Pasal 28

(1) Direktur Jenderal menyampaikan pelaporan pembayaran Kontribusi INDONESIA yang dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) secara tertulis kepada Menteri. (2) Pelaporan pembayaran Kontribusi INDONESIA dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Akuntansi dan pelaporan pembayaran Kontribusi INDONESIA yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai Bendahara Umum Negara mengacu pada sistem akuntansi transaksi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.