Pasal 10

(1) Penyelenggaraan inventarisasi, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan: a. wilayah lintas daerah provinsi diselenggarakan oleh Menteri; b. wilayah lintas daerah kabupaten dan/atau kota dilaksanakan oleh gubernur; dan c. dalam satu wilayah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota. (2) Penyelenggaraan inventarisasi, verifikasi, dan validasi pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.