Pasal 23

(1) Jabatan Fungsional di Bidang Keahlian Legislatif dan Persidangan harus memiliki organisasi profesi. (2) Setiap Analis APBN, Analis Pemantauan, Analis Legislatif, Perisalah Legislatif, dan Asisten Perisalah Legislatif harus menjadi anggota dari organisasi profesi. (3) Pembentukan organisasi profesi, pelaksanaan tugas, dan hubungan kerja antara organisasi profesi Jabatan Fungsional di Bidang Keahlian Legislatif dan Persidangan dengan instansi pembina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.