Pasal 40

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Asisten Penilai Pajak; e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak;

j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak. (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.