Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu lindi kepada: a. gubernur dalam menetapkan baku mutu lindi; b. pejabat pemberi izin lingkungan dalam penerbitan izin lingkungan; dan c. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan TPA dalam merencanakan pengolahan lindi dan penyusunan dokumen lingkungan.