Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara adalah sekelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pengelolaan keuangan negara. 6. Jabatan Fungsional ugas dan ruang lingkup kegiatan , keuangan atau

dan pengelolaan dana 7. 8. jabatan tugas dan ruang lingkup kegiatan p p

kekayaan negara dan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 9. Jabatan Fungsional jabatan tugas dan ruang lingkup kegiatan lelang 10. 11.

selanjutnya disebut Pengawas Keuangan Negara adalah 12. disebut tugas dan ruang lingkup kegiatan p p

kekayaan negara, dan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. 13. selanjutnya tugas dan ruang lingkup kegiatan lelang 14. 15. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 18. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN. 20. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Analis Keuangan Negara, Pengawas Keuangan Negara, Penilai, dan Pelelang. 21. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Analis Keuangan Negara, Pengawas Keuangan Negara, Penilai, dan Pelelang sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.