam Pengawasan Perikanan;

  4. dokumen kajian rancangan induk (grand design) sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

  5. dokumen evaluasi hasil penyusunan kriteria teknis sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

  6. dokumen analisis tren operasi kapal perikanan dan/atau kerawanan pelanggaran berdasarkan data sistem pemantauan kapal perikanan;

  7. dokumen kajian operasional sistem pemantauan kapal perikanan;

  8. dokumen analisis strategi operasi armada Pengawasan Perikanan;

  9. dokumen kajian kerja sama, rekomendasi, penyajian materi teknis/substansi teknis, atau hasil penyadartahuan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat;

  10. dokumen kajian pengawasan usaha di bidang perikanan;

  11. dokumen kajian sistem pengawasan berbasis masyarakat;

  12. dokumen evaluasi penerapan rencana aksi nasional penanggulangan penangkapan ikan yang merusak;

  13. dokumen kajian pengawasan penangkapan ikan yang merusak;

  14. dokumen kajian pengawasan pemanfaatan keanekaragaman hayati perairan;

  15. dokumen kajian pengawasan pencemaran perairan;

  16. dokumen kajian efektivitas pengenaan sanksi administratif;

  17. dokumen analisis data Tindak Pidana Perikanan nasional;

  18. dokumen penyusunan laporan kinerja Pengawasan Perikanan;

  19. dokumen evaluasi sistem Pengawasan Perikanan; dan

  20. dokumen kajian strategis, rekomendasi, atau penyajian materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan Perikanan.

← Pasal 9 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 11 →