Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan batasan Baku Mutu Emisi dan kewajiban melakukan pemantauan Emisi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Termal. (2) Pembangkit Listrik Tenaga Termal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. PLTU; b. PLTG; c. PLTGU; d. PLTD; e. PLTMG; f. PLTP; g. PLTBm; h. PLTSa; dan i. pembangkit listrik berbahan bakar campuran.