Pasal 85

Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. penomoran Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan menggunakan angka arab dengan memuat unsur nomor dan tahun terbit; b. penomoran Naskah Dinas penugasan dan Naskah Dinas korespondensi internal memuat unsur:

1. kode naskah;

2. nomor urut;

3. kode unit organisasi;

4. kode klasifikasi;

5. bulan terbit dalam angka romawi; dan

6. tahun terbit; c. penomoran Naskah Dinas eksternal memuat unsur:

7. kode kategori klasifikasi keamanan;

8. kode naskah;

9. nomor urut;

10. kode unit organisasi;

11. kode klasifikasi;

12. bulan terbit dalam angka romawi; dan

13. tahun terbit; dan d. penomoran Naskah Dinas khusus dapat menggunakan angka arab yang minimal memuat nomor dan tahun terbit.