Pasal 13

(1) Rencana pengawasan tahunan disusun dan ditetapkan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk rencana pengawasan yang menjadi kewenangan Menteri; b. kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat provinsi, untuk rencana pengawasan yang menjadi kewenangan gubernur; dan

c. kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten/kota, untuk rencana pengawasan yang menjadi kewenangan bupati/wali kota. (2) Penyusunan rencana pengawasan tahunan dilakukan dengan melibatkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. (3) Dalam hal suatu provinsi atau kabupaten/kota tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menugaskan: a. pejabat administrator; dan/atau
b. fungsional perencana.