Pasal 16

(1) Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan impor B3 (explicit consent) atau surat penolakan impor B3 berdasarkan rekomendasi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a. (2) Persetujuan impor B3 (explicit consent) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas B3; b. identitas penerima B3; c. identitas eksportir B3; d. asal negara B3; e. rencana impor B3; dan f. rencana penggunaan B3. (3) Surat persetujuan impor B3 (explicit consent) atau penolakan impor B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada otoritas negara eksportir B3 dengan tembusan perusahaan importir B3.