Pasal 2

(1) Penyusunan standar kompetensi berdasarkan prinsip yang relevan, valid, dapat diterima semua pihak, fleksibel, dan dapat ditelusuri, sehingga diperoleh standar kompetensi yang objektif, transparan, dan kredibel. (2) Untuk memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses penyusunan setiap tahap standar kompetensi dilakukan dengan melibatkan para pihak yang terdiri dari unsur: a. regulator; b. pakar; c. praktisi; d. akademisi; e. lembaga diklat;

f. lembaga sertifikasi; dan g. instansi terkait lainnya.