Pasal 31

(1) Analisis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan pada: a. Ekosistem Daratan; b. Ekosistem Mangrove dan/atau Sempadan Pantai; dan c. Ekosistem Gambut.

17

(2) Analisis lokasi pada Ekosistem Daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan urutan sasaran prioritas pelaksanaan RHL berupa: a. kategori Lahan Kritis, daerah resapan kritis dan rawan bencana; b. kategori Lahan Kritis, daerah resapan tidak kritis, namun rawan bencana; c. kategori Lahan Kritis, daerah resapan kritis, namun tidak rawan bencana; d. kategori Lahan Kritis, daerah resapan tidak kritis, dan tidak rawan bencana; e. kategori lahan tidak kritis namun daerah resapan kritis dan rawan bencana; f. kategori lahan tidak kritis, daerah resapan tidak kritis, namum rawan bencana; dan/atau g. kategori lahan tidak kritis, daerah resapan kritis, namun tidak rawan bencana. (3) Analisis lokasi pada Ekosistem Mangrove dan/atau Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan urutan sasaran prioritas pelaksanaan RHL pada: a. Ekosistem Mangrove dengan kondisi: 1. lahan terbuka, tanah timbul, atau area Abrasi; 2. mangrove jarang; 3. keberadaan tambak; dan/atau 4. mangrove sedang; dan/atau b. Ekosistem Sempadan Pantai dengan kondisi: 1. peka Abrasi; dan/atau 2. kurang peka Abrasi. (4) Analisis lokasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan urutan sasaran prioritas pelaksanaan RHL berupa:
a. Ekosistem Gambut dengan kondisi Gambut matang dan ketebalan tanah Gambut dangkal; dan/atau b. Ekosistem Gambut dengan kondisi Gambut setengah matang dan ketebalan tanah Gambut dangkal. (5) Lokasi sasaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lokasi dengan kondisi rusak berat dan sangat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18