Pasal 22

(1) Hak akses sesuai kewenangannya, diberikan kepada: a. administrator; b. Dinas Provinsi; c. Balai; d. Pengelola Hutan; e. Pemegang Izin/Industri Primer/TPT-KB; dan f. pihak lain melalui persetujuan Direktur Jenderal. (2) Hak akses pada Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebagai sarana pemantauan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan

dan pelacakan. (3) Hak akses pada Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebagai sarana entry/upload data sesuai lingkup kewenangannya, sebagai sarana pemantauan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dan pelacakan.