Pasal 16

(1) Penerimaan Bantuan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam penetapan penerimaan Bantuan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim memberikan pertimbangan dari aspek politis bagi penerimaan atau penolakan penawaran Bantuan Internasional.