Pasal 20

(1) Tim verifikasi teknis menuangkan fakta, data, dan informasi terkait subjek dan objek persetujuan yang dapat atau tidak dapat dipertimbangkan ke tahap berikutnya ke dalam berita acara verifikasi teknis yang ditandatangani oleh tim verifikasi teknis. (2) Ketua tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi teknis kepada Kepala UPT. (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Direktur Jenderal. (4) Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Pengelolaan HD atau surat penolakan permohonan Persetujuan Pengelolaan HD. (5) Berita acara verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.