Pasal 49

Pengangkatan kembali dalam JF PID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara: a. PNS mengajukan usulan pengangkatan kembali dalam JF PID kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional, dengan melampirkan persyaratan:

1. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;

2. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

3. fotokopi PAK terakhir; dan

4. fotokopi surat keputusan: a) pengangkatan kembali sebagai PNS bagi PID yang diberhentikan sementara dari PNS; b) pengaktifan kembali setelah cuti di luar tanggungan negara bagi PID yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau c) pengaktifan bekerja kembali, setelah selesai menjalani tugas belajar bagi PID yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk penilaian dan penetapan Angka Kredit terakhir; c. pejabat tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan rekomendasi atas usulan pengangkatan kembali dalam JF PID kepada pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; d. pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan penetapan pengangkatan kembali dalam JF PID kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; e. Pejabat Pembina Kepegawaian MENETAPKAN keputusan pengangkatan kembali dalam JF PID; dan f. keputusan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf e, asli disampaikan kepada PID dengan tembusan kepada:

5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;

7. Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN angka kredit;

8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan; dan/atau

9. Pejabat lain yang dianggap perlu.